KPK Diancam Praperadilan Jika Tak Lanjutkan Kasus Cak Imin

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mengancam bakal mempraperadilankan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), jika tidak melanjutkan perkara korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (P2KTrans) yang diduga melibatkan Muhaimin Isandar, mantan Menaker.

___________

Ancaman tersebut disampaikan MAKI dengan alasan sampai sekarang kasus tersebut masih belum jelas. Padahal, yang menyebut nama Muhaimin alias Cak Imin adalah jaksa KPK dalam berkas dakwaan terhadap mantan Dirjen P2KTrans Jamaluddien Malik.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan desakan agar KPK melanjutkan kasus yang melibatkan Cak Imin disebabkan tiga alasan. “Ada tiga hal yang sebenarnya jadi alasan terkait kasus yang diduga melibatkan mantan menteri Muhaimin Iskandar,” kata Boyamin di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/4/2018).

Karena itulah, Boyamin mendatangi KPK untuk menyampaikan surat desakan tersebut.

Dalam surat itu, Boyamin menyebut nama Cak Imin, karena nama Ketum PKB itu muncul dalam pertimbangan putusan mantan Dirjen P2KTrans Jamaluddien Malik.

Di dalam pertimbangan putusan hakim Tipikor, kata Boyamin, Cak Imin disebut meminta uang Rp 400 juta, seperti yang disampaikan seorang saksi.

“Dasarnya, di dalam berkas putusan hakim untuk terdakwa Jamaluddien Malik, disebutkan bahwa ada saksi yang mengungkap penggunaan uang Rp 400 juta yang diberikan kepada Gatsu 1 (Gatot Subroto 1), Gatsu 1 itu menunjuk menteri,” kata Boyamin.

Menurut Boyamin, yang menjadi dasar putusan hakim itu, adalah tuntutan jaksa yang juga menyebut adanya aliran dana sebesar Rp 400 juta kepada menteri.

“Di bagian analisis hakim yang menyangkut keterkaitan sejumlah pihak,  juga disinggung itu di halaman 513 dalam berkasa putusan Jamaluddien Malik,” ujar Boyamin.

Atas dasar itulah, Boyamin mendesak agar KPK segera mempertanggungjawabkan penyebutan nama Cak Imin tersebut. Jika memang tidak cukup bukti, maka sudah seharusnya KPK menyampaikannya kepada masyarakat.

“Kita kembalikan kepada KPK, seperti halnya kasus Century kemarin. Dakwaan itu kan yang membuat KPK. Seperti halnya Boediono, maka kami minta pertanggungjawabannya kepada pihak yang membuat dakwaan,” kata Boyamin.

Apalagi tuntutan, sudah seharusnya dipertanggungjawabkan oleh KPK. Dalam hal ini, KPK harus melanjutkan penyidikannya. Apalagi sampai sekarang belum ada pernyataan resmi dari KPK bahwa kasus itu ditutup.

“Kalau tidak cukup bukti, ya berarti harus dihentikan, dinyatakan (secara resmi). Kan sampai sekarang belum ditutup. Belum di-close, kan masih berjalan perkara itu,” ujar Boyamin lagi.

Menurut Boyamin, kalau memang Cak Imin itu bersih, maka ia  bisa melenggang  menjadi calon wapres. “Kalau tidak (terlibat), ya harus disetop sampai sini. Tapi kalau ada dugaan ketelibatannya, haru dilanjut. Rakyat biar tahu juga,” ujar Boyamin.

Boyamin mengaku, untuk membuktikan tidak adanya kepentingan politik terkait desakannya kepada KPK, maka pihaknya akan mengajukan praperadilan jika dalam 30 hari tak ada jawaban dari KPK.

“Undang-Undang KPK kan harus menjawab 30 hari, jadi kalau 30 hari tidak ada jawaban, saya akan praperadilan untuk memastikan semua ini,” kata Boyamin.

Janji KPK Zonk
Sebelumnya (5 Desembr 2016), Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengaku, KPK masih menelusuri bukti-bukti terkait pihak yang menikmati uang suap di Direktorat Jenderal P2KTrans, Kemenakertrans pada tahun anggaran 2014.

Pasalnya, saat sidang tuntutan atas terdakwa Jamaluddien Malik, pada Rabu, 2 Maret 2016,  jaksa penuntut umum KPK menyebut mantan Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans itu membagikan duit setoran dari PPK ke sejumlah nama. Cak Imin, disebut menerima Rp 400 juta.

“Putusan yang menyebutkan ada Rp 400 juta pada Muhaimin Iskandar, tentu akan didalami penyidik,” kata Yuyuk, Senin (5/12/2016).

Dalam kasus itu, Cak Imin pun diperiksa oleh KPK sebagai saksi Jamaluddien Malik. Saat itu Cak Imin mengaku dicecar soal pengelolaan anggaran di Kemenakertrans, semasa menjabat Menakertrans.

Cak Imin mengaku tidak tahu soal kasus pemerasan yang dilakukan Jamaluddien Malik. Apa yang dilakukannya semasa menjadi Menakertrans sudah sesuai prosedur.

“Semua sudah saya jelaskan bahwa prosedur kebijakan telah kita lampaui dan saya tidak tahu-menahu apa yang disebut sebagai yang dituduhkan pada Pak Jamal,” jelas Cak Imin di KPK, (28/10/2015).

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password