Jelang Pemilu 2019, Politisi “Loncat Pagar” Kian Marak

Kabarjitu/eva

JAKARTA (kabarjitu): Memasuki tahun politik dan menjelang Pemilu 2019, fenomena “loncat pagar” sudah biasa terjadi di dunia politik Indonesia. Sejumlah politisi yang sudah puluhan tahun dan dibesarkan partainya pun, hijrah ke partai lain untuk mengejar keinginannya.

_______

“Politisi tersebut selalu mencari pembenaran dari manuver yang dilakukannya. Tinggal masyarakat yang menilai, apakah alasan itu tulus, atau hanya untuk menjadi objek pemberitaan,” kata Wakil Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Jus Usman Sumanegara pada diskusi bertema, “Partai Politik, Ideologi, Konstitusi, dan Kepemimpinan, di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Dia mengungkapkan, biasanya para politisi “loncat pagar”, ketika partai yang mengusungnya tidak memberikan nomor yang layak, bagus, dan menguntungkan. Akhirnya, politisi tersebut tak segan berpindah ke partai lain yang memberikan harapan.

“Namun, kami tak pernah ambil pusing dengan politisi seperti itu. Yang penting tujuan mereka baik. Soal mereka punya tujuan lain, itu urusan mereka dan parpol barunya,” tegas Jus.

Menurutnya, fenomena itu disebabkan sikap parpol yang tidak tegas. Partai terlalu mudah membuka pintu masuk bagi pendatang, tanpa melihat potensi kader partai yang sudah lama berkarir.

“Maka wajar, praktik seperti itu memunculkan pertanyaan soal loyalitas dan ideologi politik yang dianutnya. Karena belum tentu parpol baru yang dimasuki memiliki kesamaan ideologi,” ujarnya.

Oleh sebab itu, kata dia, agar kader parpol tidak “loncat pagar” diperlukan penguatan kelembagaan partai, terutama aspek ideologi. Sehingga bisa mengurangi sikap pragmatis dari para kader dan lebih memahami idealisme dan visi-misi partai.

“Secara sederhana, politikus “loncat pagat” ini tak peduli, apakah dia mendapat restu atau tidak dari partainya. Tapi dia akan terus bermanuver mencari celah di partai lain yang bisa disusupi untuk menjadi kendaraan politiknya, agar dapat melenggang menuju singgasana,” terang Jus.

Dia memaparkan, dengan praktik demokrasi yang semakin membaik di Indonesia, seharusnya kasus seperti itu menurun. Tapi fakta di lapangan malah sebaliknya. Fenomena itu semakin meningkat dan terjadi di semua parpol.

“Fenomena itu menjadi salah satu indikator bahwa konsistensi idealisme parpol belum membumi. Jadi, tak heran kalau para politisinya lebih menganut pragmatisme pribadi,” katanya.

Padahal sebenarnya, kasus politisi “loncat pagar” ini menjadi kabar buruk bagi rekrutmen elit parpol. Sehingga menimbulkan argumentasi yang beragam di masyarakat. Karena kecenderungan terbesar orientasi dan motivasi politisi pindah parpol adalah kekuasaan.

“Sebagian besar mengarah pada sikap pragmatisme dan oportunisme. Dengan kata lain, parpol dijadikan kendaraan menuju kekuasaan dan keuntungan semata,” ungkapnya.

Menurutnya, parpol harus bisa memilih kandidat terbaiknya. Juga, mampu menjaga idealisme parpol, kandidat yang baik bisa mendongkrak partisipasi pemilih tanpa politik uang. Apalagi, saat ini pertisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia masih sekitar 70 persen,” urainya.

Sementara itu, Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menambahkan, parpol seharusnya tidak hanya mengenalkan tokoh atau kandidatnya, tetapi juga ideologi dan program kerja yang dipikirkan. Karena peran parpol adalah sebagai aktor pembuat kebijakan publik.

“Maka sangat penting mengenalkan ke publik terkait kebijakan dan program kerja parpol. Karena kebijakan yang diambil parpol sangat penting dan strategis dalam mewarnai jalannya pemerintahan. Publik pun harus pandai dalam memilih parpol yang akan menyuarakan kepentingannya,” harap Pontjo.

Menurutnya, tak jarang pemain “loncat pagar” merupakan kader unggulan partai dan bisa merugikan parpol yang ditinggalkan. Hilangnya kader unggulan, bisa memutuskan rangkaian proses kaderisasi yang sudah lama dilakukan .

“Jaringan yang sudah dibangun pun akan ikut hancur. Alhasil, politisi yang berpindah partai tetap lestari dan berkembangbiak pada setiap pertarungan di perhelatan Pemilu. Apalagi bila politisi itu ternyata berhasil menang, bisa jadi akan ditiru oleh kader lainnya,” tegasnya.

Sebenarnya, jelas Pontjo, muara dari fenomena itu terletak pada aturan partai yang masih terasa longgar, terutama tidak adanya sanksi yang mampu membuat kader menjadi jera dan menghentikan praktik pragmatisme politik.

“Dari sudut pandang parpol, sebaiknya ada konsekuensi logis terhadap fenomena ini. Karena sikap-sikap pragmatisme yang mereka ambil, tentu akan terjadi reduksi pemaknaan parpol menjadi kendaraan politik semata. Selain itu, tujuan partai pun bergeser dari menjaring kader berkualitas menjadi mencari popularitas,” tutup Pontjo. (eva)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password