Tak Guna Prabowo Rekonsiliasi, Jika FPI Dibekukan

kreasi kabarjitu

 

Syarif Hidayatullah*

PEMERINTAH masih mempersoalkan FPI. Bahkan beredar ancaman, surat keterangan sebagai Ormas tak bakal diterbitkan Kemendagri. Artinya, FPI terancam beku. Aneh rasanya.

Kenapa aneh? Bukankah rezim ini sudah lama antipati kepada FPI? Puncaknya ketika kasus Ahok si penista agama itu?

Bagi saya, masalahnya bukan itu. Itu lagu lama. Tapi, kalo memang itu salah satu alasannya, berarti dendam kesumat. Pasalnya, pengadilan saja memutuskan si Ahok bersalah.

Atau, bisa juga dendam kesumat para bandar tempat hiburan (maksiat), yang pernah ‘di-nahi munkar” oleh FPI. Lalu para bandar itu meminta tolong kepada ormas besar, agar membalaskan dendamnya.

Terkait dengan dukungan mayoritas muslim yang tergabung dalam PA212 kepada Prabowo, seharusnya pemerintah tak lagi menyoal FPI. Sebab, FPI merupakan motor utama penggerak PA212. Dan, mampu menggalang kelompok muslim di peloksok Tanah Air menyerahkan suaranya kepada Prabowo-Sandi.

Nah, bukankah sekarang Prabowo sudah ber-rekonsiliasi dengan Jokowi? Bukankah Jokowi itu petahana yang kekuasaannya berkesinambungan?

Sangatlah etis jika persoalan FPI juga menjadi bagian dari perjanjian rekonsiliasi itu. Jika tidak, maka wajar dan logis jika Prabowo dianggap telah mengkhianati PA212. Dalam hal ini, inklud berkhianat kepada FPI.

Muncul pertanyaan, bukankah FPI tidak mau menjadi bagian dari rekonsiliasi Prabowo-Jokowi? Terlebih setelah Munarman, yang merupakan Panglima FPI dan Babeh Haikal sebagai wakil PA212 tegas menyatakan, PA212 ikut ulama. Dan, ulama memang harus oposisi, mengikuti jejak langkah para salafussolih, dan para nabi.

Jika dalam sebuah negara tak ada oposisi, apa nama negara itu?

Bukankah semua anak bangsa ini sudah sepakat, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Bahkan, founding father bangsa ini menamakannya dengan Demokrasi Pancasila.

Dan, tenti saja, rezim sebagai pemegang amanah demokrasi itu harus menjaga ruh Demokrasi Pancasila itu. Bukan justru hanya mengaku-aku, tapi malah meluluh-lantakan demonrasi itu sendiri.

Benar kata Rocky Gerung, bahwa rezim ini sesungguhnya tidak faham dengan demokrasi. Bahkan, demokrasi diubah menjadi senjata pembunuh massal hak-hak warga negaranya.

Jika FPI benar-benar tak lagi diberi surat keterangan Ormas oleh Depdagri, maka pembunuhan itu benar-benar dilakukan terhadap demokrasi.

*) Wartawan tuwir

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password