Hentikan Kriminalisasi terhadap Wartawan, Dewan Pers kok Mandul

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Berbagai kasus yang menimpa sejumlah kuli tinta alias jurnalis, telah menjadi catatan buram dalam sejarah pers di Tanah Air.

Apalagi sejumlah wartawan di bawa ke ranah hukum. Salah satunya adalah wartawan sebuah media di Sumatera Barat (Sumbar).

Mencermati hal itu, pengamat dan peneliti politik Indonesian Public Institute menilai, dewan pers terkesan mandul dan kurang imparsial dalam menangani kasus.

“Wartawan itu punya hak jawab dan koreksi sesuai Pasal 5 UU No.40 Tahn 1999 tenang Pers. Jangan jangan main pidanakan,” tutur Jerry.

Dalam Pasal 5 ayat 2 UU No.40/1999, disebutkan bahwa pers wajib melayani Hak Jawab. Dalam hal ini, Hak Jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang mempublikasikan.

Jerry mengatakan, kehadiran dewan pers sebagai bridge  (jembatan) dan membantu manakala wartawan menghadapi masalah atau dipasung maupun dikriminalisasi.

“Barangkali saat duduk di dewan pers mereka tidak punya basic wartawan sehingga buta pada Tupoksi masing-masing,” kata Jerry yang juga sempat menjadi beberapa kali pemimpin redaksi ini.

UU No.40 Tahun 1999 punya kekuatan hukum yang abolut. Tapi saat ini freedom of speech seakan hilang. Padahal ini negeri demokrasi.

“Jika tidak becus, lebih baik mundur saja, jika mereka seperti ini maka dunia pers kita bisa bubar,” tutur Jerry.

Menurut Jerry, setidaknya ada 43.000 media Online yang wajib dilindungi oleh Dewan pers. Namanya saja wartawan, baik itu yang tergabung di PWI, AMSI, AJI dan lain-lain.

Ke depan, kata Jerry, Dewan Pers harus diisi oleh orang yang bukan politisi, tapi punya pengalaman menjadi piimpinan redaksi di sejumlah media mainstream.

Sementara Jerry meminta agar ke depan UU Pers diperkuat fungsi dan perannya, seperti UU KPK No.30 Tahun 2002. Sehingga tidak ada lagi kriminalisasi wartawan.

“Ingat! peran pers di negeri ini cukup vital.  Dan bagi saya, pers adalah pilar ke-5. Jadi punya power yang cukup kuat,” ujarnya.

Karena itulah, resistensi terhadap tugas wartawan merupakan pencideraan terhadap demokrasi di Indonesia itu sendiri.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password