Kasus Habib Rizieq Di-SP3, GP Ansor Ancam Tak Dukung Jokowi Lagi

kreasi kabarjitu

KABARJITU: Birahi Sukmawati Soekarnoputri yang ingin menjebloskan Habib Rizieq Shihab kandas. Polda Jawa Barat menilai pengaduan Sukmawati ngaco alias perbuatan Imam Besar FPI itu bukan tindak pidana.

_________

Karena itulah, pihak Polda Jabar pun menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Dengan demikian, kasus dugaan penghinaan Pancasila yang dituduhkan Sukmawati tersebut batal demi hukum.

Begitu juga dengan status tersangka yang sempat ditetapkan penyidik, secara otomatis gugur.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Umar Surya Fana menyatakan, pihaknya sudah menerbitkan SP3 tersebut pada Februari atau Maret 2018.

“Sudah lama kita terbitkan SP3-nya,” kata Umar ketika dikonfirmasi, Jumat (4/5/2018).

Menurut Umar, setelah dilakukan penyidikan dengan mendalami kasus tersebut, penyidik mengamil kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan Rizieq bukan merupakan tindak pidana. Itulah yang mendasari terbitnya SP3.

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya terlampau agresif menetapkan Habib Rizieq sebagai tersangka. Padahal, kasus tersebut merupakan pelimpahan dari Mabes Polri, tempat Sukmawati membuat laporan.

Dalam laporannya, Sukmawati menuding Habib Rizieq telah mengeluarkan kalimat yang tidak pantas terkait Pancasila.

Kalimat dimaksud adalah ‘Pancasila Soekarno Ketuhanan ada di pantat, sedangkan Pancasila Piagam Jakarta Ketuhanan ada di kepala’. Pernyataan tersebut beredar di YouTube dan sempat menjadi viral.

Menanggapi aduan itu, Bareskrim Polri mengeluarkan surat bernomor LP/1077/X/2016/Bareskrim. Dalam surat tersebut, Habib Rizieq disangkakan melanggar Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penodaan Lambang Negara dan Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

Efek Tim 11 Alumni 212
Bisa jadi, keputusan yang diambil Polda Jabar tersebut merupakan dampak positif dari dialog yang dilakukan Tim 11 Ulama Alumni 212 (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa/GNPF, Ulama, Front Pembela Islam/FPI, dan perwakilan sejumlah ormas Islam) dengan Presiden Jokowi pada Minggu (22/4/2018) lalu di Istana Bogor.

Sebagaimana disampaikan Muhammad Alkhathath, dalam pertemuan tersebut, pihaknya menyampaikan tuntutan kepada pemerintahan Jokowi, agar lebih mengedepankan dialog dan musyawarah, terutama yang berkaitan kriminilasasi ulama dan aktivis.

Dalam dialognya, Alkhathath didampingi Yusuf Muhammad Martak, Slamet Maarif, Sobri Lubis, serta Roudhul Bahar, dan Usamah Hisyam.

GP Ansor yang Ngotot
Sebelum Polda Jabar menerbitkan SP3 terkait kasus yang menjerat Habib Rizieq, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengaku tidak rela jika usai bertemu dengan petinggi Alumni 212, Jokowi menghentikan kasus Habib Rizieq.

“Enggaklah. Biar pengadilan yang memutuskan. Presiden tak usah intervensi,” kata Yaqut, Sabtu (28/4/2018) lalu.

GP Ansor, kata Yaqut, tidak ingin Jokowi tunduk pada kepentingan politik, sehingga kasus Habib Rizieq dihentikan, padahal masih diproses di kepolisian.

Bahkan Yaqut mengancam bakal menanggalkan dukungannya kepada Jokowi, jika Jokowi menghentikan kasus Habib Rizieq.

“Kami yakin, Jokowi tidak akan menuruti kemauan Alumni 212 yang minta kasus Rizieq dihentikan. Kecuali dia (Jokowi) rela kehilangan pendukungnya-pendukungnya,” kata Yaqut.

Kasus Aneh
Jika meneliksik pengakuan Direktur Reskrinum Polda Jabar, Kombes Pol Umar Surya Fana, bahwa SP3 Habib Rizieq diterbitkan pada bulan Februari atau Maret, maka penerbitan dilakukan sebelum pertemuan Tim 11 Alumni 212 dengan Jokowi.

Pasalnya, pertemuan di Istana Bogor itu berlangsung pada Minggu (22/4/2018) atau sudah lewat dari satu-dua bulan dari penerbitan SP3 tersebut.

Artinya, kasus yang menjerat Habib Rizieq itu memang tidak pernah terbukti secara hukum. Dan, pihak kepolisian menyadari bahwa sangatlah pantas jika kasus tersebut di-SP3-kan.

Namun, patut diduga, kasus ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Apalagi, menurut pengakuan Usamah Hiyam, permintaan dialog yang disampaikan pihak Tim 11 Alumni 212 sudah disampaikan di bulan Februari dan Maret 2018.

Namun, karena alasan kesibukan presiden, maka dialog baru bisa dilaksanakan pada 22 Mei 2018.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password