Kemenkumham Tak Pedulikan Instruksi Jokowi, Pelaksanaan UPN Amburadul

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Dari pelaksanaan ujian pengangkatan notaris (UPN) yang diadakan Ditjen AHU, Kemenkumham pada tanggal 26 April 2018, jelas terlihat ketidaksiapan pihak panitia dalam pelaksanaannya.

___________

Hal ini sebagai dampak buruk dari pelaksanaan lelang cepat UPN bernilai Rp 352.467.500 yang telah dimenangkan PT Wawai Karya.

Calon Notaris dan Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Yandrik Ershad mengungkapkan, dampak buruk dimaksud antara lain, terjadi banyak kendala pada saat ujian, dimana akses internet yang lemah dan laptop yang digunakan peserta banyak yang mengalami error.

Dengan begitu, patut dikatakan, pelaksanakan ujian tersebut sangat dipaksakan. Selain itu, jadwal ujian yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB molor hingga 4,5 jam. Dan, baru dilaksanakan sekitar pukul 12.00 WIB. Akhirnya, para peserta ujian pun terlantar.

“Sesungguhnya, akses internet yang lemah di lokasi ujian Balai Kartini bukanlah alasan, karena pelaksanaan ujian essay yang dilakukan di rumah masing-masing peserta melalui website AHU (UPN) pada 30 April 2018 juga terbukti kacau. Pertanyaannya, apakah ujian peningkatan kualitas bisa dikerjakan di rumah?” tanya Yandrik.

Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasona Laoly mengatakan, ujian kompetensi (UPN) ini berbasis sistem CAT. Sehingga hasil ujiannya bisa langsung diketahui pada saat itu juga. “Tapi faktanya nol, pengumuman hasil ujian diumumkan dalam waktu 30 hari ke depan,” ujarnya.

Anehnya, sebagai organisasi notaris, INI justru terkesan tidak memperhatikan dan tidak membela kepentingan Anggota Luar Biasa (ALB). Ini jelas terlihat dari statement Ketua Bidang Humas PP INI dalam pemberitaan media. INI telah mengkambinghitamkan akses internet yang lemah di lokasi ujian.

Ketua Bidang Humas PP INI mengatakan bahwa persoalan biaya merupakan persoalan operasional dan menurutnya itu kebutuhan yang memang harus dikeluarkan.

“Apabila teman-teman ALB mengeluarkan dana yang besar untuk pelatihan, untuk upgrading atau segala macam itu, mungkin karena dirinya kurang ilmu pengetahuan, maka dirinya butuh itu”. Kata Kabid Humas INI di salah satu media online (01/05/2018).

Perlu digarisbawahi, ALB atau calon notaris mengikuti rangkaian kegiatan organisasi tersebut, karena dalam peraturan organisasi itu sendiri, ALB diwajibkan mengumpulkan sejumlah poin tertentu.

Poin tersebut sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Kode Etik (UKEN) dengan membayar sejumlah uang (pada 2016 sebesar Rp1.800.000). Sehingga mau tidak mau ALB harus mengikuti kegiatan organisasi demi mendapatkan poin.

ALB juga telah membayar kewajiban pendaftaran kepada organisasi sebesar Rp 2.500.000 per orang.

“Jadi pertanyaan besarnya adalah ke mana uang pendaftaran ALB tersebut dipergunakan, sampai saat ini tidak ada transparansi uang pendaftaran ALB,” katanya.

Teringat Presiden Jokowi pada saat berpidato dalam acara Musrenbangnas RKP 2019. Dia mengatakan, “Dunia sudah berubah seperti ini, masa kita masih bertele-tele, berbelit-belit, masih ruwet. Mau jadi apa kita? Kalau yang namanya waktu menjadi komoditas yang sangat mahal, berarti musuh nomor satu kita adalah yang namanya buang-buang waktu. Apa itu yang namanya buang-buang waktu? Yaitu cara kerja kita yang bertele-tele itu buang-buang waktu, rantai birokrasi yang panjang itu juga buang-buang waktu dan sudah kuno. Yang namanya rantai prosedur yang lama dan berbelit-belit juga harus ditinggalkan”.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password