MADIUN, KABARJITU.COM– Proyek revitalisasi satuan pendidikan tahun 2025 yang bersumber dari dana APBN senilai Rp1.880.937.000 untuk pembangunan Ruang Praktik Siswa dan Laboratorium di SMK 3 Muhammadiyah Dolopo, Kabupaten Madiun, kini menuai sorotan tajam dari LSM Garis Pakem Mandiri
LSM Garis Pakem Mandiri melalui perwakilannya, Udin, mengungkap adanya dugaan kuat bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (speck) yang tercantum dalam dokumen kontrak. Dalam penelusurannya di lapangan, pihak LSM menemukan sejumlah indikasi ketidaksesuaian pada beberapa komponen material utama konstruksi.
“Ukuran besi yang digunakan tidak sesuai dengan standar, mayoritas besinya polosan, bukan besi ulir sebagaimana mestinya. Selain itu, kedalaman stros yang seharusnya 3,5 meter hanya dikerjakan sekitar 2,5 meter,” ungkap Udin kepada media ini.
Ia menambahkan, temuan tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan teknis dari pihak pelaksana proyek maupun pihak pengawas. “Kami menduga banyak material yang digunakan tidak sesuai speck. Ini harus menjadi perhatian serius, karena berkaitan langsung dengan mutu dan keamanan bangunan pendidikan,” tegasnya.
Menanggapi tudingan tersebut, pihak sekolah melalui Humas SMK 3 Muhammadiyah Dolopo, Novian Tony, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan proyek telah dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan mengacu pada rencana anggaran biaya (RAB) yang telah disetujui.
“Pengerjaan proyek revitalisasi sekolah sudah sesuai spek dan RAB. Semua tahapan dikerjakan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam kontrak,” jelas Novian Tony saat ditemui di lingkungan sekolah.
Proyek revitalisasi satuan pendidikan ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat tahun anggaran 2025, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sarana pendidikan kejuruan agar lebih siap dalam menghadapi kebutuhan dunia industri dan kerja.
Meski demikian, munculnya dugaan ketidaksesuaian spesifikasi ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pihak pengawas proyek dan instansi terkait, agar dapat dilakukan evaluasi mendalam dan pemeriksaan menyeluruh, guna memastikan penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan menghasilkan mutu bangunan yang sesuai standar teknis.(**)
