Penunggak Iuran BPJS Kesehatan Bakal Tak Bisa Akses Layanan Publik

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris (kabarjitu/red)

 

JAKARTA (kabarjitu): Pemerintah sedang menyiapkan aturan yang secara otomatis bisa memberi sanksi terhadap penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sanksinya berupa tidak bisa mengurus SIM, sertifikat tanah, pembuatan paspor dan STNK.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, sanksi layanan publik tersebut sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

“Sanksi tersebut tidak ada satu pun yang pernah dilaksanakan karena institusi terkait yang memiliki wewenang. Hasilnya, tingkat kolektabilitas iuran peserta mandiri (PBPU) yang berjumlah 32 juta jiwa hanya sekitar 50 persen,” kata Fachmi di Jakarta, Rabu (09/10/2019).

Menurutnya, automasi sanksi layanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kolektabilitas iuran peserta BPJS Kesehatan dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU). Inpresnya sedang diinisiasi untuk sanksi pelayanan publik.

“Selama ini bagi peserta yang menunggak ada sanksinya, tapi hanya tekstual tanpa eksekusi. Karena untuk memberikan sanksi itu bukan kewewenangan kami,” ujarnya.

Dengan regulasi melalui instruksi presiden ini, lanjutnya, pelaksanaan sanksi layanan publik akan diotomatiskan secara daring antara data di BPJS Kesehatan dengan basis data yang dimiliki oleh kepolisian, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pertanahan Negara, dan lain-lain.

“Jadi, apabila ada seseorang yang ingin mengakses layanan publik seperti memperpanjang SIM namun masih menunggak iuran, sistem yang terintegrasi secara daring tidak bisa menerima permintaan tersebut,” ucapnya.

Saat ini, tambah dia, pihaknha juga telah menerapkan sistem autodebet bagi peserta yang baru mendaftar. Akun bank peserta secara otomatis akan berkurang jumlahnya untuk iuran BPJS Kesehatan.

“Namun sistem autodebet itu masih memungkinkan gagal, apabila peserta sengaja tidak menyimpan uang pada nomor rekening yang didaftarkan lalu membuka akun bank baru. Oleh karena itu, kami berharap pada regulasi mengenai automasi sanksi akan meningkatkan kepatuhan dan kepedulian masyarakat dalam membayar iuran,” tutupnya. (red)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password