Pilbup Bogor Diwarnai Kejahatan Dua Calon Bupati, Palsukan Ijazah dan Serobot Tanah

kreasi kabarjitu

BOGOR (kabarjitu.com): Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor diwarnai pelanggaran hukum oleh dua calon bupati.

______

Salah satu calonnya diduga memalsukan ijazah strata satu. Sedangkan calon bupati lainnya, diduga melakukan penyerobotan lahan milik warga.

Karena itulah, Koalisi Rakyat yang terdiri dari Tim Advokasi Rakyat (TAR), LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI 45), dan Garuda Nasionalis (GANAS) mendatangi KPUD Kabupaten Bogor pada Senin (18/06/2018).

Mereka datang untuk mempersoalkan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan/pengambil alihan lahan yang diduga dilakukan oleh calon nomor 2, dan keterangan palsu yang dilakukan oleh calon nomor 3, yakni dengan menyertakan Ijazah Palsu.

Atas dasar itulah, KPUD Kabupaten Bogor sudah seharusnya memberikan sanksi hukum kepada Calon Bupati Bogor yang koruptif dan cacat secara pendidikan tersebut.

Tim Advokasi Rakyat yang diwakili Eggi Sudjana, mengatakan, sanksi hukum yang harus diberikan kepada pelaku sangat berat, yakni 7 tahun kurungan badan.

“Jadi, kalau sudah dilaporkan maka harus segera ditahan. Tim Advokasi Rakyat memberikan waktu selama satu minggu kepada KPUD untuk melakukan pelaporan terhadap kasus ini ke Polisi,” kata Eggi kepada kabarjitu.com, Senin (18/6/2018).

Jika KPUD tidak melaporkannya ke polisi, maka Tim Advokasi Rakyat yang akan melaporkan calon nomor 2 dan 3. Sekaligus melaporkan KPUD Kabupaten Bogor, karena pelanggaran Pasal 421 KUHP,” tandas Eggi.

Menurut Eggi, momentum Pilbup Bogor 2018 ini harus menghasilkan kepala daerah yang bersih dan berkompeten, ditunjukkan dengan bebas dari praktek korupsi dan latar belakang pendidikan yang clean. “Bukan calon kepala daerah yang koruptif dan memakai Ijazah palsu,” ujar Eggi.

Menurut Eggi, kedatangan TAR dan sejumlah LSM, jadi bukti keseriusan masyarakat yang ingin merubah perilaku hidup pejabat Kabupaten Bogor yang selama ini sewenang-wenang.

Ditempat yang sama, Ketua KPUD Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan TAR setelah ada rekomendasi dari KPUD Provinsi Jawa Barat.

“Kami akan melaporkan ke tingkat provinsi dulu, karena kami ada hirarki, mungkin besok (Selasa, 19/06) kami baru mengirim suratnya,” jelasnya.

Dari informasi yang beredar terungkap, masyarakat Jonggol yang mempunyai hak milik tanah dikejutkan oleh beberapa penjabat kroni Rahmat Yasin (bekas Bupati Bigor yang telah menjadi terpidana kasus korupsi oleh KPK), yang memiliki sertifikat tanah mereka.

Padahal, sertifikat yang dimiliki kroni Rahmat Yasin tanpa ada dasar jual beli dengan masyarakat. Para pemilik sertifikat aspal itu antara lain Ade Munawaroh alias Ade Yasin (Calon Bupati Bogor nomor urut 2), Jainul Mutakim, Ely, dan Rudi bule.

 

Jadi, kalau sudah dilaporkan maka harus segera ditahan. Tim Advokasi Rakyat memberikan waktu selama satu minggu kepada KPUD untuk melakukan pelaporan terhadap kasus ini ke Polisi

_____

 

Sedangkan kasus dugaan ijazah palsu dilakukan calon bupati nomor urut 3, Ade Ruhandi. Adapun ijazah yang diduga dipalsukan adalah ijazah program strata satu dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia.

Salah satu bukti pemalsuan tersebut berupa keterangan tertulis dari pihak Sekolah Tinggi. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Nama Ade Ruhandi dengan NIM 1020020017 tidak terdaftar dalam data arsif mahasiswa di STIE Bisnis Indonesia. Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua I M Suhud, MBA, MM.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password