Revisi UU MD3 Disahkan DPR

Revisi UU MD3, DPR dan pemerintah sepakat jumlah pimpinan MPR menjadi 10 orang. (kabarjitu/ist)

 

JAKARTA (kabarjitu): Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan revisi Undang-undang (RUU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menjadi Undang-undang. Dalam revisi UU MD3, disepakati penambahan jumlah kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang.

Revisi UU tersebut disahkan pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/09/2019).

“Penambahan pimpian MPR merupakan hasil kesepakatan DPR dan pemerintah dihadapan para anggota dewan rapat. Pada akhirnya, 10 di Baleg DPR menyetujui revisi ketiga UU nomor 17 tahum 2014 tentang MD3,” kata Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Totok Daryanto.

Dia menjelaskan, rapat itu menyepakati seluruh materi muatan RUU, yaitu penyempurnaan redaksi Pasal 15 Ayat 1 beserta penjelasannya. Selain itu juga menyepakati penghapusan ketentuan Pasal 427C UU MD3 karena sudah diatur dalam Pasal 15.

“Sehingga Pasal 15 Ayat 1 berbunyi, Pimpinan MPR terdiri atas ketua dan wakil ketua yang merupakan representasi dari masing-masing fraksi dan kelompok anggota yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Jadi setiap fraksi bisa mengajukan 1 orang pimpinan MPR,” terangnya.

Menanggapi hasil rapat paripurna, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengapresiasi atas disahkannya UU MD3. Revisi ini dilakukan demi terwujudnya keseimbangan sehingga lembaga MPR lebih efektif dan akuntabel.

“Revisi UU MD3 sudah sesuai dengan sila ke 4 Pancasila. Sehingga bisa menjaga keseimbangan dan konstitusi untuk memperkuat sistem politik yang demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password