Diduga Ada Permainan Proyek Ratusan Miliar, KPK Harus Panggil Menteri Basuki

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera melakukan penyelidikan terhadap adanya indikasi korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Pembamgunan Perumahan (PUPR).

__________

Memurut Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Kementerian PUPR melalui satuan kerja Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Indragiri-Akuaman, WS Kampar, WS Rokan Provinsi Sumatera Barat melaksanakan proyek Pembangunan Pengendali Sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya yang berlokasi di kecamatan Kuranji Kota Padang.

“Dalam pantauan CBA, tercatat bahwa Proyek Kemen PUPR ini masuk 4 tahun anggaran, yakni 2017, 2018, 2019, dan 2020. Proyek ini sendiri bernilai Rp 244,1 miliar lebih,” ungkap Jajang dalam keteranngya kepada Kabarjitu, Kamis (12/7/2018).

Jaiang mengingkapkan, CBA mencatat, proyek Pembangunan Pengendali Sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya cukup alot dan panjang. Hal ini terlihat dari 4 kali amandemen. “Catatan penting lainnya, ditemukan adanya indikasi permainan dalam proyek bernilai ratusan miliar ini,” kata Jajang.

Dalam penjelasannya, Jajang menyebutkan, pertama, di pertengahan tahun 2015 pihak Kemenyerian PUPR menunjuk PT PP (BUMN) selaku pemenang proyek. Nilai proyek yang disepakati sebesar Rp238.449.000.000. Namun dalam perkembangannya terjadi beberapa kali amandemen.

Kedua, nilai proyek yang sebelumnya Rp 238,4 miliar berubah dan bertambah menjadi Rp244.198.975.000. “Ini sangatlah janggal, karena selisih penambahan nilai cukup besar sebesar Rp 5,7 miliar,” ujarnya.

Ketiga, dalam pelaksanaan Pembangunan Pengendali Sedimen Batang Kuranji dan anak sungainya ditemukan indikasi mark up. Di mana pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT PP terkait pekerjaan galian dan timbunan, normalisasi sungai, dan perkuatan tebing senilai Rp 27 milar lebih, ternyata tidak sesuai dengan laporan yang diberikan. “Namun anehnya, PT PP tetap mendapatkan bayaran yang sama dari Kementerian PUPR,” ungkapnya.

Berdasarkan data di atas, CBA mendorong pihak berwenang khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindaklanjuti temuan di atas. “Jika perlu, panggil Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk dimintai keterangan,” tandasnya.

 

Reviewer overview

- /10

Summary

0 Bad!

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password