Pengelolaan Uang Negara Carut Marut, Tercecer Digerogoti Tikus Kantor

kreasi kabarjitu

KABARJITU: Tidak berlebihan jika disebut bahwa kementerian/lembaga negara adalah sarang yang nyaman buat tikus berkembang biak. Bagaimana tidak? Belum lama ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan belanja pemerintah (di 84 kementerian/lembaga) yang tidak sesuai ketentuan.

_________

Jumlah temuannya pun sangat fantastis, yakni mencapai Rp 25,5 triliun dan US$ 34.171,45 atau setara Rp 478,4 juta (US$ 1= Rp 14.000).

Berdasaran Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan-undangan, permasalahan belanja tersebut terdiri dari penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Memang, jika dilihat dari prosentasenya, angka Rp25,5 triliun itu hanya 2% saja dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 pemerintah pusat yang sebesar Rp 1.265,3 triliun (92,57% dari alokasi anggaran Rp 1.366,9 triliun). (detik.com)

Namun, jika dilihat dari nominalnya, tentu saja Rp25,5 triliun itu bakal mampu membantu meringankan masalah sosial, ketimbang masuk ke kocek oknum yang hidupnya sudah dijamin negara.

Jika dirinci, dari realisasi belanja pegawai sebesar Rp 312,7 triliun, berikut belanja barang Rp 291,4 triliun, dan belanja modal Rp 208,6 triliun, sebesar Rp 22,9 triliun di antaranya bermasalah.

Begitu juga dengan belanja bantuan sosial (bansos) yang nilainya Rp 55,2 triliun. Dari nilai itu, ada 5 kementerian/lembaga yang penyaluran dan penggunaan dananya bermasalah. Angkanya mencapai Rp 2,25 triliun.

Masalah lain yang muncul adalah kesalahan penganggaran/peruntukan belanja barang dengan mata uang asing sebesar US$ 34.171,45 di Kementerian Pertahanan.

10 K/L Bermasalah
Selain permasalahan anggaran yang dialami ke-48 K/L, BPK juga menemukan 10 K/L di antaranya yang juga bermasalah dalam pengelolaan utang dengan pihak ketiga. Jumlahnya mencapai Rp 2,1 triliun dan US$ 1.129.208 (setara Rp 15,8 miliar).

Permasalahan itu muncul karena pembayaran yang belum selesai. Sehingga berpotensi pada kerugian negara dan gugatan dari pihak ketiga.

“BPK menemukan pengelolaan utang kepada pihak ketiga, ini utang jangka pendek, utang yang harus dibayar tahun depan sebesar Rp 2,1 triliun,” kata Sekretaris Jenderal Pusat BPK Bahtiar Arif di kantornya.

Utang bermasalah yang paling besar terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Jumlahnya Rp 1,6 triliun dan US$ 1.129.208.

Utang tersebut untuk penyelesaian kewajiban program tahun jamak Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika yang berlarut-larut.

Permasalahan lainnya adalah penyelesaian kewajiban kepada pihak penyedia, yang mencapai Rp 25,6 miliar dan belum terselesaikan.

Adapun 9 kementerian dan lembaga lain yang bermasalah adalah:

1. Kementerian Kesehatan
Total utangnya sebesar Rp 99,2 miliar, yang terdiri dari sisa utang tahun 2016, utang belanja barang (kegiatan yang sudah lama belum diselesaikan), dan utang belanja modal (meskipun terdapat pagu anggaran).

2. Kementerian Pertanian
Jumah utangnya Rp 17 miliar di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berupa bantuan pemerintah yang tidak dibayarkan ke kelompok tani, sedangkan penanaman telah dilaksanakan tahun 2017. Tunggakan tersebut belum seluruhnya dilakukan review oleh APIP.

3. Kementerian Sekretariat Negara
Jumlahnya sebanyak Rp 8,9 miliar. Sebagai dampak dari kas yang dibatasi penggunaannya, karena adanya saldo utang jangka pendek yang masih dilaksanakan proses inventarisir.

4. Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jumlah utangnya Rp 4,8 miliar, yang merupakan utang kepada pihak ketiga dan tidak dapat ditetapkan nilainya secara pasti.

5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Jumlah utang sebesar Rp 1,0 miliar yang merupakan pengurangan nilai utang bermasalah, berupa kelebihan pembayaran pendapatan yang tidak didukung dengan bukti memadai.

6. . Kementerian Pariwisata
Jumlah utang sebanyak Rp 265,1 juta, yang merupakan kelebihan pencatatan utang pada Asisten Deputi Pengembangan Pasar Asia Pasifik yang berpotensi menimbulkan kerugian negara apabila dibayarkan pada tahun 2018.

7. Mahkamah Agung
Jumlah utang sebanyak Rp 975,4 juta. Ini merupakan saldo belanja dibayar dimuka (prepaid) dalam neraca per 31 Desember 2017, tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Sebab, pengelolaannya tidak memadai dan tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung.

8. Kejaksaan Agung
Jumlah utangnya sebanyak Rp 305,2 miliar yang berasal dari pekerjaan tiga paket kontrak belanja modal tahun anggaran 2016 di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen (Jamintel). Utang tersebut belum diselesaikan dan berpotensi gugatan hukum.

Pada bulan April 2018, PT Telkom mengajukan penagihan pembayaran. Pada tahun anggaran 2017, Kejaksaan tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar kontrak tersebut.

9. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia
Jumlah utangnya sebesar Rp 6,5 miliar yang berasal dari penyajian saldo akun pendapatan yang diterima di muka. LPP TVRI Kantor Pusat tidak dapat ditelusuri keterjadiannya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password