Rancangan KUA dan PASS 2019 Harus Berkualitas

kreasi kabarjitu/ist

DEPOK (kabarjitu): DPRD Kota Depok menggelar rapat paripurna untuk membahas Perda Kota Depok. Rapat paripurna digelar untuk persetujuan DPRD Kota Depok terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS ) APBD Kota Depok tahun 2019.

__________

Selain itu, juga untuk persetujuan DPRD Kota Depok terhadap perubahan atas keputusan DPRD kota Depok nomor 15 tahun 2017 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2018.

Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo mengatakan, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Pemerintah Kota Depok harus efektif dan efisien.

“Anggaran ini harus memiliki kualitas serapan yang bakal dipertanggungjawabkan secara yuridis, moral, dan politik kepada masyarakat. Karenanya harus mengedepankan aspirasi masyarkat, taat pada regulasi dengan memperhatikan aspirasi, dan tepat sasaran,” kata Hendrik di Kantor DPRD Kota Depok, Senin (20/8/2018).

Menurut Hendrik, rancangan KUA dan PPAS ini juga penting dikerjakan, berkaitan dengan tahun politik 2019. Kesibukan masyarakat untuk memilih wakil rakyat dan kepala negara akan menyedot banyak perhatian. Sehingga untuk mengantisipasi mandeknya pembangunan ini kegiatan tersebut harus tetap diantisipasi.

Seperti diketahui, rapat paripurna yang digelar Jumat (3/8/ 2018) lalu dihadiri Ketua DPRD Kota Depok, para wakil ketua, para anggota DPRD, Wakil Walikota Depok dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Depok, serta semua Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kota Depok mengatakan, badan anggaran DPRD Kota Depok telah membahas dan melakukan pendalaman materi rencana KUA dan PPAS APBD Kota Depok tahun 2019. Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok.

Secara spesifik, plafon anggaran yang akan ditetapkan menjadi Rancangan APBD Kota Depok tahun 2019 harus berdasarkan pada:
a) Anggaran Daerah Kota Depok harus bertumpu kepada kepentingan publik,
b) Anggaran Daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dan berpenghasilan rendah,
c) Anggaran Daerah harus dapat memberikan Transparansi dan Akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan Siklus Anggaran,
d) Anggaran Daerah harus dikelola dengan pendekatan Kinerja untuk seluruh jenis Pengeluaran dan Pendapatan, dan
e) Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan Profesionalisme pada setiap Perangkat Daerah.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Depok telah melaksanakan tugasnya dalam Penyusunan Rancangan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Depok Tahun 2018.

Kegiatan pembahasan ini telah dilaksanakan oleh Bampeperda pada bulan Juli lalu bersama Perangkat Daerah terkait. Saat itu telah disepakati penambahan 3 Raperda Kota Depok sehingga menjadi 9. Sebelumnya sudah ada 6 Raperda pada Program Pembentukan Perda Kota Depok Tahun 2018.

Adapun ketiga Raperda tersebut adalah :
1) Raperda Kota Depok tentang Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi,
2) Raperda Kota Depok tentang Perubahan atas Perda Kota Depok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, dan
3) Raperda Kota Depok tentang Pencabutan atas Perda Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password