Bupati Sidoarjo Terancam Diberhentikan

Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. (Kiri). Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto. (Kanan)

KABARJITU: Setiap kepala daerah yang ingin bepergian ke luar negeri, harus mendapat izin dari pejabat di atasnya, yakni Menteri Dalam Negeri (bupati/walikota atau wakilnya) atau presiden (gubernur/wakil).

______

Jika seorang bupati atau walikota, termasuk gubernur, pergi ke luar negeri tanpa menyampaikan surat izin, maka harus mendapat sanksi. Sebagaimana sanksi pemberhentian yang telah diterima Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Manalip belum lama ini.

Rupanya, hal sama kini mengancam Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. Ia berpergian ke luar negeri tanpa mengantongi surat izin. Kasus tersebut menjadi sorotan.

Mengacu pada aturan, kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk urusan dinas, berobat, atau kepentingan pribadi, mesti mendapat izin. Surat permohonan izin disampaikan ke gubernur sebelum diteruskan kemendagri.

Jika tidak, kepala daerah harus menanggung sanksi berat, yakni pemberhentian sementara. Itulah yang dialami Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Manalip.

Bupati Kepulauan Talaud yang berparas cantik itu diberhentikan lantaran ke luar negeri tanpa izin Mendagri dan dinilai mengabaikan pekerjaan dan tanggungjawabnya sebagai kepala daerah.

Terkait itu, Ketua Masyarakat Pemantau Kebijakan Eksekutif dan Legislatif (Majelis), Sugiyanto menilai, jika Bupati Saiful Ilah memang benar bepergian ke luar negeri tanpa izin atasan, maka harus diberhentikan oleh Kemendagri.

“Kalau memang benar maka Mendagri harus mengambil tindakan tegas. Seperti Bupati Talaud,” kata Sugiyanto, Kamis (2/8/2018).

Menurut Sugiyanto, Kemendagri harus segera memanggil Bupati Sidoarjo, guna meminta penjelasan kegiatannya ke luar negeri.

Apabila bepergian ke luar negeri tersebut terbukti tidak mengantongi izin dari Kemendagri, maka sudah menyalahi aturan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 77, ayat 2.

“Diatur dalam aturan bisa terkena sanksi teguran hingga pemecatan,” ujar Sugiyanto.

Seperti diketahui, dalam UU Pemerintahan Daerah Pasal 77 ayat 2 disebutkan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepada Daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (1) huruf i, dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan oleh presiden untuk gubernur dan atau wakil hubernur, serta oleh menteri untuk bupati dan atau wakil bupati atau walikota dan atau wakil walikota.

Seperti diketahui, sesuai surat pengajuan izin Gubernur Jawa Timur, No.193/4295/033.4/2018 perihal Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri yang ditujukan ke Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, bahwa Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, berencana berkunjung ke Georgia dalam rangka studi tentang “Easy Doing Business”, dan berkunjung ke Azerbaijan dalam rangka mengikuti “Azerbaijan International Tourism Fair” pada 2-8 April 2018 lalu. [Sht]

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password