Patut Diduga Proyek Gedung DPRD Lampung Senilai Rp 13,2 M Bermasalah

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Daerah Lampung cukup getol menjalankan proyek pembangunan gedung DPRD, baik di tingkat provinsi maupun kota/ kabupaten.

_________

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengungkapkan, saking rajinnya, proyek gedung DPRD sudah dijadikan seperti program tahunan, baik dalam bentuk pembangunan atau sekedar rehabilitasi.

“Dalam dua tahun terakhir, 2016 sampai 2017 misalnya, CBA mencatat, ada lima proyek terkait gedung DPRD. Kelima proyek itu terdiri dari perencanaan, pengawasan, sampai rehabilitasi,” kata Jajang, Selasa (12/6/2018).

Menurut Jajang, dari lima proyek itu, tiga diantaranya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Lampung, serta dua proyek di bawah tanggung jawab Pemda Kabupaten Pesisir Barat.

Jajang merincikan, pertama, proyek perencanaan DED Kantor DPRD, yang berada di bawah tanggung jawab Dinas PU Penataan Ruang Pemda Kabupaten Pesisir Barat.

“Proyek itu dijalankan oleh CV Nusa Indah Tehnik. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 296,9 juta lebih, proyek ini masuk tahun anggaran 2016,” ungkap Jajang.

Kedua, pekerjaan berupa Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor DPRD, yang berada di bawah tanggung jawab Dinas PUPR Pemda Kabupaten Pesisir Barat.

“Untuk pekerjaan ini dilaksanakan oleh CV Tiara Indah Konsultan dengan anggaran Rp 592,8 juta, yang dimasukkan dalam tahun anggaran 2017,” katanya.

Ketiga, kata Jajang, berupa Pembangunan Kantor DPRD Kota Baru, berada di bawah tanggung jawab Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. Proyek yang masuk tahun anggaran 2016 ini menghabiskan anggaran sebesar Rp 8,9 miliar lebih. “Pelaksananya PT Swarna Dwipa Tunggal.”

Keempat, Rehabilitasi Gedung DPRD Lampung. Proyek ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung, yang masuk tahun anggaran 2016 dengan anggaran Rp 2,3 miliar lebih. Pelaksananya, CV Jaya Abadi.

 

Terkait ke-5 proyek di atas yang dijalankan pihak Pemda Provinsi Lampung dan pemda Kabupaten Pesisir Barat, kami melihat beberapa kejanggalan, misalnya dari harga yang disepakati oleh pihak satuan kerja dengan pemenang proyek terbilang mahal”.

_______

 

Dan kelima, Proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Provinsi Lampung, yang berada di bawah tanggung jawab Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.

“Proyek yang masuk tahun anggaran 2017 ini dijalankan oleh CV Utama Karya, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 993.557.000,” ungkap Jajang.

Untuk kelima proyek di atas, lanjut Jajang, total anggaran yang dihabiskan mencapai Rp13.274.843.000. Ini artinya, dari anggaran yang diperkirakan sebelumnya sebesar Rp 13.299.470.000 hanya menyisakan senilai Rp 24,6 juta saja.

“Terkait ke-5 proyek di atas yang dijalankan pihak Pemda Provinsi Lampung dan pemda Kabupaten Pesisir Barat, kami melihat beberapa kejanggalan, misalnya dari harga yang disepakati oleh pihak satuan kerja dengan pemenang proyek terbilang mahal,” ujar Jajang.

Misalnya, dalam proyek Rehabilitasi Gedung DPRD Lampung yang dimenangkan oleh CV Jaya Abadi. Perusahaan itu menawarkan nilai proyek cukup mahal, sebesar Rp 2,3 miliar. Padahal ada penawar terendah dari PT Permata Elang Sakti sekitar Rp 2,2 miliar. Namun tetap digugurkan oleh Pemda Provinsi Lampung.

Selain adanya kejanggalan dalam nilai proyek, Jajang mengungkapkan, dalam pelaksanaannya pun ternyata bermasalah. Di mana proyek gedung DPRD Provinsi lampung belum juga rampung diselesaikan oleh pemenang tender. “Hal ini sangat janggal, padahal nilai kontrak yang disepakati menurut kami jauh dari kata cukup, bahkan mahal,” ujarnya.

“Oleh sebab itu, kami mendorong penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung agar bertindak. Jangan sampai proyek pembangunan gedung DPRD di Lampung yang bernilai Rp 13,2 miliar lebih ini disalahgunakan,” pungkas Jajang.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password