Halaqah NU: Warga NU Harus Tahu, NU Sekarang Sudah Melenceng

Halaqah penegakan Khitthah NU 1926, di Dalem Kasepuhan, PP Tebuireng, Jombang, Rabu (24/10/2018). (kreasi kabarjitu)

JOMBANG (kabarjitu): Gonjang-ganjing Ormas Nahdhatul ‘Ulama (NU) yang terseret tsunami politik praktis akhir-akhir ini, membangunkan keturunan (dzuriyyah) pendiri NU dari ‘pertapaannya’.

_____

Mereka pun menggelar halaqah penegakan khitthah NU 1926, di Dalem Kasepuhan, PP Tebuireng, Jombang, Rabu (24/10/2018).

Pada halaqah tersebut, para ulama sepuh, kyai muda, dan santri dari berbagai pondok pesantren sepakat membentuk ‘Komite Khitthah’.

Komite itu merumuskan tiga keputusan penting yang perlu disampaikan kepada warga NU. Termasuk bagaimana sikap warga NU dalam menghadapi Pilpres 2019.

Halaqah dimulai sekitar pukul 10.00 wib. Tampak hadir pada acara itu, KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), yang merupakan keturunan langsung (cucu) dari KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU. Gus Solah juga merupakan tuan rumah (sohibul bait) acara tersebut.

Selain Gus Solah, salah seorang keturunan KH Wahab Chasbullah (pendiri NU), KH Hasib A Wahab Chasbullah (Gus Hasib) dari PP Tambakberas, juga turut di dalamnya.

Hadir juga para ulama NU lainnya, seperti Gus Irfan Yusuf, KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab (Gus A’am), Gus Rozaq, KH A Wachid Muin, KH Muhammad Najih Maimoen (Gus Najih) dari Sarang, KH Abdul Zaini (Besuk, Pasuruan), KH Abdul Hamid (Lasem).

Tampak pula KH Abdullah Muchid Pendiri IPIM (Ikatan Persaudaraan Imam Masjid Seluruh Indonesia), Prof Dr KH Ahmad Zahro, MA al-Chafidh Ketua IPIM, Drs H Choirul Anam, cucu menantu dari KH Achmad Dahlan (Pendiri Taswirul Afkar Kebondalem, Surabaya), Prof Nasihin Hasan, Prof Aminuddin Kasdi, KH Muhammad Idrus Ramli (Jember), KH Luthfi Bashori Alwi (Malang), Gus Ahmad Muzammil (Yogyakarta), Gus Mukhlas Syarkun, dan sejumlah tokoh muda NU lainnya.

Halaqah 24 Oktober 2018 itu memutuskan 3 hal penting. Salah satunya, NU harus berdiri tegak di atas Khittah 1926. “Ada tiga hal yang telah diputuskan. Pertama, bahwa dzurriyah muassis (anak cucu pendiri NU), perlu menegaskan dan mengingatkan kembali, bahwa NU harus berdiri tegak di atas khitthah 1926,” kata Choirul Anam, juru bicara halaqah di depan wartawan, Rabu (24/10/2018).

Kedua, lanjut Anam, NU tidak ada urusan dengan partai politik mana pun dan tidak berpihak kepada siapa pun. Termasuk sikap NU dalam Pilpres 2019.

Ketiga, NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk menyalurkan aspirasi politiknya, sesuai dengan sembilan butir Pedoman Berpolitik Warga NU.

Halaqah Dilanjutkan
Menurut Cak Anam, perlunya menegaskan kembali pentingnya khitthah tersebut, karena akhir-akhir ini telah terjadi pelanggaran terhadap khittah 26 NU secara terang-terangan.

Cak Anam yang didampingi Gus Solah, Gus Hasib, dan Prof Zahro juga menegaskan, pelanggaran terhadap Khittah 1926 itu sebagai akibat nafsu kekuasaan.

“Ini juga yang menjadi pertimbangan dibentuknya Komite Khitthah, dan akan terus berlanjut sampai NU benar-benar kembali ke khittah 1926 sebagaimana diputuskan para masyayikh terdahulu,” tegasnya.

Terkait keputusan Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin yang memilih menjadi Cawapres Jokowi, Cak Anam menegaskan, itu adalah keputusan pribadi yang harus dihormati.

“Tapi warga NU juga harus tahu, keputusan Kyai Ma’ruf bukan keputusan NU. Tidak ada sejarahnya Rais Aam PBNU ‘putar haluan’ melepas baiat hanya ingin menjadi Cawapres,” tegasnya.

Cak Anam juga menyatakan, rencananya, Halaqah akan kembali digelar bulan November 2018 mendatang.  Tempatnya di PP Tambakberas.

Perjuangan Kembali ke Khittah
Selama NU dipimpin KH Said Aqil Sjirad, politisasi Ormas NU semakin hari semakin masif. Diyakini, biang kerok penghancur tatanan NU selama ini adalah nafsu politik dari para pengurusnya.

Tujuannya, ingin mengeruk suara nahdliyin sebanyak-banyaknya dengan menjualnya kepada pihak yang berkepentingan.

Nafsu politik itu menjadi sempurna, ketika dibingkai dengan ideologi (ekstrem kanan dan kiri). Dari kanan, warga NU ditakut-takuti isu PKI, sedangkan dari kiri, warga NU dibujuki dengan bahaya khilafah dan wahabi.

“Hari ini, ancaman benturan itu sudah di depan mata,” ujar Gus A’am Wahib panggilan akrab KH Agus Solachul A’am Wahib Wahab, jelang digelarnya Halaqah, Selasa (23/10/2018).

Bahkan, kata Solahul Anam, kondisinya sudah emergensi, sudah gawat. “Karena itu, kami, anak cucu pendiri NU, berusaha semaksimal mungkin untuk ‘mengembalikan’ NU pada jalan yang benar. Jalan yang bersih dari kepentingan politik praktis. NU jangan sampai jadi alat untuk merebut kekuasaan,” tandasnya.

Sejawaran NU, Drs H Choirul Anam, menilai, politisasi NU tidak boleh dibiarkan. “Seperti diketahui, setelah KH Ma’ruf Amin melepas amanah sebagai Rais Am PBNU, memilih jadi Cawapres berpasangan dengan Capres Joko Widodo, wajah NU menjadi politis. Ini musibah bagi NU,” jelas Cak Anam.

Sekarang ini, pengurus NU di semua tingkatan, sengaja melupakan, bahwa NU sudah kembali ke khitthah. Mereka sengaja tutup mata, bahwa sesungguhnya, NU tidak lagi berorientasi pada politik praktis, politik kepartaian dan/atau perebutan kekuasaan.

“Warga NU bebas menentukan pilihan dengan dibekali Sembilan Pedoman Politik. Ini Keputusan Muktamar ke-28 di Krapyak,  November 1989,” ujarnya.

Sesungguhnya, yang saat ini terjadi adalah penghianatan besar oleh para pengurus NU terhadap ikhtiar para kyai NU yang susah payah mengembalikan NU ke khitthah asalnya.

Para kyai NU yang telah berjuang mengembalikan NU ke Khittah 1926 antara lain,  Kyai As’ad Syamsul Arifin (Situbondo), Kyai Acmad Siddiq (Jember), Kyai Machrus Aly (Lirboyo), Kyai Aly Ma’shum (Krapyak), Kyai Masjkur (Malang), Kyai Munasir Aly (Mojokerto), Kyai Saifuddin Zuhri (Jakarta).

Mereka berjuang bersama sejumlah tokoh muda NU yang dipimpin KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sejak muktamar ke-26 di Semarang (Juni 1979), kemudian dipertegas di muktamar ke-27 di Situbondo (Desember1984).

“Maka, upaya dzurriyah Mbah Hasyim dan Mbah Wahab, ini harus didukung demi menjaga marwah NU dari kepentingan politik praktis,” ujar Anam.

Menurut Anam, para kyai sepuh telah melihat secara cermat realitas politik praktis, politik kepartaian, dan perebutan kekuasaan. “Semua itu, tidak hanya dengan mata kepala yang disebut ‘ainun. Tetapi juga dengan nalar kritis dan mata hati yang bernama bashirah,” tegas Anam.

Tidak Ada Urusan
Para ulama besar itu kemudian berkesimpulan, bahwa paradigma politik jauh berbeda dengan paradigma NU. Alat ukur politik adalah menang-kalah dan condong menjadi Macheavellian, menghalalkan segala cara. Jika perlu, boleh berbohong, menipu, meneror atau menggunakan kekerasan sekalipun, asal kekuasaan bisa dipertahankan atau direbut.

“Jadi, seseorang yang terjun ke arena politik praktis, yang alat ukurnya menang-kalah itu, secara tidak disadari martabat kemanusiaannya turun satu strip,” katanya.

Sedangkan paradiqma NU adalah moral, etika, akhlaq dan pertimbangan agama yang terukur dalam tindakan baik-buruk, benar atau salah. Karena itu, ulama NU seluruh Indonesia sepakat kembali ke khitthah. Petinggi NU dilarang berurusan dengan politik praktis, politik kepartaian dan perebutan kekuasaan.

Sumber: duta.co

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password