MAGETAN,KABARJITU.COM- Adanya isu perdamaian pelaporan warga desa Ngaglik terkait Bumdes mendapat sorotan dari kalangan Anggota DPRD Magetan. Komisi A DPRD Magetan menekankan pentingnya penyelesaian pemeriksaan terkait Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Harapan Desa Ngaglik kecamatan Parang. Penekanan ini dilakukan dalam konteks menghilangkan adanya ruang untuk perdamaian yang dapat mengaburkan masalah yang telah dilaporkan oleh warga.
Pemeriksaan pelaporan warga desa Ngaglik harus dituntaskan dan diselesaikan. Tidak ada perdamaian, Inspektorat harus menuntaskan sampai pada kesimpulan dalam pemeriksaannya. Komisi A DPRD Melalui Sekretaris Komisi Didik Haryono menegaskan bahwa laporan yang telah diterima tidak bisa diabaikan begitu saja. “Pemeriksaan oleh Inspektorat harus berjalan sampai tuntas. Kami tidak ingin ada ruang untuk perdamaian sebelum semua fakta terungkap,” tegasnya
Didik Haryono menanggapi adanya rumor perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor.” Jika ada pelaporan terkait penyelenggaran pemerintahan, Inspektorat wajib mengecek kebenaran dari laporan itu,” ujar Didik Haryono.
Dan nanti dalam pemeriksaan Inspektorat tidak ada istilah damai/penyelesaian bersama. Guna memastikan kebenaran itu inspektorat harus membuat kesimpulan ada atau tidak pelanggaran dan benar atau tidak laporan tersebut.
” Kalau diduga ada temuan pelanggaran Inspektorat harus membuat rekomendasi,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.Rekomendasi bisa andministratif, bisa mengembalikan jika ada kerugian dan dapat dibawa ke ranah pidana.Maka pemeriksaan oleh inspektorat harus jelas dan tegas.
Kami dari Komisi A DPRD Magetan menekankan Inspektorat harus taat prosedur pemeriksaan harus dituntaskan jangan setengah setengah.Laporan masyarakat atas bumdes Ngaglik harus clear sampai pada kesimpulan dan rekomendasi.Agar tidak muncul prasangka, fitnah dan pandangan masyarakat jika laporannya tidak ditindaklanjuti.
Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngaglik sangat berharap agar masalah ini diselesaikan secara adil. Pelaporan yang muncul menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Bumdes, dan warga merasa hak mereka perlu dilindungi.
Komisi A DPRD Magetan pun mendesak kepada pihak Inspektorat untuk segera menyelesaikan pemeriksaan. “Kami siap memfasilitasi dan meminta semua pihak untuk kooperatif agar pemeriksaan ini tidak berlarut-larut, Jangan sampai muncul sikap permisif di masyarakat.” Tutup Didik Haryono
Dengan tegasnya pendapat dari Komisi A, harapan akan penyelesaian yang adil semakin menguat di tengah dinamika yang berkembang di Desa Ngaglik. Masyarakat menantikan hasil dari pemeriksaan ini sebagai sebuah langkah untuk menegakkan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan Bumdes yang lebih baik. (**)
