Tidak Sesuai Prosedur Penersangkaan, Dirjen Pajak Dipraperadilankan

Kabarjitu/ari

JAKARTA (kabarjitu) : Sidang perdana Praperadilan yang mempraperadilankan Dirjen Pajak dimulai. Perkara Nomor 158/Pid.Pra/2018 dengan pemohon Puji Rahayu tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 26 November 2018.

____

Kuasa Hukum pemohon T. Mangaranap Sirait, dari kantor Hukum TiMeS Law Firm (T. Mangaranap Sirait & Partners), ada kesalahan prosedur Penyidik Pajak atas penetapan tersangka kliennya. Hal itu tidak sesuai KUHAP dan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

“UU KUP sudah mengatur bahwa penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti,” kata Mangaranap.

Dengan bukti itu, lanjut Mangaranap, membuat tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi menjadi jelas, serta bisa menemukan tersangkanya. “Jadi penyidik tidak boleh menetapkan tersangka dulu terhadap kliennya, lalu melakukan penyidikan,” tegas dia.

Mangaranap juga menegaskan, kliennya sebagai korban kejahatan perpajakan dan sudah melakukan upaya pembetulan. Upaya itu melalui pembayaran kembali secara bersama-sama dengan perusahaan lainnya. Ini sudah diatur dalam UU KUP untuk mengembalikan kerugian negara.

“Upaya pembetulan ini adalah upaya yang layak menurut peraturan perpajakan. Sehingga dapat menghilangkan sifat melawan hukum pidana pajak. Karena itu, kami berharap hakim tunggal yang mengadili perkara ini mengabulkan permohonan praperadilan tersebut,” tegas Mangaranap.

Namun Mangaranap juga menyayangkan ketidakhadiran Kuasa Hukum Termohon Dirjen Pajak, sehingga sidang ditunda Senin 3 Desember 2018.

Dalam sidang tersebut, Mangaranap didampingi kuasa hukum Wirawan, Indra Yudha, Teddi, Daniel Minggu, Fransisca P. Sirait, Shendy, dan Yohanna C.B. Sirait. (ari)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password