Pemda Harus Terus Aktif Integrasikan Jamkesda ke JKN

Kabarjitu/eva

JAKARTA (kabarjitu): Program pemerintah terkait jaminan kesehatan nasional (JKN) sudah berjalan sejak tahun 2004. Namun, sampai saat ini program JKN masih banyak kekurangannya.

_______

Sehingga, pemerintah daerah (Pemda) harus hadir dalam meningkatkan program JKN, sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Karena itulah, Pemda harus mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) ke skema JKN.

Asisten Deputi Rekrutmen Peserta Non Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata mengakui, saat ini sudah banyak Pemda yang mengintegrasikan Jamkesda ke program JKN.

Hingga September 2018, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, ada 497 kab/kota yang sudah terintegrasi. Sementara itu, dari total peserta jumalah JKN yang berjumlah 202.208.163 orang, sebanyak 26.241.258 orang merupakan jumlah peserta Jamkesda integrasi.

“Besar harapan kami, di akhir tahun 2018 ini seluruh Jamkesda dapat terintegrasi dalam program JKN. Dan, seluruh Pemda dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage (UHC) bagi penduduk di daerah masing-masing melalui program JKN. Sehingga program ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat,” katanya kepada kabarjitu.com di sela-sela Rakor Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Dia menjelaskan, pertumbuhan peserta program JKN terbilang cukup pesat. Memasuki tahun ke-5 mengelola jamkes, jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan sampai 1 Juli 2018, telah mencapai 199 juta jiwa atau sekitar 80 persen dari penduduk Indonesia. Ditargetkan, jumlahnya meningkat hingga 257 juta orang pada tahun 2019.

“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis nasional, termasuk di dalamnya program JKN. Oleh sebab itu, kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemda untuk mengintegrasikan program ini. Ke depan, peran serta Pemda bukan hanya dari sisi pembiayaan, namun bagaimana mengoptimalkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan. Sehingga derajat kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan kami siap untuk bekerja bersama-sama,” ujarnya.

Dipaparkan, untuk mensukseskan UHC agar bisa terwujud di tahun 2019, dukungan dan peran Pemda sangat menentukan. Khususnya dalam optimalisasi program JKN. Setidaknya, ada 3 peran penting Pemda, yakni memperluas cakupan kepesertaan mendorong UHC, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.

Dukungan tersebut sudah terasa di sejumlah daerah. Terutama upaya memperluas cakupan kepesertaan dengan memastikan bahwa seluruh penduduk di wilayah daerah tersebut telah menjadi peserta JKN.

“Saat ini, ada 4 provinsi, 94 Kabupaten, dan 31 kota yang telah mencapai UHC lebih awal di tahun 2018. Hal itu sesuai dengan Inpres 8/2017. Presiden telah menginstruksikan kepada gubernur, bupati dan walikota untuk mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan JKN, mendaftarkan seluruh penduduknya menjadi peserta JKN, menyediakan sarana, dan prasarana kesehatan sesuai standar dan SDM kesehatan berkualitas,” ucapnya

Pada kesempatan yang sama, Airin Rachmi Diany yang juga Walikota Tangerang Selatan menambahkan, target pencapaian UHC program JKN tinggal 3 bulan lagi. Namun hingga kini baru 4 provinsi yang sudah mencapai UHC, yaitu, Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo dan Papua Barat.

“Masih terbatasnya jumlah Pemda yang mencapai UHC tak lepas dari berbagai kesulitan yang dialami Pemda dalam mengimplementasikan program JKN. Mulai dari persoalan kesulitan alokasi dana, kurang mendukungnya infrastruktur, minimnya jumlah tenaga dokter dan berbagai komplain yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan JKN,” tegasnya.

Wakil Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie yang mewakili Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), mengungkapkan, salah satu persoalan penting terkait pelaksanaan program JKN adalah alokasi anggaran untuk pembayaran premi bagi peserta kelas III atau PBI.

Sehingga banyak Pemda yang kesulitan mengalokasikan anggaran untuk iuran JKN. Tahun 2019, misalnya, pihaknya harus mengalokasikan anggaran Rp150 miliar untuk membayar premi 425 ribu peserta JKN kelas III. Saat ini total penduduk Tangerang Selatan yang mengikuti JKN berjumlah 600 ribu orang.

“Hingga saat ini kami masih terus mencari sumber dana untuk membayar kewajiban iuran atau premi JKN, agar pelayanan kesehatan JKN terus berlanjut.

Hal serupa juga disampaikan Sekretaris Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Agus Ambo Djiwa menjelaskan, pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat secara signifikan membuat Pemda kesulitan menutupi pembayaran premi asuransi warga penerima PBI. Belum lagi kewajiban membangun sarana prasarana, infrastruktur dan pembayaran dokter.

“Daerah kami tidak punya uang, sementara pengeluaran untuk masing-masing komponen tidak bisa dikurangi. Jadi dari DAU dan DAK yang minim, kami masih harus mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan, 10 persen untuk kesehatan, 10 persen untuk dana desa, 5 persen untuk infrastrktur dan 40 persen lebih terserap untuk urusan kepegawaian,” urainya yang juga Bupati Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat

Bagi daerah yang memiliki sumber pendapatan daerah (PAD) tinggi, lanjutnya, tentu tidak akan menimbulkan masalah saat harus menanggung biaya premi JKN penduduk miskin. Tetapi bagi daerah minus, tentu menjadi masalah besar. Di sisi lain, daerah masih dibebani dengan tugas membangun infrastrktur dan menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan JKN.

“Karena itu, kami mengusulkan agar untuk daerah miskin, pembangunan sarana prasarana, infrastruktur dan pengadaan tenaga medis diambil alih oleh pemerintah pusat. Dengan cara demikian, maka alokasi dana kesehatan yang ada di daerah bisa difokuskan untuk pembayaran premi program JKN.
Kesulitan dana tersebut membuat banyak daerah yang tidak mampu meng-cover seluruh penduduk miskin dalam program JKN,” imbuhnya.

Sementara itu, Zainal Abidin, Komisioner DJSN Divisi Monitoring dan Evaluasi menegaskan, kesulitan alokasi anggaran tersebut memicu banyaknya daerah yang menunggak iuran JKN kepada BPJS Kesehatan. Hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap defisit anggaran BPJS Kesehatan. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih beberapa komponen pendukung pelaksanaan JKN, terutama untuk daerah miskin.

“Misalnya pengadaan tenaga dokter spesialis, pembangunan sarana dan prasarana, pembelian alat kesehatan dan lainnya. Apalagi, saat ini Pemda memiliki dana Silpa yang mengendap di kas daerah. Dana tersebut sebenarnya sudah menjadi hak dari Pemda. Sehingga Pemda bisa menggunakannya termasuk untuk membayar iuran JKN,” katanya

Ia mengakui persoalan defisit anggaran yang dialami BPJS Kesehatan berimplikasi pada mutu dan kualitas pelayanan kesehatan peserta JKN. BPJS Kesehatan selaku regulator menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan angka defisit tersebut.

“Pemda bisa mengambil peran aktif untuk ikut menyelesaikan persoalan defisit anggaran BPJS Kesehatan. Misalnya mendorong semua penduduk menjadi peserta JKN, mendorong penduduk untuk taat membayar iuran JKN, dan gencar melakukan upaya-upaya promotif dan preventif untuk membuat penduduknya sehat.
Selain itu, penting juga bagi Pemda tingkat propinsi untuk menanggung sebagian dari anggaran kesehatan di kabupaten/kota,” pungkasnya. (eva)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password