Ayo KPK, Panggil Menteri Hanif Dakhiri, Budi Karya, dan Rini Soemarno

kreasi kabarjitu

 

JAKARTA (kabarjitu): Pada tahun 2017, di Kementerian Ketenagakerjaan yang dipimpin Menteri Hanif Dhaikiri, ditemukan dugaan penyimpangan anggaran sebesar Rp340,1 juta untuk belanja perjalanan dinas dan pengadaan BBM.

________

Direktur CBA (Center For Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, penyimpangan belanja perjalanan dinas yang terjadi di Kemnaker sebesar Rp106,5 juta. Dana tersebut menjadi potensi kerugian negara.

“Ini sebagai bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya,” kata Uchok dalam keterangannya, Senin (24/9/2018).

Selain itu, kata Uchok, ditemukan juga pengadaan Bahan Bakar minyak (BBM) yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp233,6 juta.  Potensi kerugian negara ini disebabkan sistem dan prosedur pengadaan BBM tidak tertib atau kacau. “Dan, bukti pertanggungjawaban kegiatan tersebut tidak lengkap,” tandasnya.

Dan pada tahun sama, yaitu tahun 2017, di Kementerian BUMN juga ada dua proyek yang diduga mengalami penyimpangan anggaran. Pertama, dua pengadaan proyek alat tulis kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp965,4 juta, dan kedua pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2,9 miliar.

Dari dua proyek ini, selain melakukan pemborosan anggaran, juga ditemukan potensi kerugian negaranya sebesar Rp1 miliar. Dimana potensi kerugian negara untuk pengadaan proyek alat tulis kantor sebesar Rp171,1 juta, dan potensi kerugian negara untuk pengadaan CCTV Gedung Terintegrasi sebesar Rp854,6 juta.

“Munculnya potensi kerugian negara disebabkan pihak Kementerian BUMN memilih perusahaan pemenang lelang yang menawarkan harga tertinggi dan mahal. Sehingga mengerus uang pajak rakyat,” ujarnya.

Pada tahun 2018, di Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan juga ditemukan potensi kerugian sebesar Rp422,1 juta. Dana tersebut bersumber dari proyek perbaikan atap/dek membran meseum Transportasi TMII. Harga Prakiraan Sendiri sebesar Rp2 miliar.

Modus dari potensi kerugian negara ini adalah pihak Kementerian Perhubungan “bermain” dalam pengadan lelang. Perusahaan pemenang lelang diambil dari perusahaan yang menawarkan harga yang mahal dan tinggi.

Karena itulah, dari ketiga kementerian ini, CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut proyek-proyek di ketiga kementerian tersebut. Agar tiga kementerian bisa bersih dan anggaran haram tidak masuk ke pesta demokrasi, atau pilpres 2019.

“KPK harus segera memanggil Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhaikiri, dari Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro yang saat ini menjabat sebagai sekretaris kementerian BUMN, dan juga menjabat Wakil Komisaris uUama Bank Mandiri. Dan Juga memanggil  Hambra Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis, yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Semen Indonesia,” ungkap Uchok.

Menurut Uchok, dua orang Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro  dan Hambra terlalu sibuk menjadi komisaris. Sehingga pekerjaan utama mereka di Kementerian BUMN pun terlupakan. Kondisi ini menimbulkan potensi kerugian negara di Kementerian BUMN.

KPK juga harus segera memanggil Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi. “Dia harus diperiksa dalam kasus Dirjen Hubla, Antonius Tonny Budiono yang sudah divonis pengadilan,” pungkasnya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password