Parah, 4 Kementerian Dipimpin Menteri Asal PKB Tak Patuh Lapor Kekayaan

istimewa

JAKARTA (kabarjitu): Setidaknya ada 10 kementerian masuk dalam kategori Tingkat Kepatuhan Terendah pada pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018.

“Ada 10 kementerian yang tingkat kepatuhannya terendah. Misalnya, Kementerian Pertahanan, 80 orang wajib lapor. Tapi, dari 80 orang, yang baru lapor 10 persennya. Lalu Kemendes PDT dan Transmigrasi sebanyak 315 wajib lapor. Nyatanya hanya 18,41 persen yang lapor,” kata Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Pahala merincikan, selain Kementerian Pertahanan dan Kementerian Desa PDTT, juga ada 8 kemeterian lainnya, yakni;

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Ada 130 orang yang wajib lapor LHKPN. Tapi, hanya 19,23 persen saja yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Berikutnya, Kementerian Pariwisata. Jumlah wajib lapor LHKPN Kementerian Pariwisata sebanyak 106 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 26,42 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Lalu Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Di kementerian ini, jumlah wajib lapor LHKPN ada 14.216 orang. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 27,66 persen yang menyampaikan laporannya.

Begitu juga dengan Kementerian Dalam Negeri. Jumlah wajib lapor LHKPN Kemendageri ada 222 orang. Hanya 37,84 persen saja yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. Ada sebanyak 155 orang yang wajib lapor LHKPN. Tapi dari jumlah tersebut, hanya 38,71 persen yang menyampaikan laporannya.

Kemudian Kementerian Koperasi dan UKM. Jumlah wajib lapor LHKPN Kemenkop UKM sebanyak 52 orang. Tapi hanya 42,31 persen yang menyampaikan laporannya.

Begitu juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jumlah wajib lapor LHKPN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 4.585 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45,28 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Ada sebanyak 84 orang yang  wajib lapor LHKPN. Namun baru 48,81 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Karena itulah, KPK mendesak para menterinya agar mendorong jajarannya yang wajib lapor untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya ke KPK.

“Hampir 100 persen kepatuhan itu ditentukan oleh kepala instansi, itu KPK yakin sekali. Oleh karena itu kita bilang ke 10 kementerian terendah itu mohon komitmen dari pimpinan instansi itu dinyatakan dalam bentuk mendorong kepatuhannya sampai 100 persen,” kata Pahala.

Lebih lanjut diungkapkan, baru ada 64,05 persen wajib lapor yang melaporkan harta kekayaan pada 2018 melalui aplikasi e-Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (e-LHKPN)

Angka tersebut menurun dibandingkan pelaporan pada 2017 sebesar 78 persen yang masih menggunakan sistem manual.

“Dulu lagi zaman kertas, kita rata-rata nasional sudah 78 persen tetapi begitu elektronik malah 64 persen, itu juga juga 46 ribunya terlambat. Jadi, kita pikir katanya dulu susah begitu digampangin malah kepatuhannya rendah,” kata Pahala.

Untuk diketahui terdapat 46.734 atau 24,08 persen wajib lapor yang melaporkan harta kekayaanya di atas 31 Maret 2018, sedangkan waktu pelaporannya adalah 1 Januari sampai 31 Maret 2018.

Lebih lanjut, Pahala menjelaskan jumlah wajib lapor pada 2018 sebanyak 303.032 orang.

“Yang legislatif 483 instansi itu DPR, DPRD, yang eksekutif 642 itu kementerian/lembaga, badan di pusat dan pemerintah daerah hingga kabupaten/kota, yang yudikatif MA dan MK, dan BUMN/BUMD ada 175 instansi. Itu wajib lapor yang memenuhi definisi penyelenggara negara di aturan kita,” ucap Pahala.

Dari empat bidang tersebut, kata Pahala, legislatif paling tidak patuh soal wajib lapor harta kekayaan.

“Yang paling tidak patuh legislatif, ini “penyakit lama” DPRD. Lantas yang eksekutif memang secara umum kepatuhannya ada 66 persen, yudikatif cuma dua, yang paling patuh BUMN/BUMD karena memang hanya direksi, komisaris yang ada di strukturnya,” tuturnya.

Berdasarkan data yang dirilis KPK, dari 25.213 wajib lapor dari BUMN/BUMN sebesar 85,01 persen yang telah melaporkan harta kekayaannya.

Sementara itu, sektor legislatif dari 15.847 wajib lapor hanya 39,42 persen yang telah melaporkan harta kekayaannya.

Pahala juga menjelaskan terdapat 10 kementerian yang tingkat kepatuhannya rendah antara lain Kementerian Pertahanan, Kemendes PDTT, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata, Kemenristekdikti, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian PUPR.

Dari 10 kementerian itu, Kementerian Pertahanan yang paling rendah tingkat kepatuhannya.

“Dari 80 orang wajib lapor ternyata yang baru lapor 10 persennya,” ungkap Pahala.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam kesempatan sama menyatakan bahwa data yang disampaikan KPK itu merupakan pelaporan harta kekayaan di tahun 2018 untuk kekayaan selama 2017.

“Jadi, kekayaannya di tahun 2017 yang wajib dilaporkan pada tahun 2018,” kata Febri.(Antara, Komoas/Sht)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password