Dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Kuras Uang Negara

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Selain mewacanakan tema revolusi mental, dalam hal penggunaan anggaran, Presiden Joko Widodo juga sering menggembar-gemborkan istilah money follow program. Penggunaan uang negara harus difokuskan pada program yang sudah ditentukan, khususnya program prioritas.

____________

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengatakan,
sayangnya, dalam perjalanan pemerintahannya, istilah yang digaungkan Jokowi hanya jargon semata.

“Center for Budget Analysis (CBA) melihat, bukannya money follow program yang berjalan, melainkan APBN digunakan untuk meningkatkan citra  Jokowi dan ujungnya menguras keuangan negara,” ungkap Maman melalui keterangan tertulisnya yang diterima kabarjitu, Minggu (27/5/2018).

Adapun program pencitraan Joko Widodo yang menguras keuangan negara, sebagai berikut:

Pertama, dalam dua tahun terakhir, yakni 2017 dan 2018, Pemerintah Jokowi menjalankan program mirip Bantuan Langsung Tunai (BLT) di era SBY, yakni bagi-bagi sembako yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 21,2 miliar.

Padahal sebelumnya, Jokowi sempat menyindir program tersebut tidak mendidik, namun apa lacur, mendekati tahun politik, Jokowi seperti menelan ludahnya sendiri dengan program bagi-bagi sembako.

Kedua, menjelang lebaran, Jokowi mengeluarkan PP No. 20 tahun 2018 tentang tunjangan hari raya yang diperuntukan bagi pimpinan dan pegawai nonpegawai negeri sipil lembaga nonstruktural. “Tidak tanggung-tanggung anggaran yang digelontorkan Joko Widodo sebesar  Rp 35,7 triliun atau naik 68,9 persen dibandingkan THR tahun sebelumnya,” ujar Jajang.

Sebagai catatan, THR yang dibagikan Joko Widodo dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp3.401.000

Tidak berheti sampai sini, Jokowi melalui Menteri Keuangan Sri mulyani juga akan memberikan THR sebesar Rp 440 miliar untuk pegawai honorer di tingkat kementerian pemerintahan pusat. Sedangkan honorer di tingkat pemerintah daerah yang betul-betul mengabdi kepada negara selama ini hanya gigit jari

“Dalam program THR ini, menurut CBA, selain akan menguras keuangan negara, realisasinya hanya akan menghasilkan ketidakadilan bagi kelompok lainnya, yang selama ini jelas-jelas mengabdi kepada negara dan masyarakat, misalnya  guru honorer dan honorer di pemerintah daerah,” pungkas Jajang.

Sebagai catatan, THR yang dibagikan Joko Widodo dalam porsinya hanya dinikmati pimpinan, misalnya pimpinan lembaga nonstruktrural (LNS) bisa memperoleh THR sampai Rp24.980.000, sedangkan untuk pegawainya hanya memperoleh Rp3.401.000

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password