Diduga Terjadi Skandal 3 Mega Proyek Kapal Tanker PT Pertamina, KPK Jangan Diam

istimewa

 

JAKARTA (kabarjitu): Aksi akal-akalan dan kongkalikong untuk mengeruk kekayaan oleh para pengelola uang negara, seperti tak ada akhirnya. Mereka selalu mencari celah, mengakali, dan bekerjasama dengan swasta, agar uang negara bisa berpindah tangan.

 

Seperti yang diduga terjadi perusahaan BUMN PT Pertamina. Pada hari Kamis, 17 Januari 2019, PT Pertamina menerima kapal tanker pengangkut minyak mentah type General Purpose 17.500 LTDW yang bernama Papandayan. Kapal tanker ini dikerjakan oleh PT Daya Radar Utama (PT DRU).

Menurut Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, sebenarnya, PT Daya Radar Utama ditugaskan PT Pertamina untuk mengerjakan tiga kapal tanker.

Ketiga kapal itu adalah;
1. MT Panderman Perjanjian Kontrak 1 Oktober 2013 nilai kontrak sebesar USD 22.995.000
2. MT Papandayan perjanjian kontrak 7 Mei 2014 nilai kontrak sebesar USD 22.695.000
3. MT Pangalengan 7 November 2014 nilai kontrak USD 22.595.000

Namun, kata Jajang, dalam pelaksanaan pengerjaan proyek tiga kapal tersebut, tidak berjalan sesuai perjanjian kontrak alias mangkrak.

“Untuk menyiasati kondisi ini, PT Pertamina bersama pemenang proyek melakukan beberapa kali perubahan perjanjian kontrak. Hal ini menurut kami, sangat mencurigakan,” kata Jajang melalui siaran persnya yang diterima kabarjitu, Kamis (7/2/2019).

Jauang merincikan, pertama, sejak proses lelang, ditemukan indikasi permainan. Hal ini terlihat dari persyaratan yang ditentukan oleh PT Pertamina.

Dalam dokumen tender No. 17/PPKB/IV/2013 terkait persyaratan lelang proyek MT Panderman, tertuang persyaratan lelang, yakni, peserta adalah “Perusahaan Galangan Kapal dalam negeri yang berdomisili di Indonesia”.

Namun anehnya, dalam lelang selanjutnya, terkait pengadaan MT Papandayan dan MT Pangalengan, dalam dokumen tender No. 35/PPKB/XI/2013, terdapat persyaratan tambahan, yakni, “Perusahaan Galangan kapal nasional yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia, Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, BUMN, atau BUMD”.

“Kami mencatat, dalam lelang ini PT DRU kembali memenangkan proyek kapal, bahkan dua sekaligus,” katanya.

Selanjutnya, kata Jajang, ada perbedaan dan perubahan persyaratan lelang. “Ini patut dicurigai. Akal-akalan itu untuk mengamankan perusahaan tertentu. Hal ini terlihat dari persyaratan yang dibuat tidak substansial,” ujar Jauang.

Menurut Jajang, Pertamina malah mengabaikan fakta bahwa konsorsium PT DRU, yaitu Nanjing East Star Shipbuilding, Co. Ltd. yang bertanggung jawab dalam menyiapkan ship design, drawing, engineering, construction supervision and commissioning assistance, dan equipment purchase assistance, tidak memiliki pengalaman dalam membangun kapal tanker GP 17.500 LTDW.

“Proyek pembangunan tiga kapal itu, sejak awal proses lelang sudah sarat akan permainan. Hal ini berdampak terhadap mangkraknya proyek. Alih-alaih melakukan evaluasi dan sanksi tegas kepada pihak pemenang proyek, justru yang dilakukan Pertamina hanya merubah kontrak, misalnya revisi proyek MT Panderman sebanyak dua kali, yakni revisi pada Juli 2016 dan Mei 2017, begitupun pada MT Papandayan,” bebernya.

Padahal, akibat dari mangkraknya 3 proyek kapal tanker itu, PT Pertamina dipastikan menanggung kerugian hingga jutaan dolar.

Mirisnya, di tengah-tengah kerugian ini, para pengelola PT Pertamina seolah santai saja. Bahkan untuk menagih denda keterlambatan proyek dari PT DRU sampai tahun 2017 yang mencapai USD3.414.720 tidak serius dilakukan oleh mereka.

Berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis (CBA), mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyelidikan terhadap tiga proyek kapal tanker PT Pertamina. “Segera periksa pihak-pihak yang berkaitan dengan proyek tersebut, seperti Panitia lelang, termasuk Dirut PT Pertamina Nicke Widyawati,” pungkasnya.(sht)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password