Perintah PN Jaksel Soal Century, Bikin Demokrat Jadi Kecebong

kreasi kabarjitu

Djoko Edhi S Abdurrahman 

 

HEBAT MAKI. Postulatnya Deelneming (ikut serta jadi penjahat). Artinya ikut serta dalam kejahatan bailout Bank Century.

Deelneming menjadi postulat utama yang mendasari putusan Majelis Hakim PN Jaksel dalam memerintahkan KPK untuk mentersangkakan mantan Wapres Boediono, Asisten Menko Ekuin Raja Pardede, etcera. Ada 5 orang petinggi keuangan pada rezim SBY yang kudu ditersangkakan dalam rangka menghukum penjahat bailout Bank Century yang merugikan keuangan negara Rp 6,7 triliun. Pintu masuk putusan itu gugatan MAKI. Jempol buat MAKI.

Budi Mulya, anggota KKSK, yang divonis 10 tahun penjara, telah membuat status nama-nama tadi jadi Deelneming. Tapi tak ditersangkakan oleh KPK. Jelas KPK salah, ikut membelokkan hukum pula: pelaku penyertaan terbukti, tapi tak didakwa. Di antara Deelneming, ada nama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden SBY.

Perpu FPJP, dua kali ditolak DPR. Tapi pemerintah ngotot. Jalan sendiri tanpa izin dari DPR. Dan, terjadilah semuanya. Angka yang diminta Sri Mulyani Rp 670.000.000.000 (670 miliar) telah digelembungkan menjadi Rp 6.7 triliun. Jelas korupsinya! Sri Mulyani sudah menghitung kebutuhan Rp 670 miliar, digelembungkan jadi Rp 6,7 triliun dengan retorika krismon Amerika Serikat yang bohong-bohongan mampir hebat ke Indonesia.

Tapi Budi Mulya seorang yang diihukum, padahal yang ajukan Perpu dan melanggar izin  DPR, bukan Budi Mulya. Mededadernya raib. Kasus ini sekonyong-konyong menjadi kejahatan tunggal (dader). Luar biasa ketika orang hukum berkorupsi. Hukumnya dibengkokin.

Sejak putusan Majelis Hakim PN Jaksel, niscaya SBY berhenti berulah, main petak umpet bang-penyeimbang, sejak kartu truf dikasi MAKI ke kubu Presiden Jokowi. Kalau Partai Demokrat tak bisa diatur, melawan penguasa, tekanan segera Budiono ditersangkakan, segera pula SBY teler. Dengan itu, Demokrat mau-tak-mau kudu dukung Jokowi tanpa reserve. Mau-tak-mau Demokrat jadi cebonger. Congrats!

MAKI menggugat Deelneming kasus korupsi Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 triliun. Rupanya setelah mempelajari bukti dokumen MAKI, muncul big question di para hakim majelis: mengapa dadernya cuma Budi Mulya, seorang yang lantas oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar dinaikkan hukumannya menjadi 18 tahun. Reasonnya tak jelas!

Tentu cara ini sinting berat. Mestinya mededader, bukan dader (pelaku tunggal). Artidjo jelas membaca Deelneming di berkas, tapi ia cuma menaikkan hukuman Budi Mulia yang, mestinya ia menyoal mana mededadernya? Kalau cuma begitu, anak gue juga bisa!

Jelas status Deeldemingnya dikorupsi. Ini mestinya hukum terang benderang, kena Artidjo malah kusut masai. Tapi tetap ada yang terlupa oleh Artidjo pada kejahatan hukum ini, mereka lupa mengatur Majelis Hakim PN Jaksel. Maka terbitlah putusan yang memerintahkan KPK untuk mentersangkakan para Deeldeming, pekan lalu. Ini baru adil sesuai fiat justicia ruat coellum.

Boediono, sang belut oli, langsung dibidik. Setidaknya Boediono terlibat 4 mega korupsi kasus keuangan: KLBI, BLBI, Bank Mandiri, Bank Century. Tapi harus diakui B

oediono jitu, licin dan lihai. Pada kasus KLBI, ia bersama 3 pelaku lainnya disebut sebagai tersangka, yang tiga orang masuk, di antaranya Paul Sutopo, Budiyanto, dan seorang lagi dalam satu berkas. Tapi nama Boediono bisa menguap dari berkas. Cuma Boediono yang tak dihukum.

Pada kasus BLBI yang ditangani KPK tiga bulan belakangan, mantan Ketua BPPN Syafrudin Tumenggung sudah nyatakan Budiono otak kejahatan BLBI yang disangka menerbitkan surat lunas (R & D) oleh KPK.

Dalam catatan saya, mengutip mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier, ada 6 dosa besar Boediono.

Dosa pertama, keterlibatan Boediono yang ketika itu memangku Direktur Analis Perkreditan BI otak dibalik kebijakan BLBI tahun 1997. Kebijakan itu membuat Indonesia mengalami kerugian hingga Rp 700 triliun. Hatta Taliwang mengutip Fuad Bawazier, bahwa Presiden Soeharto telah memerintah Bawazier untuk memecat Boediono karena keterlibatannya di kasus BLBI. Fuad Bawazier menyebut Boediono sebagai residivis BLBI.

Dosa kedua, ketika Boediono menjadi Menteri Keuangan di rezim Megawati. Boediono merancang kebijakan release and discharge yang menguntungkan pengemplang BLBI dengan kerugian keuangan negara Rp 300 triliun.

Dosa ketiga adalah derivasi dari dosa pertama dan kedua. Bank-bank yang ditutup harus diselamatkan melalui skema rekapitalisasi sampai 30 tahun. Dan itu artinya kerugiaan tersebut harus ditanggung rakyat lewat APBN bernilai puluhan triliun rupiah.

Dosa keempat, pada 2003 pemerintah Amerika Serikat mengucurkan program pinjaman 1,5 miliar USD. Pinjaman ini diberikan untuk pengembangan koperasi dan dunia pertanian. Boediono malah menggunakan bantuan itu untuk menyelamatkan bank plat merah berukuran kecil yang sakit-sakitan, yakni Bank CIC. Sekitar setahun kemudian bank sakit itu dimerger dengan dua bank sakit lainnya menjadi Bank Century.

Dosa kelima, Boediono merancang dan menerbitkan pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) yang dikucurkan BI dan dana talangan yang dikucurkan KKSK untuk Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Ketika dua kebijakan itu diambil, Boediono adalah Gubernur BI dan anggota KKSK.

Dosa keenam, Boediono bertanggung jawab atas skandal pengemplang pajak Bank Mandiri yang merugikan negara Rp 20,1 triliun. Saya mengajukan hak angket “Skandal Korupsi Bank Mandiri”, sial, karenanya saya dipecat oleh Amien Rais dan Sutrisno Bachir (mengembalikan utangnya dengan kurs lama Rp 2.200 yang mestinya Rp 12.000).

Bangkainya bisa ditutupi, tapi bau bangkainya muncul di Putusan PN Jaksel, nama Boediono meroket lagi sebagai Deelneming.

 

Penulis adalah:

*) Anggota Komisi Hukum DPR 2004 – 2009, Advokat, Wasek Lembaga Penyuluhan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama, PBNU.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password