Defisit Anggaran BPJS Kesehatan Terus Membengkak

Kabarjitu/eva

 

BOGOR (kabarjitu): Sejak awal beroperasi pada 1 Januari 2014, anggaran untuk BPJS Kesehatan selalu defisit. Angkanya melambung seiring jumlah peserta yang terus bertambah setiap tahun.

_______

Bahkan, hingga di penghujung tahun 2018, masalah defisit itu kembali mengemuka dan menjadi masalah. Karena nilai defisit itu sudah mencapai Rp 16 triliun.

“Masalah defisit anggaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semestinya tidak akan berkepanjangan, jika pemerintah memiliki komitmen tinggi untuk menutupinya. Karena dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pasal 48, sebenarnya sudah diatur mekanisme pengelolaan keuangan JKN, termasuk jika merugi,” kata Taufik Hidayat, anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), di sela media workshop akhir tahun 2018, di Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/12).

Diakuinya, sejak awal JKN diluncurkan memang nilai iurannya tidak sesuai dengan nilai faktuarinya. Jadi, ada kemungkinan merugi atau defisit. Tetapi UU SJSN sudah mengantisipasinya. Selain itu, pemerintah juga berusaha membereskan masalah defisit itu yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan 113/2018 untuk menyediakan dana cadangan bagi program jaminan kesehatan nasional.

“Dengan adanya masalah defisit ini tidak membuat semangat kami melanjutkan program JKN mengendur. Sebab, JKN merupakan salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Apalagi, untuk mengatasi defisit ini pemerintah selalu memakai solusi jangka pendek lewat mekanisme pencairan dana talangan, bersumber dari salah satu pos anggaran pendapatan dan belanja negara,” ujarnya.

Dia menjelaskan, setidaknya bukan hanya persoalan defisit yang dihadapinya. Selain itu, masih ada persoalan lain yang muncul dan sering dibahas oleh media massa. Di antaranya, tingkat kepesertaan yang masih rendah, terutama BPJS Ketenagakerjaan dan potensi resiko program Jaminan Pensiun (JP) serta masalah tunggakan iuran yang besar.

“Kami tidak memihak siapa pun, namun berpihak pada kelangsungan program SJSN. Karena kami bertanggungjawab menyebarkan informasi kepada seluruh stakeholder yang bersifat advokasi, sosialisasi, dan diseminasi. Sehingga pemberitaan terkait SJSN terutama dari sudut pandang kami bisa terkomunikasikan dengan baik,” pungkas Taufik. (eva)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password