Sidang Mediasi PBB vs KPU Gagal, Komisioner KPU Tak Profesional

kreasi kabarjitu/ist

JAKARTA (kabarjitu): Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendera berjanji akan menghadapi KPU sampai ke mana pun, selama lembaga itu bertindak tidak adil dan bekerja dengan arogansi dan kesewenang-wenangan.

____

Penegasan itu disampaikan Yusril setelah gagal dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu antara PBB dengan KPU yang diselenggarakan Bawaslu.

Upaya media tersebut gagal sebelum masuk materi perkara, karena KPU yang dihadiri Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting tidak bisa menunjukkan surat mandat dari anggota KPU lainnya yang tidak hadir.

Pihak PBB sendiri dihadiri langsung oleh Ketua Umum Yusril Ihza Mahendra, Sekjen Afriansyah Noor dan Ketua Komite Aksi Pemenangan Pemilu Yusron Ihza.

Ketika sidang dibuka oleh Komusioner Bawaslu Ahmad Bagja, Yusril bertanya kepada dua komisioner KPU yang hadir, Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting. Apakah kehadiran mereka representatif mewakili KPU?

Begitu juga tim Biro Hukum KPU yang hadir, apakah mereka mendapat kuasa atau tidak dari KPU?

Ternyata, kedua komisioner hanya mendapat perintah lisan dari Ketua KPU untuk hadir ke sidang. Sementara tim Biro Hukum KPU nampak kebingungan ketika diminta menunjukkan surat kuasa dari KPU.

Yusril mengatakan bahwa Presiden pun atau DPR, kalau dipanggil menghadiri sengketa harus memberikan kuasa kepada menteri atau orang lain yang ditunjuk.

Ilham berdalih, kehadirannya mewakili komisioner KPU yang lain, karena KPU “kolektif kollegial”.

Yusril balik bertanya dan meminta Ilham menunjukkan bukti yang sah bahwa dia mendapat mandat dari komisioner KPU yang lain, sehingga sah bertindak atas nama mereka.

“Anda tahu apa itu lolektif kolegial? Juatru itu berarti semua komisioner harus bertindak bersama-sama, bukan sendiri-sendiri,” tandas Yusril.

Menurut Ilham, itu kebiasaan KPU, cukup dengan lisan. Sebaliknya, Yusril sekali lagi mengatakan keberatan. “KPU harusnya bekerja profesional dan mengikuti hukum yang berlaku. Kalau PBB sedikit saja ada kesalahan, KPU langsung menjatuhkan sanksi, tetapi KPU sendiri bekerja seenaknya dan kampungan,” tandas Yusril.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mencoba menengahi, namun PBB tetap keberatan, karena menganggap kehadiran dua komisioner dan tim biro hukum tanpa mandat dan surat kuasa, menyebabkan sidang mediasi tidak sah.

 

Ternyata, kedua komisioner hanya mendapat perintah lisan dari Ketua KPU untuk hadir ke sidang. Sementara tim Biro Hukum KPU nampak kebingungan ketika diminta menunjukkan surat kuasa dari KPU.

 

“Kami tidak percaya dengan omongan Ilham. Di sidang ajudikasi, termasuk mediasi, kami perlu bukti. Kami harus memberi pelajaran kepada KPU agar jangan bekerja seenaknya dan mau-maunya sendiri. Mentang-mentang sedang berkuasa,” tegas Yusril.

Sampai sore ini, belum tahu kelanjutan sidang mediasi antara PBB dengan KPU.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password