Banyak Skandal di Proyek KTP-el, KPK Wajib Bongkar untuk Jilid 2

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabajitu): Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) telah berubah menjadi momok mengerikan bagi masyarakat dan penguasa.

_______

Momok bagi masyarakat karena saking susahnya membuat KTP-el. Sedangkan bagi penguasa akan terlihat ketakutan, jika ada masalah sedikit saja terkait KTP-el.

“Ketakutan penguasa ini menyiratkan adanya tabir tersembunyi di balik benda kecil yang tipis ini,” ungkap Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Rabu (30/5/2018).

Misalnya saja kasus yang baru-baru ini menggegerkan publik. Di tengah sulitnya masyarakat membuat KTP-el, ditemukan KTP yang tercecer dengan jumlah yang banyak di Simpang Salabenda, Kemang, Kabupaten Bogor malah.

“Sangat wajar publik merespon negatif atas kejadian ini, karena selain begitu sulitnya mengurusi KTP-el masyarakat masih sakit hati dengan kasus mega korupsi KTP-el yang belum juga tuntas,” ujar Jajang.

Berdasarkan pantauan Center for Budget Analysis (CBA), Program Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait KTP-el ini memang masih banyak masalahnya.

“Selain KTP yang tercecer di Bogor, kami mencatat ada 5 proyek terkait KTP-el yang dijalankan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dua tahun (2017 dan 2018) yang berpotensi menjadi skandal KTP-el selanjutnya,” ungkap Jajang.

Untuk 5 proyek ini, anggaran yang disiapkan Kemendagri mencapai Rp299.095.142.409. Uang ratusan miliar ini digunakan untuk 3 proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric KTP-el. Dua proyek di antaranya dijalankan tahun 2017 dan satu proyek dijalankan tahun 2018. “Untuk tiga proyek ini anggaran yang dihabiskan sebesar Rp129.718.900.000,” tambahnya.

Ada juga dua proyek Pengadaan Blangko KTP-el yang dilaksanakan di tahun 2017 dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp158.643.900.000.

Untuk 5 proyek ini, kata Jajang, CBA mencatat beberapa temuan, pertama, dua proyek Pengadaan Blangko KTP-el selalu dimenangkan oleh perusahaan yang sama.

Perusahaan tersebut adalah PT Pura Barutama yang beralamat di Jl. AKBP Agil Kusumadya 203 Kudus. “Walhasil PT Pura Barutama mendapatkan Rp158.643.900.000. dari Kemendagri,” katanya.

“Selalu dimenangkannya PT Pura Barutama, menurut kami sangat janggal, mengingat dalam proses lelang masih ada perusahaan lain yang menawarkan harga efisien. Contohnya yang ditawarkan PT Trisakti Mustika Graphika, dalam Pengadaan Blangko KTP-el. Harga yang diajukan lebih rendah Rp 2,7 miliar, tapi tetap digugurkan,” ungkapnya.

Selain itu, dalam proyek Annual Technical Support Aplikasi Biometric KTP-el Tahun 2017 juga ditemukan kasus yang sama. Di mana perusahaan yang dimenangkan Kemendagri yakni PT Telekomunikasi Indonesia dengan nilai kontrak sebesar Rp10.255.300.000, jauh lebih mahal dibanding penawar terendah dari perusahaan Cahaya Anugrah Firdaus yang menawarkan Rp 8,9 miliar saja.

Secara keseluruhan, dalam 5 proyek di atas, CBA menemukan potensi kebocoran uang negara sebesar Rp 4,8 miliar. Hal ini sangat disayangkan, karena ternyata Kemendagri hingga kini belum juga beres dalam menjalankan proyek KTP-el.

“Untuk itu CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK, jangan cuma fokus dengan mega skandal KTP-el sebelumnya, namun juga membuka penyelidikan dengan proyek KTP-el yang kami sebutkan,” beber Jajang.

Temuan ini juga menjadi catatan penting bagi KPK untuk terus mengawasi proyek KTP-el yang sedang dijalankan Kemendagri, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak penyimpangan yang dilakukan.

Secara keseluruhan, dalam 5 proyek di atas, CBA menemukan potensi kebocoran uang negara sebesar Rp 4,8 miliar. Hal ini sangat disayangkan, karena ternyata Kemendagri hingga kini belum juga beres dalam menjalankan proyek KTP-el.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password