Para Terduga Koruptor Berlindung di Ketek Jokowi?

Djoko Edhi Abdurrahman

Djoko Edhi Abdurrahman *

 

Beberapa tahun terahir ini, pemberantasan korupsi bukan lagi sekedar tebang pilih, melainkan sudah menjadi komoditi politik. Jargon pemberantasan korupsi hanya menjadi alat untuk mendongkrak popularitas, wajar apabila lembaga anti rusiah KPK saat ini sudah tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

 

______________________________

Seharusnya pemberantasan korupsi tidak pandang bulu, tetapi lain yang terjadi saat ini. Lembaga pemberantasan korupsi hanya menjadi alat bagi kekuasaan untuk menekan para koruptor agar mengikuti kehendak politiknya.

Pada momentum pilpres 2019, isu korupsi menjadi alat yang sangat ampuh untuk menekan lawan politik agar tunduk dan ikut mendukung pasangan pilpres tertentu. Terutama untuk menekan para pejabat-pejabat daerah dan pengusaha. Apabila mereka tidak mendukung pasangan pilpres tertentu, maka kasus korupsi pejabat tertentu akan dibongkar, dan bagi pengusaha akan dibuka skandal pajak, perijinan perusahaan dan lain sebagainya.

Beberapa pejabat yang diduga mengalihkan dukungan kepada Jokowi karena diduga terlibat kasus korupsi misalnya dugaan kasus korupsi Gubernur Papua, Lukas Enembe yang tiba-tiba prosesnya berhenti di mabes polri, setelah lukas enembe menyatakan dukungan kepada jokowi.

Lukas Enembe adalah Ketua Demokrat Papua, apabila mengikuti patron kebijakan politik partai, seharusnya mendukung pasangan calon Prabowo-sandi. Tetapi setelah dibuka kasusnya dan diperiksa oleh mabes polri tiba-tiba kasus berhenti dan menyatakan dukungan kepada pasangan Jokowi- KH.M Amin. Mabes polri telah memeriksa Gubernur Lukas Enembe dalam dugaan kasus Korupsi dana beasiswa pada tahun 2017.

Contoh lain misalnya dugaan kasus korupsi Gubernur NTB yang sempat diangkat KPK, tiba-tiba senyap setelah TGB menyatakan dukungan kepada petahana.

Dugaan kasus pajak dan dugaan korupsi penyelenggaraan Asian Games, Eric Tohir juga konon menjadi sandera bagi petahana. Dimana Eric Tohir dikenal sudah sejak lama bersahabat dengan Sandy S Uno tetapi tiba-tiba bersedia menjadi Ketua Team Nasional Kemenagan Jokowi. Ustad Yusuf Mansur yang sebelumnya kerap mengkritik pemerintah juga tiba-tiba redup semenjak dibukanya kasus dugaan penggelapan pajak dan dugaan penipuan perusahaan Paytren milik Ustad Yusuf Manyur.

Publik saat ini menantikan janji dan keseriusan jokowi dalam melakukan pemberantasan terhadap korupsi, apakah hanya sekedar janji atau justru menjadi alat bargaining politik…?

Saat ini publik bertanya-tanya, akankah terungkap skandal korupsi besar yang sempat menjadi viral dan diperbincangkan semua pihak, yaitu dugaan kasus korupsi yang melibatkan owner Lippo Group, James Riady. James Riady selama ini dikenal oleh publik sebagai seorang yang berperan besar atas kemenangan jokowi pada pilpres 2014. James Riady adalah dalang sekaligus donatur terbesar bagi jokowi.

Dilain sisi, kubu koalisi perahana yang diduga kuat terlibat kasus korupsi tidak pernah diungkap, misalnya kasus korupsi E-KTP yang melibatkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dugaan Kasus korupsi kardus duren, dugaan kasus korupsi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romy untuk kasus suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.

Publik saat ini bertanya-tanya mengenai janji jokowi dalam pemberantasan korupsi. Benarkah Jokowi mampu untuk melakukan pemberantasan korupsi ataukah justru sebaliknya, para koruptor yang berlindung dibalik Jokowi.

*) 0Penulis adalah Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama PBNU

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password