Kasus Dugaan Korupsi Alkes, Ada Upaya Lindungi Oknum RSUD

Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih. (Kabarjitu/eva)

JAKARTA (kabarjitu): Tiga oknum dokter dari RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Mereka diduga melakukan korupsi alat kesehatan (alkes).

______

Namun, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) dan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) tetap melakukan upaya pembelaan terhadap 3 rekannya yang

Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih menilai, dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret 3 nama rekannya itu, ada upaya melindungi RSUD dan tindakan itu merupakan kriminalisasi.

Meski begitu, pada dasarnya, pihaknya tetap mematuhi proses penegakkan hukum yang sedang berlangsung.

“Kami juga memahami, harus ada persamaan hukum sebagai warga negara. Sehingga tidak ada perlakuan istimewa terhadap kelompok tertentu. Oleh sebab itu, kami juga menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran berharga, agar berhati-hati dalam bekerja. Niat baik saja tidak cukup,” kata Daeng kepada kabarjitu.com usai jumpa pers di Sekretariat PB IDI Jakarta, Kamis (06/12/2018), terkait penahanan 3 dokter oleh Kejaksaan Agung.

Dia menjelaskan, dalam proses penyidikan dan penyelidikan, ada beberapa perkara yang dianggap kurang adil. Seperti dalam tuduhan mark up anggaran pengadaan alkes. Karena pada awalnya yang disangkakan adalah rumah sakit dan pihak ketiga. Namun, setelah berjalannya proses, maka disangkakan kepada dokter dan pihak ketiga.

“Kami merasa, dalam kasus itu sepertinya ada kejanggalan dan ada usaha melindungi pihak-pihak tertentu dari jeratan hukum,” tandasnya.

Menurutnya, ada fakta hukum bahwa bertahun-tahun managemen rumah sakit tersebut tidak menganggarkan pembelian alkes. Sehingga secara otomatis alkes yang dibutuhkan pasien tidak disiapkan. Maka, dokter yang bekerja menjadi korban atas inisiatif melakukan pinjam pakai alkes dan bahan dokter.

“Jadi ada kesan kuat, kalau oknum rumah sakit sengaja mengumpankan dokter untuk memperoleh keuntungan dari mekanisme pinjam pakai alat dan bahan dokter. Sayangnya, entah apa sebabnya, fakta-fakta tersebut tidak dikejar oleh aparat hukum,” ujarnya.

Untuk itu, lanjut Daeng, pihaknya berhatap agar Mahakamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) melakukan pengawasan dan pembinaan, agar proses peradilan berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi.

“Kami juga memohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pendalaman atas adanya dugaan kriminalisasi terhadap dokter tersebut,” pungkas Daeng. (eva)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password