Bongkar Sejarah: Umat Islam Merdekakan Indonesia, Etnis China yang Diuntungkan

kreasi kabarjitu

Saatnya Islam Bangkit (1)

KABARJITU: Yang terjadi hari ini adalah sebagai hasil dari semua usaha, perbuatan, peristiwa, dan kebijakan di masa lalu.

_______

Mustahil kita mengabaikan sejarah bangsa, bila ingin memahami situasi dan kondisi bangsa yang kita saksikan pada hari ini. Mempelajari masa lalu = memahami masa kini.

Melalui akun Twitter Batak Modern, @albertpanjaitn, menulis, dengan memahami masa lalu kita dapat membuat keputusan yg benar, mengoreksi kesalahan, tidak terjerumus ke lubang sama berkali. “Tidak jadi korban penipuan berulang2 dst. Kita terhindar dari #DunguRadikal,” tulis akun @albertpanjaitn.

Menurutnya, memahami sejarah bangsa artinya kita tahu dan sadar bahwa Indonesia tidak benar dijajah Belanda selama 350 tahun. Sebab, Pemerintah Belanda sendiri baru eksis di Batavia pada 1806, setelah Perancis dikalahkan Inggris yang mengakhiri penjajahan Perancis di Belanda

Batavia dan Banten baru resmi menjadi jajahan Belanda setelah Kesultanan Banten ditaklukan Belanda pada 1810. “Memahami sejarah artinya kita tahu Kesultanan Yogyakarta tidak pernah dijajah Belanda dan tidak pernah jadi bagian Hindia Belanda,” katanya.

Kalimantan, Sulawesi, dan Papua tidak pernah dijajah Belanda sebelum tahun 1810. Satu2nya wilayah Indonesia yang ditaklukan VOC pada awal abad 17 adalah Kepulauan Maluku. “Maluku disebut pernah dijajah Belanda selama 300 tahun = fakta sejarah,” katanya.

Selama 1601 sampai 1799, VOC mendirikan kantor dan pusat distribusi rempah-rempah dari Maluku ke Eropa di Batavia, dengan membayar sewa kontrak lahan kepada Kesultanan Banten. Pada 1799 VOC tutup, lebih dikarenakan perang Eropa, dimana Napoleon berhasil menjajah Eropa, termasuk Belanda.

Memahami sejarah artinya kita tahu, pemberontakan pertama di Batavia dilakukan masyarakat Tionghoa pada 1742 yang membunuh ratusan pribumi dan bangsa Eropa, karena dipicu informasi hoax bahwa orang-orang Tionghoa yang dikembalikan dengan kapal ke Srilangka, dikabarkan dibunuh dan dibuang ke laut.

Ketika VOC mendatangkan ribuan kuli dan budak Tionghoa dari perkebunan Vanili di Srilangka ke Batavia untuk dijadikan budak, kuli pelabuhan, koki, tukang cuci, dan lain-lainnya. Dan, jumlah kuli dan budak Tionghoa itu mencapai 1/3 dari populasi Batavia.

Pemerintah kolonial Belanda di Batavia, sejak 1810, menggunakan keahlian orang Tionghoa untuk memasok bahan pokok. Sedangkan India memasok sandang dan tekstil. Serta Arab yang mengurus lahan dan properti Pemerintah Kolonial.

Etnis Tionghoa, Arab dan India telah lebih dulu, 140 tahun, menjalani peran sebagai pengusaha dibanding pribumi, sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda.

Mayoritas etnis Tionghoa, Arab, dan India lebih maju 140 tahun, dibanding pribumi dalam berbisnis dan lebih sejahtera hidup mereka di era kolonial Belanda. Sekolah-sekolah khusus Tionghoa, Arab, dan India sudah berdiri di Batavia sejak awal abad 19.

Pemerintah Kolonial Belanda baru mendirikan sekolah untuk pribumi setelah tahun 1850, ketika Parlemen Belanda memaksa kerajaan untuk menjalankan politik etis di Indonesia.

Mayoritas etnis Tionghoa menolak Proklamasi Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945. Mereka memihak kepada Belanda ketika pecah perang revolusi kemerdekaan. Sedangkan etnis India tidak bersikap. Sebaliknya, etnis Arab menyatakan diri bergabung dengan pribumi perang melawan Belanda.

Kabinet Pemerintah Indonesia pada 1945-1949 berusia pendek, karena dijatuhkan oleh kartel importir dan distributor Tionghoa yang pro pada Belanda. Program Benteng untuk mendorong wirausaha pribumi juga disabotase kartel Tionghoa.

Sikap anti Republik dan pro Belanda serta tidak mengakui kewarganegaraan Indonesia, menjadi penyebab lahirnya PP No. 10 tahun 1959 yang mengharuskan Tionghoa memilih menjadi WNI atau tetap jadi WN RRC.

Mayoritas Tionghoa yang berjumlah 600 ribu jiwa, pada 1959, memilih tetap jadi WN RRC dan bersiap-siap eksodus dari RI kembali ke China. Namun kapal pengangkut yang dijanjikan RRC tidak datang, sesuai janji. Hanya 200 ribu Tionghoa yang berhasil diangkut ke China.

Ratusan ribu Tionghoa yang bermaksud pulang ke China terlantar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Semarang, Surabaya, dan Belawan. Karena kapal pengangkut dihentikan pengirimannya oleh RRC. Akhirnya timbul kerusuhan di sekitar pelabuhan oleh kumpulan massa WN RRC.

PM RRC datang ke Jakarta, memohon agar rezim Sukarno bersedia menerima kembali, menampung ratusan ribu WN RRC yang batal dipulangkan ke China. PM China menjanjikan bantuan, sebagai kompensasi kesediaan Sukarno menerima kembali ratusan ribu WN RRC itu.

Bantuan ekonomi dari RRC itu, disalurkan lebih banyak kepada PKI. Program bantuan alat-alat pertanian, tukang, nelayan dll, diserahkan kepada PKI untuk penyalurannya kepada rakyat.

RRC berhasil mempengaruhi Sukarno lebih dekat ke Peking. Dan, RRC berhasil memperkuat posisi politik PKI di Indonesia. Mayoritas Tionghoa yang batal pulang ke China menjadi basis pendukung utama PKI.

Jatuhnya negara-negara Asia Tenggara ke tangan komunis dan berdirinya IndoChina, mendorong RRC mendesak PKI dan Sukarno untuk segera menuntaskan revolusi di Indonesia dan menjadikan PKI sebagai satu-satunya partai penguasa. Puluhan ribu senjata dikirim RRC kepada PKI.

Revolusi komunis PKI – Bung Karno gagal, karena muncul perlawanan dari TNI AD yang dipimpin oleh tokoh “buangan” yang tidak diperhitungkan, yaitu Mayjen Suharto.

Suharto berhasil memanfaatkan pengalamannya sebagai Panglima Trikora untuk memobilisasi pasukan dan menumpas PKI.

Informasi yang menyebut Suharto pernah dipecat Jendral Nasution karena terlibat penyelundupan adalah hoax yang dibuat dan disebarkan musuh-musuh Suharto. Fitnah terhadap Suharto itu muncul setelah CSIS disingkirkan sebagai think tank /perumus kebijakan ORBA 1988. (Bersambung)

Sumber: “Sejarah Politik Indonesia Dari Zaman VOC, Masuknya WN China Hingga Peran CSIS” by @AlbertPanjaitn

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password