Kasus Suap Sawit, HMI Desak KPK Panggil Menteri LHK

Kabarjitu/ari

 

JAKARTA (kabarjitu) : Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) PB HMI mendukung KPK mengusut tuntas dugaan kasus suap anggota DPRD Kalteng, dan perusahaan perkebunan sawit PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) senilai Rp 240 juta.

Kasus suap anak usaha PT Smart Tbk, di bawah Sinar Mas Group tersebut terungkap setelah dilakukan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Kasus itu juga terkait sejumlah perizinan PT BAP yang bermasalah.

Direktur Eksekutif LKBHMI PB HMI
Abdul Rahmatullah Rorano S. Abubakar yang dihubungi via WA mengatakan, di beberapa surat kabar dan media online, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut bahwa perlengkapan perizinan PT BAP tidak lengkap.

Hal itulah yang memicu terjadinya dugaan suap terhadap anggota Komisi B DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Meskipun perusahaan tersebut sudah berdiri lama, namun dalam mengusai lahan sawit, sejumlah perizinannya diduga bermasalah.

Sejumlah izin yang bermasalah tersebut, antara lain, hak guna usaha (HGU), izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), dan jaminan pencadangan wilayah. Semuanya terkait dengan lahan yang berada di kawasan hutan.

“Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyatakan, telah menggelar rapat untuk membahas persoalan ini. Bahkan, telah menurunkan tim khusus ke Kalimantan Tengah untuk memeriksa seluruh perlengkapan perizinan PT BAP. Dan, tidak menutup kemungkinan, pemeriksaan akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan lainnya,” jelas Rorano, Kamis (13/12/2018).

Menurut Rorano, dalam prosesnya, sampai saat ini belum terlihat hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian LHK. Oleh karena itu LKBHMI PB HMI mendesak KPK memanggil Menteri LHK untuk dimintai keterangannya.

Pihaknya juga mendesak kepada Menteri LHK untuk memberikan pernyataan terkait sejumlah perizinan PT BAP. “Dan perusahaan-perusahaan lain yang diduga bermasalah, selain itu LKBHMI meminta agar KPK dan KLKH berkomitmen untuk memberantas kartel mafia kelapa sawit,” tegas Rorano.

Rorano juga menghimbau elemen pemerhati lingkungan untuk ikut mamantau pemberantasan kertel mafia kelapa sawit yg merugikan negara, rakyat, dan ekosistem lingkungan.

“Permasalahan ini seyogyanya harus segera dituntaskan. Apalagi memasuki tahun politik. Sehingga, apabila pemberantasan mafia kartel ini mandek, maka akan menimbulkan kecurigaan publik,” tutupnya. (ari)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password