Uang Negara Rp106,9 T di Kementerian PUPR Diduga Jadi Mainan Oknum

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Center for Budget Analysis mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera melakukan penyelidikan terhadap sejumlah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

______

Salah satu proyek yang diduga diwarnai permainan kotor adalah pembangunan rumah susun, di bawah tanggung jawab Satuan Nonvertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh, Kemen PUPR.

“CBA menduga terdapat permainan kotor dalam proyek pembangunan rumah susun yang dikerjakan pihak kemen PUPR sejak tahun 2016 sampai sekarang (sedang berjalan),” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) kepada kabarjitu, Jumat (1/6/2018).

Jajang mengungkapkan, ada tiga paket proyek di yang diduga kuat bermasalah, yakni; Pertama, Pembangunan Rumah Susun 1, tahun anggaran 2018, pemenang PT Riskaindo Jaya dengan nilai kontrak Rp 12.838.700.000.

Kedua, Pembangunan Rumah Susun 1, tahun anggaran 2017 yang dilaksanakan PT Anda Maria dengan nilai kontrak Rp21.423.770.000.

Dan, ketiga, Pembangunan Rumah Susun 8 tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan PT Putra Nanggroe Aceh dengan nilai kontrak Rp 8.768.180.000

“Untuk ketiga proyek yang dijalankan Satuan Nonvertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Kemen PUPR tersebut, total anggaran yang dihabiskan sebesar Rp43.030.650.000,” ungkap Jajang.

Dalam hal ini, CBA mencatat, untuk ketiga proyek ini saja ditemukan potensi kebocoran sebesar Rp4.205.539.000. Pasalnya, nilai kontrak yang disepakati pihak Kemen PUPR dengan perusahaan sangat tidak normal “tidak sesuai harga standar”.

Selain nilai, kata Jajang, kontrak yang tidak wajar serta dugaan pemenang lelang sudah diatur oleh oknum kementerian PUPR.

“Hingga saat ini, 3 proyek di atas belum juga rampung dikerjakan. Contohnya, Pembangunan Rumah Susun 1, tahun anggaran 2017 dijalankan PT Anda maria. Seharusnya proyek ini sudah selesai di bulan Desember tahun 2017. Namun faktanya malah mangkrak,” ujarJajang.

 

Untuk itu, KPK harus segera bertindak, agar membuka penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab menjalankan paket proyek rumah susun Kementerian PUPR.

Selain proyek rumah susun yang dilaksanakan SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Aceh Kemen PUPR, CBA menduga, proyek-proyek rumah susun yang dilaksananakan di provinsi lain juga bermasalah dan berpotensi merugikan keuangan negara.

Untuk itu, KPK harus segera bertindak, agar membuka penyelidikan dan memanggil pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab menjalankan paket proyek rumah susun Kementerian PUPR.

“Jangan sampai Kementerian PUPR yang mendapat porsi paling gede dari APBN 2018, yakni sebesar Rp 106,9 triliun malah dijadikan lumbung oleh oknum tidak bertanggung jawab guna mendulang uang haram,” pungkas Jajang.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password