Permendag Yang Menghapus Kewajiban Label Halal Akan Direvisi

Peraturan Kemendag hapus label halal pada produk makanan langgar sejumlah UU. (kabarjitu/ilust)

 

JAKARTA (kabarjitu): Kementerian Perdagangan (Kemendag akhirnya akan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Hewan dan Produk Hewan. Peraturan itu sempat dipermasalahkan sejumlah pihak, karena menghapuskan kewajiban pencantuman label halal.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana menyatakan, pihaknya akan merevisi peraturan tersebut dengan memasukkan satu pasal kewajiban halal. Hal ini demi menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

“Kami akan menambahkan satu pasal, yang sebenarnya sudah diatur melalui rekomendasi Kementerian Pertanian (Kementan). Tapi kami melakukan penegasan kembali agar tidak disalahartikan, dengan menambahkan satu pasal terkait pemasukan barang itu wajib halal,” ujar Indrasari di Kantor Kemendag, Jakarta, Senin (16/09/2019).

Menurutnya, ada sejumlah alasan kenapa pihaknya sempat menghapus aturan itu? Karena peraturan tersebut menyangkut peredaran barang dalam negeri dan bukan masukan barang dari luar ke dalam negeri. Sehingga tidak mengatur tentang penerimaan barang atau impor yang mewajibkan pencantuman label halal.

“Sebab, untuk aturan label halal dari impor sudah ada pada Peraturan Kementerian Pertanian (Kementan) yang mengharuskan adanya rekomendasi untuk produk impor. Beberapa di antaranya adalah syarat halal untuk unit usaha dan adanya label halal,” tegasnya.

Pihaknya menilai, saat evaluasi dalam perdagangan atau pendistribusian produk halal sudah banyak yang mengatur di dalam negeri. Salah satunya, UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. “Lalu, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999, Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2012 tentang Label Produk Olahan,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia  (YLKI), Tulus Abadi dengan tegas menolak Peraturan tersebut karena cacat hukum dan melanggar sejumlah Undang-undang (UU). Karena bagi konsumen muslim, aspek kehalalan tidak bisa dipisahkan dengan masalah keamanan secara umum.

“Kami mendesak agar Permendag tersebut segera dibatalkan, minimal direvisi demi menjamin keamanan pada konsumen saat mengonsumsi daging dan turunannya dan demi kepatuhan terhadap produk hukum yang lebih tinggi,” katanya dalam keterangan tertulisnya diterima kabarjitu.com, Senin (16/09/2019).

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password