Akbar Tandjung: Keputusan Anggota MPK Pecat Ketum PB HMI Inkonstitusional

istimewa

JAKARTA (kabarjitu) : Sebanyak 8 anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi (MPK) PB HMI telah melakukan rapat terbatas (Rabu, 9/1/2019) dan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemecatan Ketua Umum (Ketum) PB HMI Respiratori Saddam Al-Jihad.

 

Akbar Tanjung, Tokoh Nasional yang juga pernah menjabat sebagai Ketum PB HMI periode 1971-1974, angkat bicara soal langkah MPK-PB HMI tersebut. Ia menilai, apa yang ditempuh oleh 8 anggota MPK-PB itu tidak konstitusional (inkonstitusional). Sebab, bertolak belakang dengan Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) HMI.

“Saddam itu adalah Ketum PB HMI hasil kongres. Kalau seandainya ada langkah-langkah yang dilakukan tokoh-tokoh HMI atau kader-kader HMI yang tidak diatur dalam AD/ART, berkaitan dengan soal posisi Ketua Umum PB HMI, tentu bisa dianggap tidak sejalan atau tidak sesuai,” tutur Akbar Tandjung saat diwawancarai di Masjid Istiqlal seusai sholat Jum’at (11/1/2019).

Menurutnya, pergantian ketum harus melalui forum tertentu dan disepakati oleh pihak-pihak terkait yang harus dilibatkan.

“Jadi pengetahuan saya, instansi pengambilan tertinggi suatu organisasi adalah Munas, Kongres, Mukhtamar, yang juga mempunyai kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban pengurus. Sekaligus melakukan pergantian pengurus bila diperlukan,” tegasnya.

“Tentu, mempunyai alasan-alasan yang kuat. Alasan-alasan yang tidak kuat, tentu tidak bisa mengadakan pergantian. Misalnya, sebagai contoh, di organisasi kami, Partai Golkar bilamana ada penyelewengan-penyelewangan yang terkait dengan prinsip-prinsip dasar dari organisasi, maka bisa diadakan musyawarah nasional luar biasa,” tukasnya.

Misalnya, lanjut mantan Ketua Umum Partai Golkar ini, dulu ketika dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar melalui mekanisme musyawarah nasional luar biasa dari Partai Golkar. Pada waktu itu, Ketum Partai Golkar Harmoko yang existing dianggap tidak menjalankan aturan-aturan organisasi yang benar dan tepat yang berasis AD/ART.

“Maka dituntunlah untuk diadakan munas luar biasa dengan agenda utamanya adalah meminta pertanggungjawaban pengurus PP, dan LPJ-nya juga diterima, maka berarti ketua umumnya juga diganti,” paparnya.

Ketika ditanyakan mengenai isu asusila sebagai alasan MPK PB HMI memecat Saddam, dia tidak yakin bahwa Saddam melakukannya. Apalagi sampai sekarang tidak bisa dibuktikan kebenarannya.

“Memang saya dikabari, Saddam melakukan tindakan asusila lah. Saya diperlihatkan foto, terus terang saja, respon saya yang pertama, saya tidak langsung menganggap itu Saddam. Karena saya kira bukan Saddam. Jika itu Saddam, jadi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa itu Saddam,” ujarnya. (ari)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password