Mental Penegak Hukum Sebabkan Negara Stroke

kreasi kabarjitu

KABARJITU: Negeri ini benar-benar tengah menderita stroke. Hampir semua sektor penopang negara ini sudah keropos.

______

Harga kebutuhan pokok meroket tanpa kendali. Eksportasi yang minimalis berbanding terbalik dengan importasi yang maksimalis.

Jika urusan penyakitnya hanya terjadi di bagian organ ekonomi, barangkali masih bisa diobati. Tapi, jika penyakitnya sudah menggerogoti organ hukum, jangan harap bangsa ini sembuh dari stroke-nya.

Apalagi jika penyakit yang diderita negeri ini diobati oleh kebijakan-kebijakan politik yang ngawur. Maka bisa dipastikan, strokenya akan menahun. Bahkan tak mustahil akan memasuki fase sekarat.

Contoh penyakit akut yang tengah menggerogoti negeri ini adalah rusaknya mental para pegak hukumnya. Mereka yang notabene dibiayai negara, malah berubah menjadi perompak-perompak.

Mental mereka tak ada bedanya dengan perampok kampung. Yang membedakannya hanya baju. Baju yang dipakai perampok kampung tak punya assessories di pundak dan di dada. Mereka juga tak punya SK, berupa secarik kertas legitimasi yang diberikan oleh negara. Apalagi fasilitas kantor dan pistol.

Tapi, sayangnya, seluruh fasilitas dan legitimasi yang diberikan kepada para penegak hukum, justru dijadikan kekuatan untuk melakukan aksi perompakannya. Parahnya lagi, aksi itu diaminkan oleh kebijakan para politisi yang notabene satu geng.

Lihat saja kasus perusakan “buku merah”. Siapa pelakunya? Siapa saja yang tertulis di buku itu? Jawaban atas kedua pertanyaan itu tak lain adalah pemakai baju seragam, yang diberi assessories di pundak dan dada.

Kebenaran atas jawaban itu disampaikan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korusi (KPK) Busyro Muqoddas. Bahkan, ia mengaku sudah lama mengetahui adanya aksi dugaan perusakan barang bukti ‘buku merah’ dan aliran dana ke pejabat negara.

Informasi yang ia dapat dari internal KPK ketika itu baru sebatas aliran dana ke sejumlah pejabat dan petinggi Polri.

“Ketika saya membaca berita yang bersumber dari IndonesiaLeaks itu buat saya bukan info baru, karena sebelumnya saya juga sudah mendengarnya,” kata Busro.

Info itu, kata Busro, soal adanya skandal di dalam kantor KPK, terkait kasus Basuki Hariman. Dari kasus itulah, dilakukan penyitaan terhadap buku kas tersebut, karena menjadi barang bukti. Buku itu kemudian diberitakan sebagai buku merah.

Di dalam buku merah itu tertulis sejumlah nama pejabat dan petinggi Polri. “Informasi saya baru sebatas itu, belum sampai ke nama tertentu,” kata Busyro kepada tim IndonesiaLeaks di Yogyakarta.

Kasus perusakan buku merah itu, lanjut Busyro, sempat mendapat perhatian serius dari pimpinan KPK, karena terjadi kegaduhan di internal.

Namun, skandal itu tiba-tiba meredup begitu saja, ia juga tak mendapat informasi lebih lanjut setelahnya.

Dia mengakui, mendapat informasi skandal perusakan buku merah tersebut dari sumber terpercaya, jadi bukan informasi palsu atau hoaks. “Informasi dugaan penyobekan dan tipp-ex (buku merah) itu kuat sumbernya,” ujar dia.

Minim Integritas
Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia ini berpandangan, pimpinan KPK saat ini minim integritas dan tebang pilih dalam penegakan hukum.

Ketidak-tegasan pimpinan KPK itu terlihat jelas ketika muncul kasus dugaan suap oleh Datasemen Khusus 88 Antiteror atau Densus 88 kepada istri Siyono (seorang warga diduga teroris yang tewas ditangan Densus) Rp 100 juta. Namun, dalam kasus itu KPK enggan mengusutnya.

Ketika itu, istri almarhum Siyono diduga disuap Densus 88, agar pihak keluarga tidak menuntut kematian suaminya.

Busyro ketika itu mewakili PP Muhammadiyah bersama Komnas HAM dan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, menemui PPATK dan pimpinan KPK melaporkan kasus tersebut.

“Saya dan teman-teman Komnas HAM sudah menemui Ketua PPATK dan Pimpinan KPK. Kami minta agar pemberian uang tersebut diproses. Kami minta KPK menelusuri aliran uang itu. Kami sudah tanyakan kepada ketua KPK, dia malah menjawab jangan benturkan kami dengan Polri,” ungkap Busyro.

“Nah dari situ, maka ketika ada berita mengenai skandal buku merah tadi, ketika saya mendapat info dari sumber yang layak dipercayai, lalu berfikir dan khawatir, berani kah KPK melakukan tindakan internal dengan memproses secara hukum kedua nama yang akhir-akhir ini disebut.”

Kedua nama itu (Roland dan Harun). Keduanya polisi aktif yang waktu itu masih menjadi penyidik aktif di KPK. Beranikah pimpinan KPK itu memproses di dalam?” imbuh Busyo sembari bertanya.

Rupanya, kekhawatiran Busro terjawab. Alih-alih diproses, Roland dan Harun justru mendapatkan promosi.

Pada Maret lalu, Kapolri, Jenderal (Pol) Tito Karnavian malah mengangkat AKBP Roland Ronaldy sebagai Kapolres Cirebon Kota, Jawa Barat. Sedangkan Kompol Harun diberikan tempat yang tinggi di Direktorat Kriminal Khusus di Polda Metro Jaya per Oktober 2017.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password