MAGETAN,KABARJITU.COM- Pemkab Magetan menawarkan program sinergitas yang menawarkan konsep pemaduan atau pengintegrasian program kerja dari tiga level pemerintahan, yakni pusat, provinsi, dan kabupaten.yang dapat berpotensi menghilangkan serap aspirasi rakyat melalui wakilnya di DPRD.
Hal tersebut menuai polemik dikalangan anggota dewan.Salah satunya yang menyoroti dan menolak adalah PDI Perjuangan. “DPC akan memerintahkan Fraksi PDI Perjuangan untuk menolak program ini jika benar-benar menghilangkan aspirasi masyarakat melalui wakilnya di dewan,” Ungkap Sujatno Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan.
Menurut dia sesuai aturan perundang-undangan, yakni UU nomor 23/2014, penyelenggara pemerintah daerah itu eksekutif dan legislatif. Dalam menjalankannya, dibantu perangkat daerah.
Program pembangunan itu ada tiga yakni, tahunan yang tertuang dalam RKPD, jangka menengah RPJMD, dan jangka panjang RPJPD. Kata Sujatno, penyelarasan program pemerintah merupakan hal yang wajar, namun mekanismenya harus benar.
“Bupati program yang menjadi janji politik. DPRD punya pokir yang dijaring lewat reses. Lalu, duduk bersama membahasnya untuk dituangkan dalam APBD. ” Tidak bisa hanya salah satu pihak saja,” tegas Sujatno
Menurutnya tanpa DPRD eksekutif akan tetap punya program pembangunan, namun tidak semua usulan masyarakat bisa terfasilitasi. Di situlah fungsi pokir dewan untuk menampung aspirasi masyarakat. Anggota dewan disumpah loh untuk memperjuangkan aspirasi di dapilnya.
Sujatno mencontohkan pembangunan Jembatan Ndoyo Nguntoronadi yang menjadi poros penghubung antardesa antar Kecamatan, bisa terwujud karena usulannya setelah bertahun-tahun tak diperhatikan pemerintah saat itu.
Aspek tata kelola pemerintahan dan mekanisme yang sesuai aturan. Kunci pemerintahan daerah itu penyelenggaranya eksekutif dan legislatif, harus bersama-sama dan setara. Kalau ada kekeliruan pada mekanismenya dibenahi, bukan mengakal-akali.(**)
