Antara yang Bohong dan Benar dari Calon Pemimpin

istimewa

JAKARTA (kabarjitu): Debat Capres kedua masih berbuntut. Walaupun sudah empat hari berlalu, publik masih saja memperbincangkannya. Terutama terkait materi Capres 01 yang dinilai sebagai data-data terindikasi hoax.

Pasalnya, data-data yang disampaikannya tidak sesuai fakta. Hingga sejumlah media massa mainstream pun mengeluarkan data pembanding.

Lalu, bagaimana dengan data yang disampaikan Capres 02? Apakah dinilai sebagai kebohongan juga, seperti yang dituduhkan publik kepada Capres 01?

Publik mencatat, setidaknya ada 10 data yang disampaikan Jokowi, disebut sebagai data hoax. Kesepuluh data dimaksud adalah;

1. Impor Jagung
Dalam debat, Jokowi menyebut, pada 2014, impor jagung sebanyak 3,5 juta ton  dan jumlahnya turun pada 2018 menjadi 180.000 ton.

Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada 2014 , impor jagung mencapai 3,25 juta ton dan pada 2018 turun menjadi 737.228 ton.

2. Produksi Sawit
Dalam debat, Jokowi juga menyebut, produksi kelapa sawit mencapai 46 juta ton. Data itu dibantah publiknet, bahwa produksi sawit tahun lalu sebenarnya hanya 34,5 juta ton.

3. Konsumsi Beras
Jokowi mengungkapkan, pada 2018, total produksi beras sebanyak 33 juta ton, dengan jumlah kebutuhan konsumsi sebanyak 29 juta ton.

Data tersebut dinilai keliru, karena angka 33 juta ton itu adalah jumlah konsumsi beras nasional. Sedangkan produksi besar berikut beras impor sebanyak 46,5 juta ton.

4. Jalan Desa
Soal jalan desa, Jokowi menyatakan sepaniang pemerintahannya sudah dibangun lebih dari 191.000 km. Namun, publik menganggapnya sebagai kebohongan. Sebab, angka yang disebut Jokowi itu merupakan panjang total jalan desa yang dibangun sejak Indonesia merdeka.

5. Bekas Lubang Tambang
Terkait bekas galian tambang yang menjadi kolam, Jokowi mengungkapkan, sebagian telah dialihfungsikan untuk kolam ikan.

Pernyataan itu dinilai salah, karena sesungguhnya area bekas tambang, termasuk kolam, tidak bisa digunakan lagi untuk apa pun. Sebab sudah terpapar radiasi.

Area bekas tambang bisa dialihfungsikan, apabila sudah direklamasi dengan benar.

6. Infrastruktur Jaringan Internet
Jokowi juga menyebut soal pembangunan infrastruktur jaringan internet melalui proyek Palapa Ring. Dia mengaku, Palapa Ring di Indonesia Barat sudah rampung 100%, di Indonesia Tengah selesai 100%, dan untuk kawasan Indonesia Timur 90%.

Publik menilai data itu juga salah, karena faktanya masih kurang dari 20% kabupaten/kota yang bisa mengakses sinyal 4G.

7. Denda 11 Perusahaan soal Lingkungan
Jokowi mengklaim, akibat kerusakan lahan oleh perusahaan, pemerintah telah memenangkan gugatan Rp18 triliun-Rp19 triliun.

Klaim itu dibantah  NGO Greenpeace melalui akun Twitter-nya. Greenpeace Indonesia menyebut, tak ada satu pun dari gugatan itu yang telah dibayarkan.

8. Butuh 10-20 tahun beralih ke transportasi publik
Jokowi menyatakan, di negara maju, butuh 10-20 tahun untuk memindahkan masyarakat dari mobil ke transportasi publik.

Pernyataan itu dinilai keliru. Publik justru balik bertanya, jika perlu 10-20 tahun, maka bagaimana dengan status pembayarannya? Lalu, kapan akan mencapai Break Even Point (BEP).

9. Kebakaran hutan
Jokowi menyatakan, sejak 2015 tidak pernah terjadi kebakaran hutan.

Namun faktanya, dari data laporan kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla per September 2018, tercatat, pada 2015, telah terjadi kebakaran hutan yang melahap 2,78 juta hektare (ha).

Pada 2016, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mencapai 438.361 ha. Pada 2017, ada 165.482 ha yang terbakar. Bahkan, hingga Agustus 2018 lalu, terjadi karhutla yang melahap 71.958,71 ha.

10. Produk pertanian dan marketplace
Jokowi mengatakan, petani harus menggunakan marketplace agar bisa langsung terkoneksi dengan konsumen. Sehingga petani bisa memperoleh harga bagus, tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.

Namun, menurut publiknet, total marketplace produk pertanian kurang dari 1% dan 99% sisanya offline.

Data Prabowo
Lalu, bagaimana dengan data yang disampaikan Prabowo saat debat? Setidaknya ada empat data yang disampaikan Capres No. 02 ini yang dinyinyiri oleh publik pendukung 01. Namun, pada akhirnya publik sendiri membuktikan bahwa apa yang disampaikan Prabowo itu memang benar.

1. Soal Impor Air
Saat debat, Prabowo mengatakan, Indonesia berhasil kalau bisa memenuhi pangan untuk rakyat, energi, dan air tanpa impor.

Kata-kata itu tak ayal menuai komentar dari publiknet. Ada yang menuding Prabowo menyebar hoaks, sebagaimana disampaikan @SiswantiYeni, Senin (18/2/2019).

Terkait masalah impor air itu, Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Arie Setiadi sudah mengungkapkannya pada 2014 silam.

Saat ditemui wartawan di Hotel Four Seasons, Jakarta, Selasa (18/2/2014), Arie mengatakan, “Total impor air kita per tahun mencapai 101,7 miliar meter kubik.”

Indonesia pun berada di posisi keenam dunia. Pengimpor air nomor satu di dunia adalah Pakistan dengan nilai impor 428,5 miliar meter kubik.

2. Prabowo Soal Sustainable Development Goals
Calon presiden 02 Prabowo Subianto mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut tiga masalah utama tolak ukur keberhasilan suatu negara, yakni, jika mampu memenuhi pangan untuk rakyatnya, energi untuk rakyatnya, dan air tanpa impor.

Ketiga isu utama itu diklaim Prabowo, menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara.

Untuk membuktikan kebenarannya, seorang Host ternama, Nazwa Shihab langsung membuka data. Ternyata, data tersebut membenarkan ungkapan Prabowo.

Upaya Nazwa Shihab tersebut sempat viral, karena videonya menyebar di media sosial.

3. Soal Unicorn yang Dikuasai Asing dan Uangnya Lari ke LN
Pernyataan Capres 02 Prabowo bahwa pengembangan bisnis rintisan alias startup berpredikat unicorn bisa mempermudah aliran uang ke luar negeri. Unicorn adalah startup yang memiliki valuasi nilai US$ 1 miliar.

Dia mengaku khawatir, ketika tidak bisa mengontrol, munculnya unicorn atau start-up yang bervaluasi USD 1 miliar di negeri ini. Kekhawatirannya itu terkait dengan menguapnya nilai tambah yang dihasilkan oleh unicorn justru mengalir ke luar negeri.

Jawaban itu justru disambut tawa oleh para penonton.

Ekonom INDEF Eko Listiyanto justru menilai positif apa yang disampaikan Prabowo itu.

“Berkaitan dengan dukungan infrastruktur, terkait ekonomi digital dalam pengembangan unicorn dan ekonomi digital ke depan adalah aspek kekhawatirannya, yakni penikmat utama kemajuan ekonomi digital justru adalah asing,” tutur Eki kepada detikFinance, Minggu (17/2/2019).

Menurut Eko, sejauh ini produk-produk yang dijual di toko online atau e-commerce kebanyakan memang produk impor. Sehingga perlu diberikan perhatian lebih terkait industri e-commerce.

“Ada 80% produk yang dijual di marketplace adalah impor. Akhirnya UMKM berbasis produk lokal kurang terfasilitasi dan terdesak oleh produk impor yang pasar online-nya (marketplacenya) bisa saja dibuat oleh orang Indonesia,” tambahnya.

4. Banyak lahan yg dikuasai asing
Di akhir acara debat, dalam pernyataan pamungkas Prabowo Subianto mengakui jika dirinya menguasai ratusan ribu hektare lahan. “Saya juga minta izin, tadi disinggung tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat. Itu benar, tapi itu hak guna usaha (HGU) itu milik negara,” ujar Prabowo.

“Saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing lebih baik saya kelola, karena saya nasionalis dan patriot, terima kasih,” ujarnya.

Persoalan penguasaan lahan oleh asing sudah disampaikan pada 2017 lalu oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif.

Dia mengaku prihatin, karena keadaan ekonomi di Indonesia yang sebagian besar asetnya dikuasai oleh asing.

“Yang cukup mengharukan adalah tanah kita ternyata 80 persen dikuasai oleh asing, 13 persen dikuasai konglomerat, sisanya tujuh dibagi untuk 250 juta jiwa,” kata Syafii Maarif dalam tulisannya yang dibacakan tamir masjid setempat saat menerima silaturahim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sleman di Nogotirto, Gamping Sleman, Rabu (5/7/2017).

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafid Abbas meminta pemerintah mengambil sebagian besar tanah yang dikuasai konglomerasi besar di Indonesia. Tanah itu, kata Hafid, harus dibagikan kepada kelompok masyarakat miskin.

Dia menyebut ada perusahaan yang didirikan pengusaha keturunan Tionghoa memiliki tanah 5 juta hektar. Bagi Hafid, tak ada alasan bagi seorang pengusaha menguasai tanah seluas itu.(sht)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password