Gus Haris: Pembubaran Alumni 212 di Malang, Mirip Gerakan Komunis Gaya Baru

istimewa

MALANG (kabarjitu): Pembubaran kegiatan Pembekalan Alumni 212 pada Minggu (20/1/2019) di Gedung Muamalat Jalan Nusakambangan, dengan tuduhan separatisme dan kampanye terselubung, dinilai salah dan melanggar hukum.

 

Haris Budi Kuncahyo, selaku pemerhati Pro NKRI Kota Malang, menilai, perbuatan tersebut sangat berlebihan. “Sekelompok masyarakat tersebut mecurigai bahwa acara tersebut bagian dari kampanye terselubung¬†Pilpres 2019 dan bermuatan separatisme. Jelas, itu salah besar,” kata Gus Haris melalui siaran persnya, Selasa (22/01/2019).

Menurut Gus Haris, gerakan pembubaran yang dipimpin oleh Korlap aksi Dimas Loka Jaya adalah perbuatan gegabah dan melawan hukum.

Sebab, lanjut Gus Haris, Kota Malang sudah kondusif dan cinta damai. Dampak dari gerakan Dimas cs itu justru membuat Kota Malang tidak kondusif. “Pasti di belakang Dimas ada oknum aktor intelektual yang menggerakkan. Ini tugas BIN, BAIS, Bakesbangpol, Polri, TNI, KPU, dan Bawaslu setempat untuk mengungkap siapa di balik aksi yang melanggar UU HAM dan KUHP tersebut,” tandas Gus Haris.

Perlu diketahui, sambung Gus Haris yang juga Alumni FAMI dan Eksponen 98 ini, perbuatan Dimas cs telah melawan UU HAM No. 39 Th. 1999 Pasal 23, 24, 29, 30, 31, serta KUHP Pasal 167.

“Gedung Muamalat di Jalan Nusakambangan tersebut milik yayasan, bukan milik umum atau pemerintah. Sah saja digunakan dan bersifat internal gerakan, bukan dishare ke publik. Itu khusus Alumni 212,” ujar Gus Haris.

Dalam perspektif UU HAM dan KUHP, telah melanggar perbuatan memasuki pekarangan orang dan hak politik sebagai warga negara.

Gus Haris berharap, agar warga Kota Malang tidak mudah diprovokasi untuk kepentingan sepihak yang akan meretakkan kerukunan dan kedamaian Kota Malang.

“Jika saja, kegiatan Alumni 212 itu ada pelanggaran dalam temuan Bawaslu Kota Malang, maka masih memerlukan kajian lebih lanjut selama 3 hari, setelah waktu dilaporkan. Dan, ada proses pemanggilan hingga persidangan,” kata Gus Haris.

Jika gerakan itu mengaitkan dengan kampanye terselubung, maka yang berhak membubarkan adalah PL (Pengawas Lapangan) bersama Panwascam dan Bawaslu Kota Malang. “Warga cukup melaporkan ke Bawaslu, Panwascam. Bukan bergerak seenaknya sendiri.”

Artinya, pembubaran Pembekalan Alumni 212 di Gedung Muamalat itu, jelas tindakan makar terhadap hukum dan adanya dugaan kuat digerakkan oleh “komunitas tertentu” yang mulai hilangnya netralitas.

“Sejak awal, Gedung Muamalat adalah basecamp Gerakan 212, bukan milik umum. Jadi, tindakan membubarkan tersebut bertentangan dengan KUHP dan UU HAM,” tandas Gus Haris yang juga Deklarator Hari Santri Nasional bersama Capres Jokowi Tahun 2014 ini.

Gus Haris mengatakan, gerakan Dimas cs di Kota Malang yang masuk kantor halaman pekarangan milik Yayasan Muamalat untuk Kegiatan Alumni 212 tersebut mirip Gerakan Komunis Gaya Baru (KGB). Ini berbahaya bagi keutuhan dan keharmonisan umat beragama dan kepercayaan di Kota Malang.

“Kita menolak tegas segala bentuk perbuatan melawan hukum yang mengganggu kerukunan umat beragama dan kepercayaan di Kota Malang”, seru Gus Haris (ari)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password