Setnov Divonis, Bagaimana Kabar Puan dan Orang Besar?

JAKARTA (kabarjitu): Bekas Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) sudah divonis 15 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa (24/4/2018).

_____________

Setelah Setnov dan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, siapa lagi yang bakal menyusul ke Hotel Prodeo? Apalagi, selama persidangan, Setnov kerap menyebut sejumlah nama, antara lain Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir, Melchias Markus Mekeng, Arif Wibowo, dan M Jafar Hafsah.

Terakhir, Setnov juga menyebut nama politisi PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung. Keduanya disebut Setnov ikut menerima aliran dana e-KTP.

Selain hukuman badan, hakim juga mewajibkan Setnov membayar denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Tidak hanya itu,  Setnov wajib mengganti kerugian negara USD 7,3 juta atau  sekitar Rp 66 miliar dengan kurs rupiah tahun 2010 (dikurangi Rp 5 miliar yang sudah dikembalikannya ke negara melalui penyidik).

Bahkan, hakim juga mencabut hak politiknya selama lima tahun ke depan, pasca menjalani hukuman.

Salah satu pertimbangan tingginya hukuman yang diterima Setnov karena majelis hakim menolak permohonan justice collaborator yang diajukannya.

Pasalnya, terdakwa belum memenuhi syarat sebagai justice collaborator, karena sesuai UU, pemohon justice collaborator harus pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatannya dan mengungkap pelaku lain yang lebih besar.

Sedangkan, Setnov justru tidak mengaku telah menerima uang USD 7,3 juta. Walaupun ada sejumlah penerima uang e-KTP, yang diungkap Setnov.

Pelaku Lain Harus Diproses
Kasus e-KTP memang tergolong aksi korupsi berjamaah. Karenanya, KPK memiliki kewajiban untuk memproses nama-nama pelaku lainnya, tanpa pandang bulu.

“ICW mendorong agar KPK menelurusi dan menindaklanjuti sejumlah nama yang kembali disebut Setya Novanto,” kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun, Selasa (24/4/2018).

Patut diduga, Setnov bukanlah satu-satunya aktor besar dalam kasus tersebut. Karena,
muncul nama sejumlah anggota DPR yang turut menerima aliran dana dari megakorupi proyek e-KTP.

Pasalnya, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi Cahyo (keponakan Setnov), mengantar uang kepada anggota DPR. Mereka adalah Olly Dondokambey, Tamsil Linrung, Mirwan Amir dan Melchias Markus Mekeng. Kemudian, Arif Wibowo, Ganjar Pranowo dan M Jafar Hafsah.

Menurut Setnov, sesuai keterangan Irvanto, masing-masing menerima uang USD 500.000. Totalnya mencapai USD 3,5 juta.

Novanto juga menyebut nama Chairuman Harahap dan Agun Gunandjar Sudarsa. Masing-masing menerima USD 500.000 dari pengusaha Made Oka Masagung. Uang itu  diberikan melalui Agun Gunandjar di Senayan City.

Terakhir, Setnov juga menyebut nama Puan Maharani dan Pramono Anung. Menurut Setnov, masing-masing juga menerima USD 500.000.

“Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka,” kata Setnov saat sidang pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Selain nama-nama yang disebut Setnov, dalam sidang putusannya, majelis hakim  juga menyebut sejumlah nama pejabat, di antaranya Gamawan Fauzi (mantan Menteri Dalam Negeri). Melalui adiknya Azmin Aulia, Gamawan telah mendapat uang Rp 50 juta, sebidang tanah, dan sebuah ruko.

Juga disebut nama politisi Partai Hanura, Miryam S Haryani yang menerima USD 1,2 juta dan dua politisi Golkar, Markus Nari USD 400.000 dan Ade Komarudin USD 100.000.

Nama mantan Ketua Fraksi Demokrat M Jafar Hafsah juga disebut, telah menerima USD 100.000. Termasuk mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraini sebesar USD 500.000 dan Rp 22 juta.

Termasuk sejumlah anggota DPR periode 2009-2014, yang dialiri dana sebesar USD 12,8 juta dan Rp 44 miliar.

Anehnya, dari nama-nama tersebut, KPK baru menetapkan Markus Nari sebagai tersangka. Sedangkan nama-nama lainnya masih bernafas lega.

Janji KPK
Menanggapi munculnya sejumlah nama penerima dana e-KTP, Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan penyelidikan tidak berhenti sampai Setnov. KPK berjanji seluruh fakta persidangan akan ditindaklanjuti.

“Seperti yang pernah disampaikan, kasus ini tidak berhenti sampai SN saja,” kata Agus kepada wartawan, Selasa (24/5/2018).

Namun, ketika disinggung nama Puan Maharani yang disebut-sebut Setnov ikut menerima aliran dana e-KTP, tampaknya KPK mulai grogi.

Sejak awal pengusutan korupsi e-KTP, KPK telah meminta keterangan kepada mantan Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, serta Jafar Hafsah. Namun, penyidik belum pernah sekali pun meminta keterangan dari mantan Ketua Fraksi PDIP, Puan Maharani.

Dalam hal ini, KPK membantah telah melindungi Menko Pembangunan dan Kebudayaan tersebut. Walaupun, diakuinya bahwa Puan belum pernah diperiksa, walau hanya sebagai saksi.

Saat proyek e-KTP bergulir, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP, yang merupakan partai terbesar ketiga di DPR RI kala itu. Dalam sidang kasus dugaan korupsi e-KTP, PDIP disebut sebagai salah satu dari tiga partai yang turut diperkaya oleh proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. ‎‎

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku bahwa pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan kepada Puan, jika ditemukan indikasi perannya dalam kasus tersebut.

“Kami memeriksa sesuai perkembangan penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi e-KTP. Jadi untuk sementara ini, yang kami periksa itu adalah pihak-pihak yang dekat dengan orang yng telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Syarief. (liputan6.com, 04 Feb 2018)

Syareif menuturkan, pihaknya tidak akan pilih kasih dalam mengusut suatu perkara. Bila belum dimintai keterangan saat ini, bukan berarti dianggap tak penting atau melindunginya.

Dia menekankan, lembaganya akan terus mengembangkan kasus tersebut. Pemeriksaan setiap saksi, termasuk Puan, bila dianggap dibutuhkan keterangannya.‎

“Jadi tidak ada pilih-pilih. Tebang pilih partai politik, dalam proses penyidikan kasus e-KTP yang dilakukan KPK,” tegasnya. ‎

Bahkan, menurut juru bicara KPK, Febri Diansyah, Presiden Joko Widodo sudah mempersilakan penegak hukum memproses menteri kabinetnya, jika memang terlibat dalam skandal korupsi proyek e-KTP. Seperti halnya Puan Maharani dan Pramono Anung.

Oleh karenanya, sambung Febri, KPK akan mencari alat bukti pendukung terkait dugaan aliran dana sebesar USD 500 ribu ke Puan dan Pramono.

“Kami harus memastikan ada bukti-bukti lainnya yang mendukung hal tersebut (aliran dana e-KTP ke Puan dan Pramono),” kata Febri. (viva.co.id, Selasa, 27 Maret 2018).

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password