PONOROGO, KABARJITU.COM- Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Ponorogo menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan inflasi yang semakin menggeliat.Plt.Bupati Ponorogo, Lisdyarita mengungkapkan bahwa Indeks Harga Pokok (IPH) di kabupaten tersebut telah memasuki level waspada.
SIKLUS kenaikan inflasi rentan terjadi bersamaan datangnya Natal dan Tahun Baru (Nataru). Tak urung, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Ponorogo menggelar high level meeting (pertemuan tingkat tinggi) untuk mengantisipasi lonjakan harga sejumlah komoditas bahan pokok akibat faktor eksternal itu.
“TPID memiliki peran strategis memonitor dan menganalisis pergerakan harga di pasar serta melakukan tindakan preventif dan korektif,” kata Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita saat membuka pertemuan tingkat tinggi TPID Ponorogo HLM di hall Hotel Amaris, Rabu (12/11/2025).
Menurut dia, kecukupan pasokan yang efektif menekan gejolak harga barang di pasaran. Sedangkan tingkat inflasi selama ini dominan dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan. “Dengan sinergi yang kuat antar instansi, kita dapat mengambil langkah cepat dan fleksibel dalam menjaga stabilitas harga pangan di Ponorogo,” terang Bunda Lis –sapaan Lisdyarita.
Keanggotaan TPID terdiri dari sejumlah perangkat daerah di lingkup Pemkab Ponorogo, Kantor Bank Indonesia (KBI), Biro Perekonomian, Bulog, serta BUMD. Bunda Lis sempat mengungkapkan indeks perkembangan harga (IPH) berada pada level kurang aman atau waspada. “Perlu segera menggelar operasi pasar untuk menekan harga komoditas utama seperti cabai, bawang merah, beras, gula, minyak goreng, dan telur ayam,” jelas Bunda Lis yang juga menyebut rencana menggelar Gerakan Pangan Murah.
Sementara itu, Sekretaris TPID Kabupaten Ponorogo Harjono membenarkan bahwa terjadi anomali IPH selama Juli hingga September. Pemicunya adalah fluktuasi harga 20 komoditas pangan yang masuk dalam perhitungan IPH. “Komoditas yang paling berpengaruh antara lain cabai rawit, beras, gula pasir, dan minyak goreng,” ungkap Harjono.
Menurut dia, fluktuasi harga sejumlah komoditas itu akibat keterbatasan stok karena gagal panen di daerah penghasil. Selain itu, belum optimalnya pemetaan dan penghitungan potensi untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal. “Mendesak dilakukan untuk memotong mata rantai perdagangan dengan tujuan memangkas harga jual kepada end user yaitu masyarakat,” lanjutnya.
Namun, Harjono menegaskan bahwa kenaikan harga beberapa komoditas masih dalam batas wajar. Stok pasokan bahan pangan juga dipastikan aman dan daya beli masyarakat tetap terjaga. TPID melakukan langkah antisipatif dengan pemantauan produksi, distribusi, dan konektivitas antardaerah. Penerapan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) dan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Bahan Pokok (Siskaperbapo) selama ini efektif stabilisas harga pangan.
“Perum Bulog akan mengoptimalkan kembali warung Jathilan (Jaga Stabilitas Harga Pangan) Hebat di Pasar Legi sebagai kanal stabilisasi harga,” ujarnya.
Pemerintah Ponorogo mengajak masyarakat untuk tetap berbelanja secara bijak dan melaporkan jika menemukan praktik-praktik penimbunan atau harga yang tidak wajar. “Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga stabilitas harga. Mari kita bersama-sama mengawasi dan mengendalikan inflasi,” tutupnya.
Dengan situasi yang tidak menentu, diharapkan langkah-langkah proaktif dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dapat mengendalikan inflasi, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan tenang.(Kom/red)
