DJSN Desak KPU dan Bawaslu Lindungi Petugas Pemilu dengan Jaminan Sosial

Kabarjitu/eva

JAKARTA (kabarjitu): Sebanyak 8,2 juta orang petugas pemilu, ternyata belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya belum dianggarkan. Melihat kondisi tersebut, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) merasa prihatin. DJSN pun berduka, karena banyak petugas pemilu yang gugur dan sakit dalam menjalankan tugasnya.

 

“Data terbaru yang dihimpun, sebanyak 304 petugas pemilu meninggal dunia dan 2.209 sakit. Sementara pengawas pemilu, ada 72 orang meninggal dunia dan 1.446 sakit,” kata anggota DJSN dari unsur pekerja Ahmad Subiyanto kepada kabarjitu.com, usai menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Keuangan, di Jakarta, Senin (29/04/2019).

Padahal, lanjutnya, sesuai UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, KPU dan Bawaslu statusnya sebagai pemberi kerja. Maka, wajib mendaftarkan dan melindungi pekerja dan anggota keluarganya dalam program jaminan sosial.

“Oleh sebab itu, kami mendesak KPU dan Bawaslu bertanggung jawab. Kedua lembaga ini wajib memberikan santunan kepada petugas pemilu yang gugur, sakit, maupun pengeroyokan. Bahkan penculikan dalam melaksanakan tugas,” tegasnya.

Adapun santunan yang diberikan, sesuai ketentuan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku. Mereka harus dijamin pengobatannya sampai sembuh. Jika meninggal saat bekerja, mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 60 persen x 80 x upah sebulan.

“Paling sedikit sebesar manfaat jaminan kematian dan program Jaminan Kematian, yaitu santunan minimal sebesar Rp24 juta dan biaya pemakaman atau uang kubur Rp3 juta,” tutupnya. (eva)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password