Delapan Alasan PKS Tolak Pemindahan Ibu Kota Negara

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta sedang memberi penjelasan mengenai penolakan partainya terhadap pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. (kabarjitu/red)

 

JAKARTA (kabarjitu): Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim). Penolakan itu bukan tanpa alasannya. Sekretaris Fraksi PKS DPR RI Sukamta menyatakan, ada 8 alasan yang kuat dari penolakan tersebut.

Menurutnya, alasan pertama, wacana pemindahan IKN yang pasti akan menjadi isu besar. Karena rencana itu tidak muncul dalam dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu juga tidak muncul dalam Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan juga dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

“Namun, belum lama ini Menteri PPN/Bappenas menyatakan rencana pemindahan IKN telah tertuang dalam RPJMN 2020-2024 yang wujudnya setelah dicek baru dalam bentuk draf rencana teknokratik. Artinya RPJMN 2020-2024 ini belum menjadi dokumen perencanaan yang disahkan dalam bentuk peraturan presiden,” katanya di Jakarta, Minggu (29/09/2019).

Alasan kedua, lanjutnya, dokumen kajian yang disampaikan Menteri PPN/Bappenas Executive Summary Kajian Pemindahan IKN Penentuan Lokasi IKN belum dalam. Karena data dan kajian yang disajikan tidak memuat hitungan dan kalkulasi secara rinci serta analisis yang mendalam berdasar berbagai teori pemindahan IKN.

“Ketiga, persoalan sumber daya manusia (SDM) para aparatur negara yang akan ikut terdampak. Karena aparatur sipil negara (ASN) mencapai 2 juta orang yang kemungkinan besar 1 juta di antaranya harus terdampak ikut berpindah. Ini bisa menjadi masalah besar karena kepindahan ASN juga akan diikuti kepindahan keluarganya,” papaprnya.

Dia menjelaskan, alasan keempat, mahalnya biaya perpindahan IKN yang mencapai Rp466 triliun. Anggaran itu, sekitar 19 persen menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tentu saja akan berdampak serius kepada keuangan negara yang masih mengalami beberapa persoalan.

“Oleh sebab itu, sebaiknya pemerintah fokus menyelesaikan masalah ekonomi nasional yang sedang tidak menguntungkan dan penuh tantangan berat. Apalagi, realisasi penerimaan negara sangat rendah karena penurunan harga minyak dunia,” tegasnya.

Kelima, imbuhnya, dari aspek distribusi PDB Indonesia tahun 2018 menurut pulau yang sebagian besar di Jawa terutama di DKI (17,3 perden). Kaltim hanya menyumbang sekitar 4,26 persen.

“Keenam, meskipun konsep yang ditawarkan pemerintah dalam wacana pemindahan IKN ini adalah “forest city” seperti di London. Karena luas hutan tropis Kaltim mencapai 12,6 juta hektar. Namun, belum ada konsep yang ditawarkan pemerintah secara utuh untuk mewujudkan hal tersebut,” tukasnya.

Alasan ketujuh, tambahnya, karena Jakarta dianggap sudah tidak layak menjadi IKN, mengingat banyaknya masalah yang terjadi di kawasan perkotaannya seperti kemacetan, polusi udara, banjir dan sampah.

“Maka, kami mengusulkan agar pemerintah membuat Kajian dan Kebijakan Teknis Pemindahan Ibu Kota dan wajib membuat Kebijakan Strategis Nasional untuk Penyelesaian Masalah Perkotaan DKI Jakarta,” tuturnya.

Dari sisi pertahanan, menjadi alasan kedelapan pihaknya penolak rencana tersebut. Karena sebelum mewujudkan, pemerintah perlu mempertimbangkan posisi Kaltim yang secara geografis berdekatan dengan Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang sedang menjadi perairan sengketa antara Tiongkok dengan 5 negara Asia lainnya.

“Sehingga pemerintah perlu memperhitungkan perkembangan situasi regional dan global pada saat ini. Sementara itu alat utama sistem persenjataan dan infrastruktur pertahanan Indonesia masih banyak terdapat di Pulau Jawa. Maka akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk memindahkannya ke Kaltim,” tutupnya. (red)

 

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password