Jika Tak Ada Alibi, Menpora Bisa Ikut Terjerat Kasus Hibah KONI

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Jika Menteri Pemuda dan Olahraga tidak punya alibi, terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dana hibah KONI, maka dapat dipastikan akan ikut terjerat, dengan ancaman turut serta.

______

Pasalnya, indikasi keikutsertaan Menpora Imam Nahrawi dalam proses penyaluran dana hibah itu cukup signifikans. Apalagi, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menemukan dan menyita sejumlah barang bukti di ruang Imam Nahrawi.

Barang bukti tersebut dalam bentuk dokumen penting terkait perkara skandal dana hibah Kemenpora kepada KONI Tahun 2018.

Selain barang bukti di ruang Menpora, penyitaan juga dilakukan dari ruangan Deputi IV Kemenpora, serta kantor KONI, di Jakarta, pada Kamis, 20 Desember 2018.

“Dari sejumlah lokasi itu kami menemukan cukup banyak dokumen-dokumen terkait dengan pokok perkara ini, yaitu hibah dari Kemenpora ke KONI,” ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Melalui pemeriksaan tersangka dan dokumen-dokumen yang disita itu, kata Febri, penyidik akan mempelajarinya untuk kepentingan pengusutan skandal hibah ini. Dari sanalah, penyidik akan menentukan siapa saja saksi-saksi yang akan diperiksa nantinya. Termasuk Menpora Imam Nahrawi.

Sebelumnya, Febri juga menyatakan, KPK sudah memeriksa seorang staf Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

“Selain 12 orang yang diperiksa, ada satu lagi, inisial MU (Miftahul Ulum),” kata Febri, Rabu (19/12/2018) malam. Miftahul Ulum dikenal oleh birokrat di Kemenpora sebagai orang kepercayaan Menpora.

Erat dengan Menpora
Penggeledahan ruang Menpora dilakukan setelah ada sejumlah pengakuan dari Miftahul Ulum. Hal itu terkait erat dengan proses pengajuan dana hibah tersebut yang memiliki hubungan erat dengan Menpora.

“Proses pengajuan proposal itu kan ada alurnya, mulai dari pihak pemohon sampai diajukan ke Menpora. Tadi dari ruangan Menpora diamankan sejumlah proposal-proposal dan dokumen hibah juga,” kata Febri.

Terkhusus dokumen yang didapat dari ruang Menpora Imam Nahrawi, Febri mengatakan, pihaknya menemukan catatan lengkap tentang proses alur pengajuan proposal dana hibah dari pihak pemohon hingga ke Menpora.

“Menpora bisa langsung mempertimbangkan atau mendelegasikan atau mendisposisikan dan bagaimana proses selanjutnya jika disetujui dan tidak disetujui. Itu kan perlu kami temukan secara lengkap tadi dari ruang Menpora,” kata Febri.

Kini, Dokumen-dokumen tersebut telah disita demi kepentingan penyidikan. “Ada proposal-proposal hibah juga yang kami amankan dan sita. Semua nanti dipelajari dalam proses penyidikan untuk kebutuhan pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi-saksi nanti di tahap berikutnya,” kata Febri.

Menanggapi persoalan yang tengah melilit Kementeriannya, Imam menyampaikan niat baiknya apabila dipanggil KPK. “Kita akan akomodatif dengan penegak hukum,” ujar Imam di Solo, Kamis (20/12/2018).

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yakni Sekretaris KONI Ending Fuad Hamidy (EFH), Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy (JEW), Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan Eko Triyanto selaku staf Kemenpora.

Dana hibah Kemenpora kepada KONI sebesar Rp17,9 miliar. Diduga pengajuan dan penyaluran dana hibah tersebut hanya “akal akalan” dan tidak didasari kondisi yang sebenarnya.

Dari alokasi dana hibah Rp 17,9 miliar untuk KONI, KPK menduga ada uang komitmen Rp 3,4 miliar bagi Kemenpora.

Hal itu, diduga sudah disepakati jauh-jauh hari sebelum dananya cair oleh para pihak yang berkepentingan itu.

Menpora Nyaleg
Menpora Imam Nahrawi ikut menjadi calon legislatif untuk DPR RI dari PKB. Ia mencalonkan diri di daerah pemilihan (dapil) DKI I.

Sejumlah nama populer lain turut bersaing bersama Imam, dan tentu saja  merupakan lawan politiknya.

Di dapil “neraka” itu, Imam harus bertarung melawan Habiburokhman dari Gerindra, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dari PAN, Wanda Hamidah dari NasDem, hingga Mardani Ali Sera dari PKS.

Biaya Politik seperti Investasi?
Direktur Prajna Research Indonesia Sofyan Herbowo mengatakan biaya untuk branding politik memang tidak sedikit.

Dari riset yang selama ini telah dilakukan, Sofyan menyebutkan ada biaya minimal yang harus disiapkan oleh seorang caleg saat akan menghadapi Pileg.

Untuk calon anggota DPR RI dibutuhkan minimal Rp 2 miliar, calon anggota DPRD Provinsi  Rp 1 miliar, dan calon anggota DPRD kabupaten/kota  Rp 300 juta. “Biaya tersebut minimal sekali. Bahkan kebutuhannya bisa lebih besar dari itu,” kata dia.

Sofyan menyebut, seorang public figure papan atas saat maju menjadi calon anggota DPR RI dari Dapil Jakarta, masih harus merogoh kantong minimal Rp 2 miliar. Padahal dengan popularitasnya itu, secara teori orang tersebut bisa menekan biaya kampanye.

“Tapi nyatanya masih tetap harus mengeluarkan uang. Padahal Jakarta adalah salah satu wilayah yang political cost-nya rendah karena masyarakatnya sudah melek media,” jelas Sofyan.

Untuk tahun 2019, biayanya bisa lebih besar dari 2014. Laju inflasi pastinya turut mempengaruhi cost yang harus dikeluarkan.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password