Indonesia Harus Memperbaiki Diri, Jika Mau Jadi Anggota HAM

Bendera PBB berkibar di Markas Besar PBB di New York. (kabarjitu/ist)

 

JAKARTA (kabarjitu): Pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih amburadul. Namun, Indonesia akan mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 2020-2022. Pemilihan akan diadakan di Markas Besar PBB New York, Rabu (16/10/2019) mendatang.

Menanggapi pencalonan tersebut, Wakil Direktur Imparsial, Ghufron Mabruri mengatakan, pemerintah Indonesia harus menunjukkan diri bahwa indonesia layak untuk menjadi anggota. Kelayakan tersebut harus dilihat dari sejauh mana pemerintah Indonesia menjalankan kewajibannya dalam pelaksanaan HAM.

“Namun, ada banyak isu yang menjadi catatan bagi pemerintah. Tidak hanya soal jaminan hak hidup terkait masih berlakunya hukuman mati, misalnya perlindungan masalah kebebasan beragama dan keyakinan isu penyelesaian masalah HAM masa lalu. Selain itu, masalah kelompok minortias,” kata Ghufron kepada wartawan di kantor Imparsial, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Menurutnya, beberapa permasalahan tersebut menjadi catatan dan perlu menjadi bahan telaah kelayakan bagi pemerintah untuk mengajukan diri sebagai dewan HAM internasional. Apabila Indonesia mau dikatakan layak untuk mengisi kursi dewan HAM, maka seharusnya pemerintah sudah menjalankan dan menyelesaikan kewajibannya terkait HAM, sehingga tak dipertanyakan oleh banyak pihak.

“Bagaimana Indonesia mau berkomentar tentang kondisi HAM di negara lain. Sementara kondisi HAM di negara sendiri amburadul. Misalnya, dalam menyelematkan buruh migran di luar negeri yang terancam hukuman mati. Indonesia meminta negara lain tidak melakukannya. Tapi malah menjalankan praktek hukuman mati termasuk kepada Warga Negara Asing (WNA),” paparnya.

Gufron menegaskan, satu-satunya cara agar dinilai pantas untuk menduduki dewan HAM Internasional, yaitu memperbaiki permasalahan internal terlebih dahulu. Dalam proses pencalonan itu, pemerintah harus menunjukan kelayakan salah satunya dengan cara soal memperbaiki kondisi dan penegakan HAM di indonesia.

Perlu diketahui, dalam pencalonan itu, Indonesia masuk dalam kelompok Asia Pasific Group (APG) bersama Irak, Jepang, Korea Selatan dan Marshall Island. Ada 4 kursi yang tersedia dari 5 calon anggota Dewan HAM PBB di kelompok APG. (red)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password