Mundurnya Yudi Latif dari BPIP karena Urusan Uang

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Guna memenuhi gaji, tunjangan, serta dana operasional yang mahal dan tinggi untuk BPIP, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung bersama menteri sekretariat negara, Pratikno, meminta tambahan anggaran untuk tahun 2019 sebesar Rp 576,2 miliar.

Sehingga di tahun 2019, anggaran untuk BPIP akan membengkak menjadi Rp 966,4 miliar. “Sedap dan nikmat sekali, BPIP menguras keringat rakyat melalui pajak tersebut,” ungkap Adri Zulpianto, Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA), Sabtu (9/6/2018).

Namun, di saat-saat BPIP meminta tambahan anggaran dan mendapat kritikan tajam dari publik, karena mendapat penghasilan yang tinggi dan mahal, tiba tiba muncul  kabar tak sedap. Kepala BPIP, Yudi Latif mengundurkan diri dari jabatannya.

“Dengan pengunduran diri Yudi Latief ini, Kami dari ALASKA yang terdiri dari Lembaga Kaki Publik (Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik) bersama Lembaga CBA (Center Budget Analysist)  sangat mengapresiasi langkah Yudi Latif ini,” ujar Adri.

Menurut Adri, bisa jadi, sikap Yudi Latif sebagai aktor intelektual di lembaga BPIP tersebut, ingin agar lembaga itu muncul ke publik bukan karena gaji dan tunjangan yang mahal dan tinggi.

Apalagi, saat ini, BPIP bukan lagi lembaga yang dihormati publik. Bahkan telah menjadi cemoohan dan sumber perdebatan publik. Buktinya, muncul jargon “saya Pancasila, saya dapat Rp 100 juta”.

Adri menilai, mundurnya Yudi Latif yang sedang menjabat Ketua Pelaksana BPIP di tengah usulan kenaikan anggaran tersebut, seperti praktik Satya Graha, yakni perlawanan terhadap kekuatan penguasa tirani.

“Langkah Yudi Latif mengundurkan diri di tengah polemik anggaran tersebut harus diikuti oleh pejabat BPIP lainnya. Setidaknya, para pejabat BPIP menolak kenaikan anggaran. Sebab, kenaikan anggaran yang fantastis itu muncul di tengah sulitnya hidup masyarakat. Sehingga kenaikan anggaran merupakan tindakan yang tidak Pancasilais, karena tidak memikirkan nasib rakyat,” beber Adri.

Dengan adanya tambahan anggaran Rp 576,2 miliar atau menjadi Rp 966,492 miliar yang diusulkan Pramono Anung, merupakan bentuk pemerintahan yang tidak memikirkan nasib rakyat. Apalagi saat ini, rakyat masih terjerat persoalan sembako yang mahal, serta biaya listrik dan pajak yang semakin tinggi.

“Penambahan anggaran BPIP ini seperti subsidi buat orang-orang di lembaga itu, sehingga pemerintahan Jokowi bisa memanjakan dan memewahkan para pejabat BPIP,” ujarnya.

Ironisnya, kata Adri, pemerintah justru mengamputasi subsidi untuk kepentingan dan keperluan rakyat, dengan alasan tidak sanggup lagi membebani anggaran. “Tapi, kalau untuk para pejabat di kepemerintahan yang hidupnya justru jauh dari kesulitan, justru selalu dipaksakan ada,” pungkasnya.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password