Cak Imin Ambisi Cawapres, Biayanya Diduga Setoran Kader yang Jadi Pejabat

kreasi kabarjitu

JAKARTA (kabarjitu): Dalam laporan terakhir pada tahun 2014, harta kekayaan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin hanya senilai Rp11.374.605.642.

Itu pun sebagian besarnya didominasi oleh harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan yang mencapai Rp 8,3 miliar lebih. Adapun sisanya berupa kendaraan bermotor senilai Rp 1,1 miliar, logam mulia Rp 89,8 juta, serta giro setara kas lainnya senilai Rp 1,7 miliar.

Menurut Jajang Nurjaman, Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), ada kemungkinan harta Cak imin meningkat drastis, khususnya dalam kurun waktu empat tahun terakhir.

Namun hingga saat ini, jumlah kekayaannya belum tertera dalam Laporan Harta Kekayaan (LHKPN). Padahal sudah menjadi kewajiban pejabat publik untuk terus meng-update atau memperbaharui laporannya. “Apalagi Cak imin sendiri baru saja didaulat jadi Wakil Ketua MPR,” kata Jajang di Jakarta, Senin (2/3/2018).

Jajang melihat, ada dua kemungkinan yang terjadi pada harta kekayaan Cak Imin. Pertama, memang stagnan, jadi tidak melaporkannya. Kedua, harta Cak Imin naik drastis, namun “tidak  melaporkan”.

Menurut Jajang, yang paling aneh, gerak-gerik Cak Imin menjelang Pilpres 2019 yang sangat mencolok.

“Lihat saja Baliho yang terpampang di seluruh penjuru Jawa Timur, Jawa Tengah, serta Jogja. Bagaimana orang-orang merasa pengap melihatnya. Belum lagi di daerah lainnya, seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Dalam hal ini Ketum PKB ini memang layak dijuluki raja Baliho,” ujar Jajang.

Jika diasumsikan, kata Jajang, sedikitnya dibutuhkan biaya Rp 90,5 miliar hanya untuk Baliho. “Belum lagi untuk biaya transportasi ke sana ke mari yang pastinya butuh budget gede,” tambah Jajang.

Karena itulah, menurut Jajang, sebaiknya menjadi catatan bagi KPK atau BPK untuk menyelidiki, dari mana asal uang Cak Imin untuk biaya pembuatan dan pesangan Baleho tersebut.

Wajib Setor
Dari penelusuran kabarjitu, sejumlah kader PKB mengungkapkan bahwa Cak Imin diduga mewajibkan kepada kader-kader PKB yang menjabat menteri, staf khusus, komisaris di BUMN, anggota DPR/DPRD, serta jabatan strategis lainnya di kementerian/lembaga untuk menyetorkan sejumlah uang.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, ada dugaan, mereka menguasai proyek-proyek di kementerian maupun lembaga negara.

Ada 4 kementerian yang saat ini diduduki oleh PKB, yakni Kementerian Desa PDTT (Eko Putro Sandjojo), Kementerian Pemuda dan Olahraga (Imam Nahrawi), Kementerian Tenaga Kerja (Muhammad Hanif Dakhiri), dan Kementerian Dikti (M Nasir).

Seorang kader PKB di Kementerian Desa PDTT mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan partai dan ketua umumnya, yang berambisi menjadi cawapres, mereka harus mengatur semua program kerja kementerian.

“Program-program kerja harus diatur sedemikian rupa agar sebagian uang dari proyeknya bisa diambil. Biasanya setiap proyek akan dimintai fee sebesar 10-17 persen,” kata kader PKB yang minta tidak disebutkan namanya.

Untuk memuluskannya, posisi-posisi jabatan di tingkat eselon 1, 2, dan 3 harus diisi oleh orang-orang yang loyalitasnya tinggi kepada PKB. Jika tidak, maka jangan harap jabatannya bisa aman.

Karena itulah, sejak April 2017, Menteri Eko melakukan perombakan jabatan di Kemendesa PDTT. Sejumlah pejabat yang dinilai tidak loyal atau “main sendiri”, pasti di-nonjob-kan alias tidak diberi kursi. Seperti yang dialami Dirjen PDTU, Suprayoga Hadi, Dirjen PDT, Singgih Wiranto, Hanibal Hamidi (mantan direktur pelayanan sosial dasar), Gunalan (mantan direktur sarpras/PSPD), dan sejumlah direktur serta kasubdit lain.

Menurut Hanibal, ada kejanggalan dalam perombakan jabatan, yakni sejumlah pejabat yang diduga terlibat OTT oleh KPK, justru ditempatkan di posisi strategis, seperti di Ditjen PPMD, Ditjen PDT, dan Staf Ahli Menteri.

“Saya di-nonjob-kan tanpa ada kesalahan, baik kesalahan adminitrasi maupun hukum. Tiba-tiba dapat surat nonjob, tanpa teguran dan lain-lain yang seharusnya ditempuh,” kata Hanibal.

Sedangkan pejabat yang tidak mau ikut urunan uang untuk diberikan kepada orang BPK, malah disingkirkan. “Patut diduga, perombakan itu untuk melancarkan setoran ke PKB. Apalagi ketumnya sangat berambisi mencalonkan wapres,” kata Hanibal.

Setelah seluruh perombakan selesai dilakukan, para kader PKB yang duduk di jabatan strategis, yakni di Staf Khusus, tinggal memainkan perannya. Ketiga staf khusus (SH, RT, dan IMS) itu, berbagi tugas mengkoordinir pekerjaan di enam direktorat jenderal, agar tidak ada yang luput dari rencana.

Dari pengakuan seorang pengusaha yang sudah 5 tahun menjadi rekanan di Kemendesa, terungkap bahwa permainan proyek yang biasa dilakukan di Kementerian Desa maupun kementerian lain di bawah PKB adalah sistem ijon proyek.

“Jika kami mau menang tender atau dikasih PL, maka setiap pengusaha diminta uang di depan (ijon). Jumlahnya disesuakan dengan nilai proyek. Biasanya 10-17 persen dari nilai proyek. Jadi, kami harus ambil untung minimal 25 persen, supaya bisa menutupi uang yang 17 persen itu,” aku seorang pengusaha asal Jawa Timur.

Terjadi di Kemenpora
Kasus serupa juga terjadi di Kemenpora. Selain ijonisasi proyek, kader PKB juga diduga memainkan proyek bernilai puluhan miliar dengan sistem swakelola.

Salah satu contoh kasusnya adalah program Gowes di Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2017 yang nilainya mencapai Rp50 miliar.

Program Gowes yang dicantolkan di Deputi Pembudayaan Olahraga Raden Isnanta tersebut diatur sedemikan rupa, sehingga para kader PKB bisa dengan mudah memainkannya.

Menurut sumber di Kemepora, orang yang diduga mengatur program Gowes tersebut adalah kader PKB yang menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Kepemudaan berinisal ZM, bekerjasama dengan Asisten Deputi bidang Pengelolaan Olahraga Rekreasi.

Setelah program Gowes yang anggarannya Rp 50 miliar itu berhasil diswakelolakan, pembagian tugas pun dimulai. Ada 3 orang koordinator pelaksanaan program, yakni ZM, NR alias Komeng, dan Ul.

Sedangkan untuk melancarkan pelaksanaannya, program tersebut dipercayakan kepada Even Organisasi (EO) padahal untuk swakelola tidak boleh di-EO-kan.

Seorang kader PKB menyebut, untuk menghilangkan jejak EO, maka program tersebut dilasanakan tanpa bendera dan kontrak.

“Sudah biasa, EO dan orang dalam (koodinator) akan bancakan. Biasanya, orang dalam minta untung duluan ke EO-nya. Setelah itu, EO yang membiayai pekerjaan itu,” ungkap kader PKB tersebut.

Tahun ini, program Gowes juga akan dilaksanakan. Tidak tertutup kemungkinan, pelaksanaannya akan dilakukan dengan cara yang sama dengan program Gowes tahun 2017.

Bahkan, disinyalir, beberapa program sosialisasi, termasuk Asian Games, akan dikombinasikan dengan rencana pen-cawapresan CakImin. Setiap pemenang tender proyek sosialisasi diwajibkan memasang foto Cak Imin sebagai cawapres.

Ketika dikonfirmasi, seorang Stafsus Kemendesa PDTT bidang media, Risharyudi Triwibowo alias Bowo mengatakan, “mohon maaf, saya sebagai stafsus tidak ikut bagian dalam pengaturan atau mempermudah urusan proyek/program, bila terkait penentuan proyek/program sudah ada mekanisme baku sesuai peraturan dan perundangan yg berlaku. Tentang perombakan jabatan itu adalah kebutuhan organisasi, ada rotasi dan promosi,” katanya Selasa (3/3/2018).

Bowo juga mengaku pihaknya baru tahu adanya kabar sperti itu. “Justru kabar ini saya baru tau dari Abang. Tanggapan saya, sejak dilantik jadi stafsus sampai hari ini, saya tidak tau tentang atur mengatur atau permudah urusan proyek/program,” akunya.

Begitu juga ketika persoalan “wajib setor ke Ketum PKB, Bowo membantahnya. “Tidak benar ada wajib setor ke ketum PKB,” ujarnya.

Senada dengan Bowo, Staf Khusus Kemendesa PDTT, Sjaiful Huda juga membantahnya. “Gak benar dan gak ada pak….,” katanya singkat.

Sedangkan nomor telepon dan WA Staf Khusus Kemepora (081288999***) Zaenul Munasichin tidak merespon konfirmasi.

0 Comments

Leave a Comment

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password