Non Job Tanpa Alasan, Ancaman dan Kesewenang-wenangan Buat ASN

JAKARTA (kabarjitu): Fenomena pemberhentian dari jabatan (non job) semakin sering terjadi di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di tingkat pusat maupun di daerah.

_________

Seorang menteri atau pimpinan daerah (gubernur/bupati/walikota), selaku Pejabat Pembinaan Kepegawaian dengan mudahnya menon-jobkan (memberhentikan dari jabatan) bawahannya tanpa dasar yang jelas.

Para pemimpin yang melakulan tindakan itu, ternyata lebih mendahulukan kepentingan politik belaka, tanpa mengindahkan kualitas SDM itu sendiri.

Bahkan, latar belakang ‘permainan program’ pun kerap menjadi alasan untuk memberhentikan pejabat bawahannya. Mulai dari direktur jenderal, direktur, sampa lasubdit.

Seperti yang terjadi di Kementerian Desa PDTT dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Di kedua kementerian itu, kasus penon-joban kerap terjadi tanpa alasan yang jelas.

Padahal, non job tanpa sebab tidak boleh terjadi dan bisa dikategorikan sebagai kebijakan yang salah. Sistem merit harus menjadi dasar pembinaan karir ASN, sebagaimana diatur dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN dan non job tanpa sebab adalah dilarang.

Bisa disebut, non job tanpa sebab kepada aparatur sipil negara yang berkinerja baik merupakan perbuatan sewenang-wenang dan dilarang oleh undang-undang.

Satu sisi, pejabat berwenang menganggap rolling sebagai bentuk penyegaran. Tapi, di sisi lain, menjadi masalah bilamana kebijakan rolling itu berupa keputusan non job tanpa sebab yang jelas dan tanpa melalui prosedur yang sah.

Seperti yang terjadi di Kementerian Desa PDTT terhadap Dirjen PDT, Dirjen PDTU, Direktur Sarpras, Direktur Pelayanan Sosial Dasar, dan pejabat lainnya.

Bahkan, yang lebih semena-mena lagi adalah kasus di Kenpora, yang tiba-tiba saja menyodorkan SK pemberhentian dari jabatan kepada ASN. Dan, anehnya lagi, pejabat tersebut merasa berwenang menerbitkan SK tersebut, walaupun melanggar aturan.

Sebagaimana yang dialami Dr. Ir. Eny Budi Sri Haryani, MSi, yang saat itu menjabat sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda di Kemenpora. Eny di-non job-kan atau diberhentikan dari jabatannya (Eselon IIa) yang tidak sesuai Perundangan-udangan yang mengatur ASN.

Kepada wartawan, Eny mengaku sudah berkarir sebagai ASN sejak tahun 1990 atau telah mencapai 28 tahun. “Saya bekerja dari nol dan berusaha serius dan fokus menjalankan tugas dan fungsi, namun kemudian saya diperlakukan sewenang-senang oleh pimpinan saya, terus terang saja saya sedih dan juga berteriak. Saya tidak mau diperlakukan tidak adil seperti ini,” ujar Eny.

Eny menuturkan, saat diberhentikan pada 5 Oktober 2017, ia dipanggil Sekretaris Kemenpora ke ruang kerjanya. Waktu itu ia langsung disodorkan map yang di dalamnya berisi SK pemberhentian dari jabatan tertanggal 25 September 2017 dan surat pengembalian ke KKP, karena status kepegawaian sebagai PNS KKP yang dipekerjakan di Kemenpora.

“Ketika saya bertanya, apakah SK tersebut benar, dijawab benar. Apa kesalahan saya, dijawab tidak tahu. Padahal ada paraf Seskemenpora pada SK tersebut,” papar Eny.

Eny kemudian bertanya ke Deputi atasan langsungnya. Juga dijawab dengan kalimat “tidak tahu”. “Saya bertanya ke bagian SDM, juga dijawab tidak tahu. Sejak itu pula saya langsung kembali ke KKP sampai saat ini,” akunya.

Eny mengaku,  selama ini ia bekerja baik-baik saja. Tidak pernah ada proses teguran pelanggaran disiplin apa pun. Prestasi kerjanya baik, target kinerja tercapai dengan baik. Bahkan ada yang melebihi target.

Tapi telah dihukum pelanggaran disiplin berat dengan diberhentikan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama/Eselon IIa) sebagai Asisten Deputi Peningkatan Kreativitas Pemuda, tanpa ada proses apa pun.

Pemberhentian itu dilakukan saat Eny sibuk menjalankan tugas dan fungsi, yakni sebagai penanggungjawab kegiatan nasional Kirab Pemuda 2017 di 34 provinsi.

Eny mengaku,  merasa sangat dilecehkan dan dizalimi. Karena itulah, ia pun melapor ke KASN. “Alhamdulillah KASN sangat membantu dan memberikan upaya perlindungan kepada saya sebagai ASN,” akunya.

Kemudian sesuai pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Eny melakukan upaya keberatan kepada Presiden RI Joko Widodo dengan mengirim surat. Presiden adalah atasan langsung Menpora sebagai pihak yang menandatangani pemberhentiannya dari jabatan.

“Saya juga menempuh jalur hukum melakukan gugatan ke PTUN Jakarta. Upaya demi upaya  mencari keadilan saya lakukan. Alhamdulillah  keputusan PTUN Jakarta pada  2 Mei 2018 memenangkan saya untuk seluruh gugatan,” urainya.

Eny mengatakan, sebagai pihak penggugat dan menang, dirinya berpendapat dan yakin hukum adalah panglima dan Keputusan PTUN Jakarta ini membuktikan dirinya tidak bersalah.(Mh)

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password