Ada Apa, Said Aqil Tampar Jokowi Soal Kemiskinan dan Konglomerasi

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Entah, angin apa yang berhembus ke Ketum Ormas Nahdlatul Ulama (NU), Said Aqil Sjiradj, hingga muncul kritik yang lumayan pedas kepada Presiden Jokowi.

Bahkan, kritikan itu pun langsung disampaikannya di depan hidung Jokowi, saat menyampaikan ceramah pada acara pembukan Munas IV Alumni PMII di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (20/7/2018).

Hanya ada dua kemungkinan, tujuan dari kritik pedas itu. Pertama, merupakan pesan kepada Jokowi agar “anak emasnya”, Muhaimin Iskandar benar-benar diperhatikan dan menjadi prioritas utama dalam penunjukkan Cawapres.

Kedua, kritikan itu memang merupakan fakta bahwa Jokowi gagal mengangkat kesejahteraan rakyat melalui 14 Paket Kebijakan Ekonominya. Bahkan, Jokowi juga tak mampu berbuat banyak ketika berhadapan dengan kekuatan konglomerasi yang menguasai lahan.

Tampak dalam ceramahnya, Said Aqil tak banyak memuji Jokowi. Malah lebih fokus pada soal ketimpangan, kesejahteraan rakyat, dan pembagian harta yang belum merata, selama pemerintahan Jokowi.

Menurut Said, 14 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintahan Jokowi-JK, hingga kini tak kunjung mengubah masyarakat miskin.

“Yang belum jelas Pak Presiden, ghonimah (rampasan perang), bagi-baginya belum rata. Pernah saya sampaikan kepada Pak Presiden, Paket Kebijakan Ekonomi 14 kali, tapi belum menyentuh warga NU yang paling bawah. Saya punya tetangga di kampung saya di Kempek, Cirebon. Namanya Solikhin, Djumadi, Madrais, Zulkifli, enggak ada tuh yang berubah. Masih begitu-begitu saja,” ungkap Said Aqil.

Untuk memperkuat argumentasinya, Said Aqil menukil ayat Al Qur’an yang ditafsirkannya sendiri dengan kalimat, “percuma berorganisasi, bergabung dengan ormas atau bernegara, baik di pemerintahan maupun DPR, jika tidak membahas tiga hal, yakni pengentasan kemiskinan, kemakmuran rakyat, dan mempersatukan masyarakat.”

Namun menurut Said Aqil, soal angka kemiskinan yang menurut data BPS sudah satu digit, memang harus disyukuri. BPS merilis, jumlah kemiskinan berada di kisaran 9 persen. Tapi, kata Said Aqil, yang harus didorong lagi adalah keadilan distribusi.

Kedua soal penguasaan tanah. Said Aqil menyebut, ada konglomerat yang punya tanah 5,2 juta hektare. Sementara jutaan rakyat tak punya tanah sejengkal pun.

“Akses utang bank atas permodalan ke bank itu juga bagi rakyat kecil sangat sulit. Juga keahlian, dalam hal ini pendidikan,” katanya.

Said juga menyoroti soal kemakmuran rakyat, yang berkaitan dengan dengan kesehatan dan lowongan pekerjaan. Pemerintah, kata Said Aqil, harus bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, agar status masyarakat bawah juga bisa terangkat.

Said Aqil juga melihat tingginya angka kematian ibu dan anak. “Kita lihat kematian ibu dalam melahirkan, kematian anak, gizi buruk, stunting. Ya pasti mereka itu orang NU, bukan orang Kristen, karena orang Kristen minoritas,” tandas Said Aqil.

Maka itu, kata Said Aqil, Allah menegaskan, sama sekali tidak ada nilai baiknya kamu bernegara, kamu berparpol, berormas, percuma itu RDP kecuali kalau yang dibahas mengentaskan kemiskinan.

Said Aqil juga menyinggung soal kebijakan pasar bebas. Menurutnya, kebijakan ini tidak berdampak baik terhadap masyarakat kecil, terutama pengusaha-pengusaha kecil. Padahal, tujuannya agar masyarakat betul-betul terangkat.

“Bukan hanya kelompok kecil yang menikmati. Maka logika pasar bebas sangat penuh dengan kezaliman. Filosofi pasar bebas semua bersaing di pasar, baik besar maupun kecil. Kita bukan anti-konglomerat, tapi konglomerat yang peduli dengan kelas menengah dan kelas bawah,” katanya. “Entah kapan dua program ini akan selesai,” tambahnya.

Terakhir, Said Aqil mengkritisi soal persatuan masyarakat dan bangsa. Terlebih seusai perhelatan kegiatan politik. “Ini paling berat Pak Presiden. Mensolidkan masyarakat, mensolidkan bangsa. Apalagi habis pilkada atau akan pilkada, bagaimana menyatukan kembali, rekonsiliasi. Warga itu sebenarnya punya cara jitu, murah, yakni majelis zikir, tahlilan, yang merupakan wadah mediasi. Politisi konflik dengan politisi, pedagang dengan pedagang, guru konflik dengan guru. Kiai nggak akur dengan kiai, kiai kecil itu, kiai pinggiran. Jadi tugas paling berat,” jelasnya.

Soal kritikan itu, Jokowi menanggapinya. Soal ketimpangan penguasaan tanah misalnya, Jokowi membenarkan. “Iya, memang iya, ada,” kata Jokowi. Namun, lanjut dia, hal itu berlangsung sejak lama. Dia pun menjamin, selama dia menjadi Presiden, dia tidak pernah memberikan ‘sejengkal’ pun tanah kepada konglomerat. “Hanya, yang perlu saya sampaikan, yang memberikan konsesi itu bukan saya. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya tidak pernah memberikan satu meter persegi pun konsesi kepada mereka,” tegas Jokowi.

Gagalnya Jokowi
Sementara itu, Dr. Muhammad Atok S.Si seorang Staf Pengajar Statistik ITS mengungkapkan, penurunan kemiskinan yang dilakukan Jokowi selama 3,5 tahun, sama dengan 6 bulan yang dilakukan Soeharto.

“Berdasarian data statistik, Presiden Jokowi paling rendah mengentaskan kemiskinan,” kata Atok.

“Sangat menarik rilis data yang dilakukan oleh BPS dan disambut dengan sangat gembira banyak khalayak. Dalam rilis tersebut disampaikan tentang keberhasilan pemerintah dalam menekan angka persentase penduduk miskin sampai satu digit,” katanya.

Sebagai sebuah capaian, tentu saja hasil kerja keras itu harus diapresiasi. Namun, penekanan kepada capaian dengan ukuran atau batasan satu digit bisa menimbulkan salah pengertian di masyarakat.

Atok menjelaskan, apa yang disampaikannya ini didasari catatan tentang penurunan persentase penduduk miskin dari waktu ke waktu pada periode pemerintahan, mulai 1976 sampai 2018 sesuai data rilis resmi BPS.

Catatan ini sedikit mengulas tentang tingkat keberhasilan presiden dalam menurunkan persentase penduduk miskin. Persentase penduduk miskin merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mengurai masalah kemiskinan.

Data persentase penduduk miskin yang dimiliki oleh BPS dimulai tahun 1976 dan diukur secara periodik. Persentase penduduk miskin dicatat dengan periode yang berbeda-beda. Ada yang dua tahunan, tiga tahunan dan mulai tahun 1999 BPS merilis data persentase penduduk miskin setiap tahun secara teratur.

Di satu sisi, data BPS sering masih menjadi bahan pertanyaan bagi publik terutama mengenai penentuan garis kemiskinan dan metode pengambilan data penduduk miskin. Sehingga data yang dirilis oleh BPS ada yang mempertanyakan. Penentuan garis kemiskinan menjadi salah satu titik kritis karena berbeda angka sedikit saja pada garis kemiskinan, persentase bisa naik/turun dari yang dirilis oleh BPS. Hal ini terlihat pada masa pemerintahan Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid yang saat itu, BPS menurunkan angka garis kemiskinan. Titik kritis berikutnya adalah metode pengambilan data kemiskinan. Jika sampel yang diambil tidak tepat, bisa jadi persentase penduduk miskin menjadi bias.

Baiklah kita tinggalkan masalah itu dan kita asumsikan tidak ada masalah dengan dua hal tersebut. Sepanjang pemerintahan Soeharto yang tercatat mulai 1976 sampai 1996 (mengabaikan data 1997 saat krisis moneter) pemerintah berhasil menurunkan persentase penduduk miskin dari 40,1% penduduk miskin menjadi 11,3% (sesaat sebelum krisis). Artinya pemerintahan yang dipimpin Soeharto berhasil menurunkan persentase penduduk miskin hingga 28,8% atau rata-rata1,44% pertahun.

Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid tidak dimasukkan dalam pembahasan karena pada masa transisi yang penuh gejolak, selain masa pemerintahan yang sangat singkat. Pada masa Presiden Megawati persentase penduduk miskin turun dari 19,14% di awal menjabat sebagai presiden tahun 2000 menjadi 16,66% di akhir masa jabatan atau turun 2,48%. Jika dihitung kinerjanya, masa pemerintahan Megawati berhasil menurunkan persentase penduduk miskin sebanyak 0,62% per tahun.

Sepanjang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang 10 tahun, penurunan persentase penduduk miskin mencapai 6,15% atau mendekati angka 0,62% per tahun. Artinya kinerja pemerintahan di masa SBY hampir sama baiknya dengan masa pemerintahan Megawati dalam sudut pandang penurunan persentase penduduk miskin.

Pemerintahan Joko Widodo yang 3,5 tahun mampu menurunkan persentase penduduk miskin dari 10,51% sampai 9,82% atau 0,69%. Jika dinilai kinerja per tahunnya, penurunan persentase penduduk miskin mencapai 0,2% per tahun.

Disisi lain kinerja tahunan pemerintahan JKW paling rendah dengan capaian kurang dari 14% dibandingkan kinerja tahunan Soeharto atau kurang dari sepertiga kinerja tahunan SBY atau MSP.

Sehingga jika klaim keberhasilan itu dimaknai sebagai hasil kerja pemerintahan mulai jaman kemerdekaan, capaian 9,82% (atau satu digit) itu benar adanya. “Tetapi jika dimaknai sebagai keberhasilan pemerintahan sekarang menjadi terlalu berlebihan, karena hasil kekerja keras 3,5 tahun pemerintahan JKW setara dengan 6 bulan pemerintahan Soeharto,” pungkasnya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password