Fitnah terhadap Reuni 212 Berujung Hukum

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Reuni Akbar 212 yang super dahsyat, benar-benar telah mengguncang Bumi Pertiwi. Orang-orang yang sebelumnya memprediksi bahwa Reuni 212 itu bakal gagal, tak kuat menahan malu. Mereka pun “panas dingin” setelah menyaksikan kesuksesan Reuni tersebut.

_____

Ujung-ujungnya, mereka mengutus para jubirnya untuk mengutuk, menjelek-jelekan, bahkan tak segan-segan memfitnah panitia dan peserta Reuni.

Sebut saja Bonnie Hurgens, Kapitra Ampera, dan Guntur Romli. Ketiga orang itu sengaja menvonis Reuni dengan kalimat-kalimat tendensius dan fitnah.

Bonnie Hurgens, yang disebut-sebut sebagai pengamat politik itu menuduh bahwa Reuni 212 itu sebagai gerakan HTI. Dia juga menyebut, Reuni 212 identik dengan HTI dan diikuti oleh mayoritas orang-orang HTI.

Tuduhan Bonnie tidak hanya sebatas itu, dia juga memvonis bendera Tauhid sebagai bendera HTI.

Tuduhan itu jelas berbeda dengan fakta di lapangan. Dari penelusuran kabarjitu saat Reuni 212 digelar, terungkap bahwa mayoritas peserta yang ditanya soal latar belakangnya, mereka mengaku warga biasa yang tak pernah bersentuhan dengan Ormas apa pun. Termasuk HTI dan FPI.

“Saya warga Bekasi, dari Babelan. Ikut ke sini karena gerakan hati. Saya tidak pernah tahu, apa itu HTI. Saya tahu HTI karena berita di TV,” aku Joharuddin, yang datang ke Monas bersama 20 orang tetangganya.

Pengakuan sama juga disampaikan Iis Mintarsih, warga Bogor. Ia datang ke Monas bersama keluarganya karena panggilan agama. “Apa? HTI. Tahu juga enggak,” akunya dibenarkan yang lain.

Soal tudingan HTI itu, kata Iis, hanya propaganda murahan. Sebab, dia dan saudara dan tetangganya datang ke Monas tidak ada hubungan apa pun dengan HTI. “Itu fitnah,” ujarnya.

Fitnah juga diungkapkan Kapitra Ampera. Pengacara yang pernah jadi kuasa hukum HRS itu memfitnah peserta Reuni 212 mendapat bayaran Rp100.000 per orang. Namun, Kapitra justru tak menyebutkan, siapa yang membayar dan darimana sumber pembayaran itu.

Fitnah Kapitra juga sama sekali tidak terbukti. Pasalnya, tidak ada satu pun peserta yang mengaku mendapat bayaran dari siapa pun. “Dibayar? Koplak itu fitnah. Kami ke sini pake ongkos sendiri, bawa bekal sendiri,” aku Hidayat, warga Depok.

Malahan, kata Dayat, dia bersama teman-temannya juga membawa bekal untuk diberikan kepada peserta lain yang tidak membawa bekal.

Selain Bonnie dan Kapitra, Guntur Romli juga menuding umat Islam yang ikut dalam Reuni 212 sebagai penganut aliran baru, Monaslimin. Nabinya Hulaihi, Tuhannya Subenahu Watuulo, ibadahnya setahun sekali di Monas, dan umatnya 11 juta kesurupan.

Jelas, tuduhan, fitnah, dan tudingan oleh mereka yang membenci Reuni 212 itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran hukum.

Karena itulah, menurut Tim Pembela Ulama, tindakan mereka harus dilaporkan ke aparat kepolisian. Persoalan diproses atau tidak oleh kepolisian, itu persoalan lain.

Pitra Romadoni, Kuasa Hukum Tim Pembela Ulama mengatakan, pihaknya akan segera melaporkan Bonnie ke kepolisian, terkait pernyataannya soal aksi reuni 212 mayoritas diikuti oleh simpatisan HTI.

“Bonnie menyebut Reuni 212 sebagai gerakan HTI, jadi 212 identik dengan HTI. Kemudian dia bilang bendera tauhid bendera HTI. Jelas, itu pernyataan yang tendensius, karena bendera tauhid itu milik umat Islam, itu panji Rasulullah,” kata Pitra di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Begitu juga dengan Kapitra yang akan dilaporkan terkait ucapannya yang menyebut bahwa setiap massa reuni 212 dibayar Rp100.000. Menurutnya itu fitnah keji dan sangat tidak logis. Bagaimana massa sebanyak 11 juta itu dibayar satu persatu sebesar Rp100.000.

Sementara itu, terkait tudingan Guntur Romli, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Teungku Zulkarnaen mendesak pihak Kepolisian memprosesnya terkait statusnya di Facebook yang dinilai melecehkan jutaan umat Islam alumni 212.

Melalui akun Twitter @ustadtengkuzul, Tengku Zulkarnaen, Senin (10/12/2018) menulis;

“Bapak Kapolri Yth. Rasanya Bapak tidak perlu diajari bahwa menghina 11 juta kaum muslimin, Habaib dan Ulama sebagai manusia yang kesurupan, bertuhan dan bernabi baru, jamaah monaslimin adalah melanggar KUHP Pasal 156 dan 156a. Itu delik umum mustahil Bapak tidak tahu arti delik umum.” (sht)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password