MAGETAN,KABARJITU.COM-Polemik anggaran perjalanan dinas senilai 16 miliar rupiah di tahun 2025 yang dikeluarkan oleh Sekretariat DPRD Magetan terus menuai perhatian publik. Angka fantastis ini memicu kejutan dan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat dan pengamat politik.
Bungkamnya DPRD Kabupaten Magetan saat di klarifikasi oleh media terkait anggaran perjalanan dinas tahun 2025 senilai Rp16,05 miliar,membuat gerah publik Magetan dan alktivis Magetan.Setelah dikonfirmasi ke kepala sekretaris dewan dengan enteng memberi jawaban untuk langsung menanyakan ke Ketua DPRD Magetan
Salah satunya Bupati Lumbung Informasi Rakyat Magetan Sofyan Yusroni. “Seharusnya memberikan hak jawab ke Wartawan ini bisa menimbulkan pertanyaan publik mengenai keterbukaan informasi di DPRD Magetan, sudah jelas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” Ujar Sofyan,(15/08/25).
Sebelumnya publik ingin mengetahui secara detail penggunaan dana seperti tujuan perjalanan, jumlah peserta, hingga hasil perjalanan selama kedinasan yang dicapainya Namun hingga kini tidak ada penjelasan resmi yang disampaikan pihak DPRD.
Upaya konfirmasi kepada Ketua DPRD Magetan, Suratno juga tidak membuahkan hasil justru yang bersangkutan tidak memberikan respons, baik saat dihubungi secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp.. Bupati LIRA Magetan melontarkan desakan keras. “Ayoo jangan saling lempar, Kita buka-bukaan secara transparan dan profesional soal anggaran apapun termasuk perjalanan dinas, masyarakat megatan butuh informasi bukan nunggu janji,” Tegasnya.
Ketiadaan penjelasan dan minimnya informasi yang diberikan menambah panjang daftar kekecewaan masyarakat. Mereka merasa berhak mengetahui alokasi dan pemanfaatan anggaran yang seharusnya dipergunakan untuk kesejahteraan warga Magetan, bukan untuk kepentingan elit politik semata.
Keterbukaan informasi sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus cara menjaga kepercayaan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah pusat telah menginstruksikan agar belanja daerah diarahkan pada sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan anggaran dinas ini merupakan langkah penting menuju pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Namun, selama pihak Sekretariat DPRD Magetan terus memilih diam, kecurigaan dan spekulasi negatif akan terus berkembang di masyarakat.
“Kalau DPRD terus diam, itu akan memperbesar kecurigaan publik dan merusak citra lembaga,” imbuhnya. Hingga berita ini diturunkan, DPRD Magetan masih memilih diam, membiarkan kritik dan tuntutan keterbukaan terus bergulir di masyarakat (Red)
